Jangan Pulosoro Calon Kades

GUYUB: Sejumlah tokoh berpose bersama seusai diskusi Pilkades Damai Masyarakat Sejahtera di kantor Jawa Pos Radar Jember

RADAR JEMBER.ID – Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades), sudah memasuki penetapan calon kepala desa (cakades) di seluruh Jember. Muncul pernak-pernik yang mengiringi hajat demokrasi tingkat desa itu. Selain potensi konflik horizontal antarpendukung, yang menjadi sorotan juga soal biaya pilkades. Sebab, sebagian besar dibebankan ke para calon dengan dalih sumbangan pihak ketiga.

IKLAN

Demi mendukung agar gawe besar ini lancar, Jawa Pos Radar Jember menggagas Diskusi Meja Bundar. Sejumlah pejabat, anggota DPRD, unsur kepolisian, tokoh masyarakat, serta perwakilan calon kades hadir dalam diskusi bertajuk “Pilkades Damai Masyarakat Sejahtera” itu. Dialog yang bertujuan mencari solusi mengenai permasalahan pilkades ini digelar di kantor Jawa Pos Radar Jember, kemarin (1/8).

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Jember Eko Heru Sunarso, pembahasan anggaran diakuinya sudah ‘telat’, khususnya untuk pilkades tahun 2019 ini. Sebab, tahapannya sudah memasuki penetapan calon. Maksudnya, pembiayaan pilkades sudah rampung dengan sumber APBD, APBDes, serta sumbangan pihak ketiga yang berasal dari calon.

Besarnya biaya pilkades yang dikeluarkan, menurutnya, juga berbeda-beda. Hal itu melihat kondisi banyaknya jumlah penduduk, lokasi desa, serta hal-hal lain. “Mengenai biaya selalu bervariasi. Ada dari faktor pengamanan, DPT, akomodasi, atau yang lain. Nah, ini sudah jadi perintah bupati untuk dievaluasi kembali. Tapi kalau evaluasi RAB, saya kira sudah telat, karena calon sudah ditetapkan dan sudah sepakat,” katanya.

Dikatakannya, dari 161 desa yang menggelar pilkades, memang masih ada satu desa yang belum menetapkan nama calon, yaitu Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung. Desa ini harus melakukan musyawarah kembali demi mencari solusi terbaik. “Di Sukamakmur ada tujuh calon. Dua calon sempat disuruh mundur karena biaya. Tetapi, biaya ini tidak masuk dalam syarat. Makanya, harus dibicarakan dengan baik,” katanya.

Dia pun mencontohkan satu desa yang biaya kekurangan pikadesnya hanya ditanggung satu orang calon, yaitu sebesar Rp 248 juta. Desa tersebut adalah Desa Kencong di Kecamatan Kencong. Awalnya, ada tiga orang bakal calon yang mendaftar. Tapi dalam perjalanannya, tinggal ada dua calon saja. Satu calon tidak mau menyumbang, sedangkan calon satunya berani menutupi semua anggaran kekurangan tersebut. Berdasar kesepakatan dan musdes, Pilkades Kencong pun bisa dilanjutkan.

“Pernak-pernik pilkades beragam. Sehingga harus ada penyelesaian berjenjang. Tinggal bagaimana tingkat kemampuan kita memberikan advokasi, tapi nggak ada intervensi, kita hanya bisa mediasi. Seperti di Kencong, kita tanyakan apakah tetap dilanjutkan atau tidak,” jelasnya.

Keterbatasan anggaran pada Pilkades 2019 juga disebut oleh Kabag Hukum Pemkab Jember Ratno Cahyadi Sembodo. Menurutnya, undang-undang yang mengatur tentang pilkades hanya menyebut bantuan yang bisa diberikan cuma berupa surat suara, bilik suara, honor panitia, serta beberapa barang lain. Untuk itu, kekurangannya bisa diambilkan dari APBDes. Namun demikian, tidak semua desa siap atau menyiapkan anggaran dana pilkades melalui APBDes.

Menurut dia, ada kontradiksi regulasi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Di satu sisi, pemerintah pusat mendesain desa sesuai dengan kekhasan dan kearifan lokal. Tapi di sisi lain, pengelolaan pemerintahannya dibuat sama persis dengan pengelolaan tingkat kabupaten. Karena itu, mau tidak mau, pemerintah tingkat desa juga harus mengikuti pola pemerintah di tingkat yang lebih atas.

Kendati begitu, pilkades gratis sangat mungkin. Meski di lapangan harus mengubah pos dan pergeseran anggaran di APBDes. Hanya saja, karena banyak desa yang masa jabatan kadesnya selesai di bulan Maret, April, Mei, dan Juni lalu, banyak desa yang tak siap menyelenggarakan pilkades gratis di tahun ini. “Sebab, para kades berkepentingan untuk membuat LPJ sebelum masa jabatannya selesai. Jadi, banyak anggaran yang sudah terserap di semester pertama,” jelasnya.

Salah seorang cakades, Bhisma Perdana mengatakan, keinginan seluruh cakades sebenarnya sama, yaitu bertanding secara fair. Apalagi pencalonan itu juga untuk mengabdi kepada masyarakat. Untuk itu, mulai dari rekrutmen seharusnya tidak sekadar berbicara urusan finansial. “Panitia saya kira bisa mengeksplorasi para kandidat, tidak hanya berkutat pada finansial. Bisa dengan kriteria, misalnya berilmu, bermoral baik, dan memiliki harta. Ke depan harus ada regulasi yang jelas,” pintanya.

Sementara itu, Nyoman Aribowo, caleg terpilih DPRD Jember menyebutkan, dengan melihat banyaknya persoalan, terlebih besarnya biaya yang ditanggung para calon, maka harus ada edukasi yang disampaikan ke pemilih. Dengan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, maka harapan pilkades damai akan bisa terwujud. “Kalau prosesnya salah, maka harapan agar pemimpin desa bisa menyejahterakan warga akan sulit. Makanya, selain pilkades harus damai, masyarakat juga harus diberi pendidikan politik untuk memilih pemimpin yang terbaik,” ucapnya.

Nyoman mengungkapkan, selama ini masyarakat dicap sebagai orang yang selalu meminta saat ada pilkades atau hal lain. Tapi, hal itu bisa dibalik dengan cara memberi edukasi kepada masyarakat. Dia pun mengajak agar masyarakat tidak mem-pulosoro cakades. “Masyarakat itu pola pikirnya bisa diarahkan. Selama ini kita menganggap pola pikir mereka akan memilih calon yang banyak duitnya. Baru nyalon akhirnya di-pulosoro, dijaluki macem-macem dan dihabiskan uangnya. Tapi sebenarnya anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Asal mereka diberi pendidikan politik,” paparnya.

Untuk itu, Nyoman menambahkan, perlu kerja sama semua pihak menyuarakan pendidikan politik tersebut. Dengan demikian, pemilih mendapat pencerahan. “Ayo sama-sama melakukan pencegahan. Pertemuan ini harus menjadi kelompok gerakan untuk memelopori pilkades yang bersih. Kalau prosesnya benar, maka pemimpin yang dipilih akan benar dan masyarakat akan bisa sejahtera. Kadesnya nggak macem-macem karena nggak nyari uang balen setelah di-pulosoro.,” pungkasnya. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih