Jalan Sultan Agung Bakal Ditutup

Selama Proses Perbaikan Jembatan Jompo

TUTUP JALUR: Sebuah alat berat mulai membongkar jalan beraspal di sekitar ambruknya pertokoan jompo. Pembongkaran tersebut sebagai langkah pertama untuk memperbaiki Jembatan Jompo.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Masyarakat dan pengguna jalan yang melintasi Kota Jember diminta bersabar pascainsiden ambruknya pertokoan Jompo, awal pekan ini. Sebab, untuk beberapa pekan ke depan, Jalan Sultan Agung yang menuju Alun-Alun Jember bakal ditutup sementara waktu sampai proses perbaikan jembatan Kali Jompo rampung.

IKLAN

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau lokasi ambruknya pertokoan Jompo, Selasa (3/3) dini hari. “Hari ini (Kemarin, Red) memang sudah harus percepatan proses pembongkaran yang tersisa. Jalan Sultan Agung ini akan ditutup sementara, sampai pembongkaran selesai nanti,” tuturnya.

Khofifah bersama Bupati Jember Faida, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, BPBD Jawa Timur, dan pihak-pihak terkait, turun langsung di titik ambruknya ruko Jompo. Meski dini hari, Khofifah ingin melihat langsung lokasi bencana.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan BBPJN. Agar proses ini berjalan integratif, karena banyak pihak-pihak yang berwenang. Jadi, proses ini harus dikoordinasikan,” ungkap mantan Menteri Sosial ini.

Khofifah juga meminta masyarakat Jember memaklumi kejadian ini. Sebab, nantinya jalan utama di pusat Kota Jember itu bakal ditutup untuk sementara waktu. Lantas, saat disinggung mengenai rekomendasi dari BBPJN untuk membongkar ruko itu berdasarkan surat yang keluar Oktober 2019 lalu, Khofifah masih belum menjelaskan secara detail. “Satu bulan lalu kami sudah merapatkan ini,” ucapnya.

Khofifah kembali menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, dan mencari solusi semua pihak. Baik Pemkab Jember, pemerintah provinsi, bahkan pusat. “Sambil memproteksi jangan sampai alat berat yang melebihi kapasitas untuk pipa PDAM. Sehingga nanti tidak akan mengganggu proses pendistribusian air ke rumah-rumah warga,” jelas perempuan kelahiran Surabaya ini.

Sementara itu, Kepala BBPJN VIII Ahmad Subki mengakui, usia konstruksi jembatan dan bangunan yang ada di bantaran Sungai Jompo sudah sangat tua, karena dibangun pada era 1970-an. “Dan memang suatu konstruksi itu ada usianya. Seperti kalau sudah ada 40 tahun, sudah harus diperbaiki lagi,” katanya.

Oleh karenanya, BBPJN VIII bakal membongkar total jembatan tersebut. Jembatan yang bentuknya mirip gorong-gorong dengan tiga penopang setengah lingkaran itu, menurut BBPJN, sudah tidak layak lagi dan perlu diperbaiki. “Ya kami bongkar total jembatan itu,” ujarnya, kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (3/3).

Pembongkaran itu bakal mengakibatkan akses Jl Sultan Agung ke Alun-Alun Jember terputus. Menurutnya, jembatan itu harus dibongkar karena sudah terlalu tua dan tidak sesuai standar lagi. Apalagi, Jembatan Jompo berdiri di atas jalan utama menuju Kota Jember.

Pembongkaran tersebut setidaknya akan memakan waktu hingga tiga hari. “Makanya, nanti akan kami pasang pagar tertutup agar tidak jadi tontonan masyarakat,” terangnya. Setelah jembatan itu dibongkar, selanjutnya akan dibangun jembatan yang berstandar nasional.

Sementara itu, mengenai adanya bangunan toko yang membentang di atas sungai, yang lokasinya di sebelah Rien Colletion, Subki menjelaskan, bangunan tersebut bukan urusan BBPJN. “Bangunan itu, IMB dan lainnya urusan pemda (Jember, Red),” ujarnya.

BBPJN, kata dia, hanya fokus untuk memperbaiki jembatan Jompo. Bahkan, hingga sore hari, Subki juga masih menunggu hasil kajian tim BBPJN terkait bagaimana menangani proses perobohan pertokoan Jompo yang tersisa.

Subki menjelaskan, sebenarnya bangunan di bantaran sungai itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Namun, juga harus melihat kondisi sungainya. Dalam Permen tersebut, dijelaskan garis sempadan sungai di kawasan perkotaan dibagi menjadi tiga poin.

Kalau sungai kabupaten, kata dia, bangunan di bantaran sungai harus berjarak 10 meter, bila sungai provinsi 15 meter, dan sungai besar di jalan nasional berjarak 30 meter. “Tapi bangunan ini memang sudah lama sejak tahun 1970-an. Dan memang kesulitan serta perlu waktu (untuk membongkar, Red). Tapi akhirnya, proses robohnya jompo ini lebih cepat,” tutur Subki.

Selain itu, Subki mengaku sudah melaporkan kejadian ini ke pusat untuk meminta bantuan. Dia juga menjelaskan, rencana pembongkaran ruko nomor 11 hingga 31 sudah didiskusikan, dan pihaknya akan mengirim tim evaluasi. Lalu, bagaimana cara membongkar ruko yang tersisa itu dengan aman? “Kalau sudah ada perhitungan, akan kami bantu. Dan jangan lupa surat dari bupati untuk meminta bantuan. Itu dasarnya agar kami bisa membantu membongkar ruko-ruko itu,” jelas Subki.

Sementara itu, Bupati Jember Faida menyatakan, pihaknya perlu waktu yang cukup untuk menangani tragedi yang sudah ditetapkan sebagai darurat bencana ini. “Roboh atau tidak ruko itu, untuk merobohkannya harus menutup jalan. Kemungkinan waktunya dua minggu,” ucapnya.

Sementara itu, mengenai surat rekomendasi dari BBPJN Oktober 2019 yang berisi tentang langkah pemkab dalam menangani masalah jalan retak Jompo, hingga perencanaan, sosialisasi, relokasi, pembongkaran, kontrak, tender, dan pembuatan jalan sampai jembatan baru, Faida mengaku, pihaknya sudah mengajukan anggaran. “Kami anggarkan di tahun 2020, karena sudah tanggap darurat dan tidak ada hambatan dari provinsi serta pusat untuk membantu,” pungkasnya.

Reporter : Muchammad Ainul Budi, Dwi Siswanto

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih