Pusat Wisata Kuliner di Jembatan Ki Ronggo Belum Dipakai, Fasilitas Sudah Rusak

Sholikhul Huda/Radar Ijen KARENA ULAH MANUSIA: Beberapa fasilitas Pusat Wisata Kuliner di Jembatan Ki Ronggo sudah ada yang rusak. Diduga kuat karena ulah jahil tangan manusia.

RADARJEMBER.ID – Pemerintah telah membangun fasilitas untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) di dekat Jembatan Ki Ronggo. Sedianya, tempat itu ditempati para PKL, khususnya dari Alun-Alun RBA KI Ronggo. Namun nyatanya, masih ada persoalan sehingga PKL alun-alun belum juga pindah. Ironisnya, karena tidak ditempat, ada tangan jahil yang membuat beberapa fasilitas rusak.

IKLAN

Pantauan radarjember.id, beberapa fasilitas yang rusak itu adalah tempat cuci tangan dan cuci piring banyak yang penyok. Bahkan ada bagian pinggirnya yang bangunannya rusak. Selain itu, kamar mandi yang dikunci, membuat orang membuka dengan paksa. Akhirnya pintunya juga terlihat rusak.

Beberapa kerusakan ini disesalkan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (DPD APKLI) Bondowoso. Kerusakan itu tidak seharusnya terjadi. Jika para PKL Alun-alun, mau di relokasi. Sebab minimal ketika ada penanggung jawabnya masing-masing titik, maka akan ada penanggung jawabnya masing-masing. “Kalau tidak segera ditempati, siapa saja masuk, dan karena tidak ada yang punya, maka bisa jadi seperti ini,” jelasnya.

Memang jika dilihat kasat mata, kerusakan yang terjadi karena beberapa tempat cuci piring dan tangan itu, ditimpa benda berat. Bisa jadi diduduki oleh seseorang atau bahkan dinaiki. Dan tidak hanya satu saja yang terlihat penyok, ada beberapa titik.

Sebelumnya, Ketua Paguyuban PKL Mujiati mengatakan, keputusan pindah atau menetapnya PKL alun-alun, sebaiknya menunggu pemerintahan baru. Sebab berbicara PKL sama halnya berbicara perut, karena PKL hidup dari jualannya. Para PKL berharap penghasilan mereka sebagai PKL di alun-alun bisa tetap didapat. Karenanya harapannya, pemerintah bisa menetapkan para PKL di Alun-Alun RBA Ki Ronggo. “Para PKL sudah merasa nyaman di situ, dan mereka merasa masyarakat dengan mudah menghampiri mereka,” jelasnya.

Namun, pihaknya menyadari, peraturan mengatakan jika tempat yang saat ini ditempati, masuk dalam pembangunan ruang terbuka hijau (RTH). Karenanya paguyuban PKL alun-alun sebenarnya tidak ingin melanggar peraturan pemerintah. “Namun kami ingin, pembahasan mengenai pemindahan kami (PKL alun-alun, Red), setelah adanya pemerintahan baru,” terangnya.

Dijelaskannya, minimal setelah ada pemerintahan baru yang hanya kurang dua mingguan ini, ada pembahasan lebih lanjut. Setelah ada pemimpin baru, Kepala Diskoperindag dan juga PDC APKLI Bondowoso bermusyawarah dengan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso yang baru. “Selanjutnya, undang kami-kami untuk musyawarah, seperti apa hasilnya nanti,” tuturnya.

Reporter & Fotografer : Sholikhul Huda
Editor : Narto
Editor Bahasa: Yerri A Aji

Reporter :

Fotografer :

Editor :