alexametrics
20.3C
Jember
Wednesday, 21 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Jangan Salah Sasaran Lagi

Dinsos Diminta Validasi Data Penerima Bantuan

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Program pemerintah banyak macamnya. Namun, masih ada keraguan tentang ketepatan sasaran penyaluran bantuan tersebut. Untuk itu, Komisi D DPRD Jember meminta agar ke depan ada validasi data, sehingga bantuan tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh warga yang paling membutuhkan.

Penekanan agar penyaluran bantuan tepat sasaran diungkap dalam rapat antara anggota dewan dengan Dinas Sosial Jember, kemarin (1/4). Ada cerita menyedihkan tentang warga miskin yang hanya menjadi penonton penyaluran bantuan yang diberikan kepada keluarga lebih kaya. Hal itu disebut kerap terjadi di Jember. Mencegah pengulangan peristiwa serupa, maka perlu terobosan agar pengalaman masa lalu tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Peristiwa penyaluran bantuan tidak tepat sasaran, sejatinya hampir terjadi setiap tahun. Bukan itu saja, tumpang tindih bantuan juga masih kerap terjadi. “Ke depan, jangan sampai warga miskin terlewat, sementara yang lebih kaya dapat bantuan,” ucap Nur Hasan, Sekretaris Komisi D.

Mobile_AP_Rectangle 2

Politisi PKS itu menyebut, dirinya menyadari penyaluran bantuan banyak yang belum tepat sasaran, bahkan tumpang tindih. “Pasti masalah data. Untuk itu, data warga miskin harus diselesaikan,” katanya.

Ardi Pujo Wibowo, anggota Komisi D, juga mempertanyakan apakah Jember sudah punya data konkret pada era sebelum Bupati Hendy Siswanto. Jika belum, maka harus segera membuat big data agar penyaluran bantuan tidak salah sasaran lagi. “Data itu penting. Libatkan pemerintah tingkat kelurahan dan desa. Dan anggarkan untuk petugas yang turun,” paparnya.

Secara umum, Komisi D mendorong agar Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), serta lembaga lain demi data warga miskin yang lebih valid. Dengan demikian, harapan agar Jember punya big data bisa tercapai dan cerita pilu tentang warga miskin yang hanya menjadi penonton saja tidak semakin menyedihkan.

Plt Kepala Dinas Sosial Jember Widi Prasetyo mengakui, urusan data memang kerap berubah. Oleh karenanya, Jember perlu memiliki satu data yang benar-benar valid. “Untuk bisa membuat data itu, harus dilakukan verifikasi faktual di lapangan,” katanya.

Widi menyebut, dengan memastikan langsung data warga miskin di lapangan, maka cerita-cerita penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran akan bisa dicegah. “Bantuan harus benar-benar diterima warga miskin. Makanya, Jember harus punya satu data,” pungkasnya.

 

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Mahrus Sholih

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Program pemerintah banyak macamnya. Namun, masih ada keraguan tentang ketepatan sasaran penyaluran bantuan tersebut. Untuk itu, Komisi D DPRD Jember meminta agar ke depan ada validasi data, sehingga bantuan tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh warga yang paling membutuhkan.

Penekanan agar penyaluran bantuan tepat sasaran diungkap dalam rapat antara anggota dewan dengan Dinas Sosial Jember, kemarin (1/4). Ada cerita menyedihkan tentang warga miskin yang hanya menjadi penonton penyaluran bantuan yang diberikan kepada keluarga lebih kaya. Hal itu disebut kerap terjadi di Jember. Mencegah pengulangan peristiwa serupa, maka perlu terobosan agar pengalaman masa lalu tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Peristiwa penyaluran bantuan tidak tepat sasaran, sejatinya hampir terjadi setiap tahun. Bukan itu saja, tumpang tindih bantuan juga masih kerap terjadi. “Ke depan, jangan sampai warga miskin terlewat, sementara yang lebih kaya dapat bantuan,” ucap Nur Hasan, Sekretaris Komisi D.

Mobile_AP_Half Page

Politisi PKS itu menyebut, dirinya menyadari penyaluran bantuan banyak yang belum tepat sasaran, bahkan tumpang tindih. “Pasti masalah data. Untuk itu, data warga miskin harus diselesaikan,” katanya.

Ardi Pujo Wibowo, anggota Komisi D, juga mempertanyakan apakah Jember sudah punya data konkret pada era sebelum Bupati Hendy Siswanto. Jika belum, maka harus segera membuat big data agar penyaluran bantuan tidak salah sasaran lagi. “Data itu penting. Libatkan pemerintah tingkat kelurahan dan desa. Dan anggarkan untuk petugas yang turun,” paparnya.

Secara umum, Komisi D mendorong agar Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), serta lembaga lain demi data warga miskin yang lebih valid. Dengan demikian, harapan agar Jember punya big data bisa tercapai dan cerita pilu tentang warga miskin yang hanya menjadi penonton saja tidak semakin menyedihkan.

Plt Kepala Dinas Sosial Jember Widi Prasetyo mengakui, urusan data memang kerap berubah. Oleh karenanya, Jember perlu memiliki satu data yang benar-benar valid. “Untuk bisa membuat data itu, harus dilakukan verifikasi faktual di lapangan,” katanya.

Widi menyebut, dengan memastikan langsung data warga miskin di lapangan, maka cerita-cerita penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran akan bisa dicegah. “Bantuan harus benar-benar diterima warga miskin. Makanya, Jember harus punya satu data,” pungkasnya.

 

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Mahrus Sholih

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Program pemerintah banyak macamnya. Namun, masih ada keraguan tentang ketepatan sasaran penyaluran bantuan tersebut. Untuk itu, Komisi D DPRD Jember meminta agar ke depan ada validasi data, sehingga bantuan tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh warga yang paling membutuhkan.

Penekanan agar penyaluran bantuan tepat sasaran diungkap dalam rapat antara anggota dewan dengan Dinas Sosial Jember, kemarin (1/4). Ada cerita menyedihkan tentang warga miskin yang hanya menjadi penonton penyaluran bantuan yang diberikan kepada keluarga lebih kaya. Hal itu disebut kerap terjadi di Jember. Mencegah pengulangan peristiwa serupa, maka perlu terobosan agar pengalaman masa lalu tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Peristiwa penyaluran bantuan tidak tepat sasaran, sejatinya hampir terjadi setiap tahun. Bukan itu saja, tumpang tindih bantuan juga masih kerap terjadi. “Ke depan, jangan sampai warga miskin terlewat, sementara yang lebih kaya dapat bantuan,” ucap Nur Hasan, Sekretaris Komisi D.

Politisi PKS itu menyebut, dirinya menyadari penyaluran bantuan banyak yang belum tepat sasaran, bahkan tumpang tindih. “Pasti masalah data. Untuk itu, data warga miskin harus diselesaikan,” katanya.

Ardi Pujo Wibowo, anggota Komisi D, juga mempertanyakan apakah Jember sudah punya data konkret pada era sebelum Bupati Hendy Siswanto. Jika belum, maka harus segera membuat big data agar penyaluran bantuan tidak salah sasaran lagi. “Data itu penting. Libatkan pemerintah tingkat kelurahan dan desa. Dan anggarkan untuk petugas yang turun,” paparnya.

Secara umum, Komisi D mendorong agar Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), serta lembaga lain demi data warga miskin yang lebih valid. Dengan demikian, harapan agar Jember punya big data bisa tercapai dan cerita pilu tentang warga miskin yang hanya menjadi penonton saja tidak semakin menyedihkan.

Plt Kepala Dinas Sosial Jember Widi Prasetyo mengakui, urusan data memang kerap berubah. Oleh karenanya, Jember perlu memiliki satu data yang benar-benar valid. “Untuk bisa membuat data itu, harus dilakukan verifikasi faktual di lapangan,” katanya.

Widi menyebut, dengan memastikan langsung data warga miskin di lapangan, maka cerita-cerita penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran akan bisa dicegah. “Bantuan harus benar-benar diterima warga miskin. Makanya, Jember harus punya satu data,” pungkasnya.

 

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Mahrus Sholih

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Desktop_AP_Rectangle 2
×

Info!

Mau Langganan Koran, Info Iklan Cetak dan Iklan Online

×Info Langganan Koran