Lembaga Pemasyarakatan Semakin Sesak; Apa Akibatnya? PEMBINAAN OKE, PENGAWASAN JADI MEMBLE

RUMITNYA NGURUS BUI: Pemandangan di salah satu blok yang ada di Lapas Kelas II A Jember. Tingkat kriminalitas yang tinggi di Jember berdampak pada melubernya jumlah penghuni lapas. Kondisi ini tentu saja menimbulkan banyak masalah. Tak hanya dari penghuni, tapi juga pengunjung. Petugas pun dibuat harus kerja ekstra, baik tenaga maupun pikiran.

RADARJEMBER.ID – LEMBAGA Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jember sejatinya memiliki kapasitas 393 orang. Di dalamnya terbagi menjadi beberapa blok, dengan petugas di masing-masing pos penjagaan yang menjaga ketat setiap tindak-tanduk narapidana dan tahanan di dalamnya.

IKLAN

Namun kenyataannya warga binaan lapas tersebut nyaris mencapai dua kali lipat dari kapasitas seharusnya. Berlebihnya warga binaan yang menghuni lembaga pemasyarakatan masih menjadi uneg-uneg yang mengganjal di hampir seluruh daerah di Indonesia.

Data terbaru menunjukkan jumlah warga binaan saat ini sebesar 812 orang, terdiri dari 421 narapidana dan 391 tahanan. Mereka harus berjubel di kamar masing-masing dengan beragam jumlah. Ada yang seharusnya di satu kamar berisi 5 orang, harus diisi 15 orang. Ada pula yang menempatkan 80 orang di ruangan yang seharusnya berkapasitas maksimal 50 orang.

Tidak hanya di blok khusus pria, di bagian khusus wanita pun mengalami hal serupa. Sebanyak 28 warga binaan wanita ditempatkan dalam satu sel khusus yang memisahkan mereka dari penghuni pria. Namun di jam-jam kunjungan, mereka diizinkan untuk keluar dari sel dan bertemu keluarga atau kawan yang datang.

Di Jember, kondisi ini menyebabkan biasnya pemisahan antara narapidana dan tahanan. Selain pemisahan blok wanita dan pria, petugas juga menempatkan warga binaan kasus teroris dan narkotika di tempat tersendiri. “Namun karena kendala tempat, ada beberapa yang terpaksa digabung dengan napi dan tahanan lainnya,” ungkap Kepala Lapas Kelas II A Jember, Sarju Wibowo.

Untuk penghuni dengan kasus narkotika pun masih belum dilengkapi fasilitas rehabilitasi. Sarju mengakui, di beberapa lapas dan rumah tahanan (rutan) di daerah lain memang memiliki pembinaan rehabilitasi, namun Jember masih belum bisa mengadakan fasilitas tersebut. “Kami baru menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait,” lanjutnya.

Dengan jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas, maka jumlah kunjungan pun dipastikan membeludak. Jika diasumsikan satu warga binaan diizinkan menerima dua pengunjung tiap sesi kunjungan, maka setiap harinya Lapas Kelas II A Jember bisa dipadati hingga ratusan pengunjung.

Untuk mengantisipasi membeludaknya jumlah kunjungan, pihak lapas mengatur jadwal kunjungan tahanan setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sementara kunjungan narapidana dijadwalkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat.

Kebanyakan merupakan pengunjung tahanan, sedangkan narapidana biasanya dikunjungi satu bulan sekali. Kalau tahanan biasanya seminggu dua sampai tiga kali dikunjungi. “Kunjungan narapidana memang relatif lebih sepi karena mereka sudah mengetahui vonisnya, sementara tahanan kan belum divonis,” kata Sarju.

Dengan jumlah pengunjung rata-rata mencapai 150-200 orang tiap harinya, petugas harus ekstra hati-hati dalam melakukan pemeriksaan. Di beberapa lapas di daerah lain, terang Sarju, sering didapati pengunjung menyelundupkan barang-barang yang terlarang seperti ponsel, obat-obatan, hingga narkotika. “Diselundupkan di pakaian dalam pengunjung wanita, di dalam nasi bungkus yang dibawa, bahkan sampai disembunyikan di popok anaknya,” kata pria tersebut.

Lapas Kelas II A Jember pun tak ingin main-main dalam memeriksa pengunjung. Sarju mengklaim, dibandingkan dengan lapas lainnya, Lapas Kelas II A Jember termasuk yang paling tertib. Apabila ada yang melakukan pelanggaran, ada sanksi yang diterapkan baik pada pengunjung maupun napi atau tahanan yang dikunjungi. “Misalnya nggak boleh dikunjungi selama beberapa waktu, tergantung tingkat pelanggarannya,” ujarnya.

Sebagai tindak pencegahan, pihaknya juga membatasi jumlah pengunjung yang diizinkan. Misalnya pada warga binaan kasus narkotika, hanya diizinkan dikunjungi oleh keluarga yang dibuktikan dengan KTP dan KK. “Kita batasi kawannya supaya tidak semua bisa masuk, supaya kami bisa mengontrol tindakan yang kurang benar,” tegasnya.

Kondisi itu tentu saja membuat para petugas lapas harus bekerja lebih ekstra. Tak mudah tentu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penghuni sebanyak itu. Belum lagi pengunjungnya yang otomatis juga bejibun.

Persoalan itu tak hanya terjadi di Jember. Tapi, hampir seluruh lapas. Overcapacity seperti cerita yang terus diulang-ulang. Akibatnya, fungsi lapas menjadi kurang optimal. Beberapa kasus yang terjadi di dalam lapas bisa menjadi bukti begitu keteterannya para petugas lapas.

Di lapas Jember, heboh terbunuhnya salah satu warga binaan bisa menjadi bukti. Bahwa petugas keteteran. Konflik antarwarga binaan bisa jadi tak terdeteksi. Sehingga, tindak kriminal yang berujung melayangnya nyawa penghuni terjadi.

Tentu, kita tak bisa menuding petugas lapas lengah. Kondisi di dalam lapas dengan begitu sesaknya penghuni dengan berbagai macam dinamikanya tak bisa hanya dikontrol serta diawasi oleh hanya beberapa gelintir petugas. Akibatnya, di sisi pembinaan boleh dibilang lapas cukup oke. Tapi, di sisi pengawasan, kadang masih memble. Sekali lagi, bukan salah petugas. Namun, lebih  karena jumlah mereka jauh dari ideal. Lebih-lebih dibanding dengan persoalan yang harus dihadapi dan diawasi.

Gede Widhiana Suarda, dosen hukum pidana di Fakultas Hukum, Universitas Jember mengatakan, merujuk pada perspektif lembaga pemasyarakatan modern saat ini, terdapat dua fungsi yang diemban oleh sipir atau petugas di lapas. Yakni pembinaan dan pengawasan. “Pembinaan agar warga binaan di lapas bisa berubah menjadi lebih baik, saya pikir sudah dilakukan. Tetapi yang kurang mungkin adalah pengawasan. Seperti bagaimana sipir bisa mendeteksi potensi akan terjadinya konflik di antara warga binaan,” ujar I Gede Widhiana Suarda, dosen hukum pidana di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Kurang optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan sipir, menurut Gede salah satunya dikarenakan oleh terbatasnya jumlah petugas. “Ini memang problem klasik. Saya pernah meneliti di Lapas Porong, Sidoarjo, jumlah sipirnya 12 orang harus mengawasi 1.700 napi. Saat saya presentasikan di Australia, mereka semua geleng-geleng karena mustahil (bisa optimal, Red). Saya tidak tahu persis jumlah sipir di Jember, tetapi merujuk beberapa riset, memang ada saran seperti itu (penambahan jumlah sipir, Red),” tutur Gede yang meneliti tiga lapas di Indonesia sebagai bahan disertasinya di Queensland University of Technology (QUT), Australia ini.

Diakui Gede, pada sisi lain, angka kriminalitas di beberapa negara maju memang menunjukkan trend penurunan. Kondisi ini pada gilirannya berpengaruh pada jumlah warga binaan yang tidak sebanyak seperti di Indonesia. “Karena itu, selain meningkatkan jumlah personel, menurut saya yang juga penting adalah meningkatkan fungsi pencegahan,” jelas Gede.

Secara lebih mendasar, upaya itu bisa dilakukan sejak dini melalui pendidikan dasar kepada anak-anak. “Kita harus menanamkan pendidikan dasar kepada anak-anak kita tentang arti kejujuran, sehingga diharapkan bisa meminimalisasi angka kriminalitas (ketika sudah dewasa, Red),” tutur Gede.

Sebagai bangsa yang religius, menurut Gede, Indonesia seharusnya bisa lebih menekan angka kriminalitas dibanding negara-negara maju. Gede mencontohkan pengalamannya saat berada di negara maju, di mana barang yang tidak sengaja bisa dengan mudah dikembalikan melalui sistem yang melayani penemuan barang hilang. “Ketika upaya preventif kita sudah berjalan optimal, akhirnya beban sistem peradilan pidana kita diharapkan tidak terlalu berat,” pungkas Gede.

Reporter : Lintang Anis Bena Kinanti & Adi Faizin
Editor : MS Rasyid
Editor Bahasa: Yerri A Aji
Fotografer: Dwi Siswanto

Reporter :

Fotografer :

Editor :