Dampak Korona, Napi Dapat Asimilasi

Tidak Berlaku bagi Napi Korupsi, Teroris, dan Narkoba

DIRUMAHKAN: Puluhan narapidana Lapas Kelas II A Jember mendapat asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM RI atas pencegahan virus korona di dalam lapas.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ratusan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jember akhirnya mendapatkan asimilasi. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus korona dalam lingkungan lapas. Asimilasi tersebut diberikan secara bertahap, karena pihak Lapas Jember terus melakukan pemberkasan dan pemantauan.

IKLAN

Kepala Lapas Kelas II A Jember Yandi Suyandi mengatakan, narapidana yang mendapat asimilasi harus tetap berada di rumah. Nantinya, keberadaan mereka akan terus dipantau. “Di Jember sudah 30 orang yang mendapat asimilasi. Rabu (1/4) kemarin sudah kami lepas. Mereka wajib dirumahkan dan tidak boleh berkeliaran. Pihak Badan Pemasyarakatan (Bapas) dan kejaksaan yang mengawasinya, kami sudah berkoordinasi,” tutur Yandi.

Lebih lanjut Yandi menjelaskan, pemberian asimilasi ini dilakukan sejak Rabu (1/4) lalu sampai Selasa (7/4) mendatang. Bahkan, setiap harinya sampai tanggal 7 April, akan ada napi yang mendapat asimilasi.

Pengeluaran dan pembebasan tersebut sudah didasari pada Peraturan Menteri (Permen) Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana Anak. Permen itu diterbitkan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. “Tetapi, hak asimilasi dan integrasi itu tidak diberikan kepada napi kasus korupsi, teroris, dan narkoba, karena tindak pidananya masuk dalam PP Nomor 99 Tahun 2012, dengan hukuman di atas lima tahun,” tegasnya.

Ratusan narapidana yang mendapat asimilasi khususnya adalah yang masa tahanannya dua per tiga pidananya jatuh pada tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020. “Tidak mungkin kami memberikan asimilasi sembarangan kepada narapidana. Kami selalu menjalankan tahap demi tahap. Melihat apakah mereka memenuhi syarat atau tidak,” ungkap Yandi.

Nantinya, para napi yang mendapat asimilasi tidak boleh keluar rumah sebelum surat SK-nya turun. “Jadi, kalau sudah ada reintegrasi, kami kirim surat lepasnya,” pungkasnya.

Asimilasi atas virus korona itu juga tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020. Dalam Kepmen tersebut dijelaskan, hal yang menjadi pertimbangan dalam pembebasan adalah tingginya tingkat hunian di lapas, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan, sehingga rentan penyebaran virus korona.

Reporter : Muchammad Ainul Budi

Fotografer : Istimewa

Editor : Lintang Anis Bena Kinanti