Pengangguran-Kemiskinan Turun

DPRD Minta Data BPS Sebagai Perbandingan 

”Pada 2019, tingkat pengangguran sebanyak 3,8 persen atau 48.278 orang.” Bupati Jember dr Faida MMR

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Angka pengangguran dan kemiskinan menjadi hal yang penting untuk dibahas. Apalagi, data tersebut menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Jember 2019, disebut jika dua hal itu turun. Tujuannya, untuk memperjelas kebenaran data tersebut. DPRD meminta data kepada BPS sebagai perbandingan.

IKLAN

Dalam penyampaian LKPj, Bupati Jember dr Faida MMR mengungkapkan bahwa angka pengangguran dan kemiskinan di Jember menurun selama tiga tahun. Kendati demikian, data yang disajikan hanya dua tahun, yakni pada 2018 dan 2019.

Penelusuran wartawan Jawa Pos Radar Jember menyebut, angka pengangguran Jember 2017 berdasar pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS dan Pemkab Jember) yang mencapai 5,16 persen atau sebanyak 56.570 jiwa. Angka pengangguran itu kemudian turun pada 2018 menjadi 4,09 persen atau sejumlah 52.179 orang.

Bupati selanjutnya menyebutkan bahwa angka pengangguran kembali turun pada 2019. “Pada tahun 2019, tingkat pengangguran menjadi 3,8 persen atau sebanyak 48.278 orang,” paparnya saat membacakan LKPj 2019 di DPRD Jember.

Tren penurunan, sambungnya, juga terjadi pada angka kemiskinan. Data yang diperoleh wartawan Jawa Pos Radar Jember menyebut, angka kemiskinan pada 2017 mencapai 11 persen atau sebanyak 266.900 jiwa. Angka tersebut turun di tahun berikutnya, yaitu pada 2018. Jumlah warga miskin di Jember turun menjadi 9,98 persen atau sebanyak 243,420 orang.

Data yang disampaikan Faida juga kembali turun pada tahun berikutnya. “Pada 2019, tingkat kemiskinan sebesar 9,25 persen atau sebanyak 226.570 jiwa,” jelasnya. Bupati menyebut, penurunan tingkat pengangguran dilatarbelakangi adanya perluasan lapangan kerja yang dilakukan di Jember.

Sementara itu, salah satu faktor yang membuat angka kemiskinan turun adalah adanya layanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang semakin meningkat. “Program pelayanan kesehatan penduduk miskin sebesar Rp 58,6 miliar pada 2019. Secara tidak langsung, hal itu merupakan upaya untuk menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Jember,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menjelaskan, panitia khusus (pansus) LKPj sempat membahas angka pengangguran dan kemiskinan bersama sejumlah pihak. “Termasuk BPS juga hadir. Nah, BPS akan memberikan jawaban tertulis agar tidak salah,” ucapnya.

Berkaitan dengan angka pengangguran dan kemiskinan yang disebut turun tersebut, Halim menegaskan bahwa akan disikapi setelah pihaknya mendapat data resmi dari BPS. “Kami menunggu data BPS sebagai perbandingan. Kalau sudah, ada akan kami sampaikan,” tandassnya.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Hadi Sumarsono