PTPN XII Sudah Urus HPL 120 Ha, Pemkab Jember Lakukan Akselerasi

JUMAI/RADAR JEMBER MANDEG DULU: Sisi bagian kanan jalan inilah yang rencananya akan dilebarkan.

RADARJEMBER.ID – Polemik mengenai penolakan PTPN XII Kebun Mumbul untuk pelebaran jalan masuk bandara terus berlanjut. Sempat dianggap ‘menghambat’ percepatan pengembangan Bandara Notohadinegoro, namun PTPN XII membuktikan komitmennya dengan mempercepat proses pengurusan HGU (hak guna usaha) menjadi HPL (hak pengelolaan lahan) untuk lahan 120 hektare yang kini digunakan untuk Bandara Notohadinegoro Jember

IKLAN

Direktur Operasional PTPN XII Anis Prihantomo menjelaskan, pihak PTPN XII hanya melaksanakan undang-undang. “Itu undang-undang lho,” jelasnya. Yakni mengamanatkan adanya ganti rugi uang atau lahan pengganti untuk lahan HGU yang digunakan.

Memang ada alternatif lain soal ganti rugi lahan, yakni kepemilikan saham dalam joint operation. Tetapi harus ada langkah tindak lanjut, yakni mengubah status lahan yang digunakan ini menjadi HPL. “Kalau masih HGU langsung tidak bisa,” kata Anis.

Bahkan, Anis menjelaskan, sebagai komitmen PTPN XII memajukan bandara, pihaknya mengurus perubahan 120 hektare lahan bandara yang berstatus HGU menjadi HPL. “Proses perubahan status lahan ini sudah selesai,” jelasnya.

Sementara, pelebaran jalan yang akan dilakukan oleh Pemkab Jember ini di luar HPL yang sudah ditetapkan sebelumnya. HPL untuk lahan tambahan untuk jalan dan sebagainya harus menunggu master plan selesai. Sebab, memang untuk pengajuan perubahan status lahan dari HGU ke HPL kepada pemerintah pusat harus ada dasar hitam di atas putih.

“Direksi oke, cuma harus izin. Kalau tidak, kami dimarahi oleh Dewan Komisaris. Jadi, aturan undang-undang mengharuskan seperti itu, bukan kami,” jelasnya. Oleh karena itu, pihaknya membutuhkan surat bupati dan master plan untuk pengajuan mengubah HGU menjadi HPL agar bisa digunakan untuk menjadi joint operation bandara itu.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember Ratno Cahyadi Sembodo kepada radarjember.id Sabtu (1/9) mengatakan, langkah yang diambil Pemkab Jember dengan melakukan akselerasi untuk penyelesaian masalah ini. Pemkab sudah mengantisipasi jika pihak PTPN XII memberikan alasan, sehingga pengerjaan Bandara Notohadinegoro ini terhambat.

“Sudah kita siapkan. 3 Agustus 2018 kita (Pemkab Jember) mengirimkan surat kepada Kementerian Hukum dan HAM,” jelas Ratno. Bahkan, akan ada fasilitasi dari Menkumham mempertemukan pihak terkait untuk masalah Bandara ini. Rencananya dilakukan awal September, sehingga semua kendala bisa selesai.

Diharapkan solusi terbaik untuk pelebaran jalan masuk bandara ini bisa segera selesai. Apalagi, ini tahap pertama Pemkab Jember mewujudkan mimpi menjadikan Bandara Jember sebagai embarkasi haji di Indonesia.

Terkait alasan pihak PTPN XII, sebenarnya Pemkab dan Bupati Jember tidak ada masalah untuk mengirimkan surat seperti yang diminta. Namun, pihaknya berharap kepada PTPN XII konsisten dengan alasannya. “Prinsipnya, bupati tidak keberatan (membuat surat, red). Asalkan PTPN konsisten dengan komitmennya. Karena sering berubah-ubah,” jelas Ratno.

Awalnya, presiden berkomitmen untuk mengembangkan bandara ini pada Agustus 2017 dan ditangkap oleh Kementerian Perhubungan yang siap menggelontorkan anggaran Rp 300 miliar untuk Bandara di Desa Wirowongso, Ajung ini.

PTPN XII saat itu meminta ganti rugi terhadap aset tanah. Namun, proses ini membutuhkan waktu lama dan tidak mudah, karena melibatkan kementerian, juga harus meminta persetujuan dari DPR RI. “Bahkan, sampai 2025 tidak akan selesai jika dengan proses ini,” tambah Ratno.

Untuk mengefisiensikan waktu, dilakukan pertemuan 6 juli 2018 antara Direktur Utama PTPN XII, BPN, Angkasa Pura, Kementerian Perhubungan, dan Bupati Jember yang menghasilkan MoU. Semua pihak sepakat untuk mempercepat pelaksanaan percepatan pembangunan bandara ini.  Iki levele wes bos-bos lho mas (ini levelnya sudah bos-bos lho mas, Red),” jelasnya

Kemudian, pihak PTPN XII, Angkasa Pura, dan Pemkab Jember sepakat untuk sharing modal atau joint operation dalam pengelolaan bandara ini. “Jadi, semua yang sudah ada termasuk lahan yang digunakan ini masuk modal. Termasuk yang dibangun Pemkab Jember dan Angkasa Pura nantinya,” jelasnya.

Tentu saja, dalam hal ini, jelas Ratno, terkait dengan pelebaran akses masuk ini sudah termasuk dalam perjanjian itu. “Usai ditandatangani, di Jakarta itu N 12 (PTPN XII) yo rewel maneh. Ini masuk master plan dan sebagainya,” jelasnya. Oleh karena itu, setelah MoU dilakukan rapat teknis.

Kemudian, pihak PTPN XII dituding Ratno meminta status tanah HGU (hak guna usaha) untuk diubah menjadi HPL (hak pengelolaan lahan). Padahal, dari segi kementerian sudah dikomunikasikan dan diklaimnya tidak ada masalah lagi.

Oleh karena itu, secara teknis pelebaran jalan seharusnya tidak ada masalah saat Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air mengirimkan surat untuk Kepala Kebun Mumbul. Karena sudah di level teknis. Artinya, secara administrasi persyaratan sudah terpenuhi, pemberitahuan resmi Pemkab melalui kepala dinas. “Di level kebijakan juga sudah selesai,” terangnya.

Ratno kembali menuding alasan PTPN XII kembali berubah dan meminta surat dari bupati untuk pelebaran jalan. Ratno mengatakan, terkait tudingan pelebaran jalan ini akan sia-sia karena nantinya master plan menyebutkan pintu masuk berubah di barat juga diakuinya tidak masalah. Nantinya, sisi timur juga bisa dimaksimalkan untuk transportasi alat berat material yang masuk ke bandara. “Juga untuk kargo,” jelasnya. Karena memang untuk bandara yang ideal memiliki dua pintu masuk. Jika satu mengalami kendala, maka masih ada pintu lain yang bisa digunakan.

Terkait belum jadinya master plan (rencana induk) untuk Bandara Notohadinegoro, diakui oleh Ratno, masih berproses di Kementerian Perhubungan. Tetapi telah disepakati agar pelebaran jalan dulu dan akan dimasukkan ke master plan.

Reporter : Rangga Mahardika
Editor : Hadi Sumarsono
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah

Reporter :

Fotografer :

Editor :