BPK Nyatakan Disclaimer, TAPD Segera Tindaklanjuti 

“Kami akan segera menindaklanjuti seluruh temuan (dan rekomendasi, Red) BPK.” Mirfano, Sekda Jember.

JEMBER, RADARJEMBER.ID Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tahun 2019 telah diterbitkan. Salah satu hasilnya, penganggaran dan realisasi belanja Rp 70 miliar di lebih 13 organisasi perangkat daerah (OPD) ditemukan tidak tepat. Atas temuan ini, BPK tidak menyatakan pendapat (TMP) atau disebut disclaimer of opinion.

IKLAN

Dalam pemeriksaan BPK terhadap keuangan, dikenal empat istilah. Pertama, wajar tanpa pengecualian (WTP) yang berarti opini audit terhadap keuangan bebas dari salah saji materi. Kedua, wajar dengan pengecualian (WDP), yakni opini audit bebas dari salah saji, tetapi ada hal yang dikecualikan. Ketiga, tidak wajar (TW), yang isinya tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Keempat, TMP atau disclaimer yang berarti tidak berpendapat apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Sebelumnya, laporan keuangan Pemkab Jember sempat WDP di tahun 2018 dan WTP tahun 2017. Dalam pemeriksaan kali ini, BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Salah satunya, dana sebesar Rp 70 miliar lebih di 13 OPD ditemukan tidak tepat.

Selain itu, BPK menemukan kelebihan pembayaran atas insentif pembayaran pajak dan retribusi daerah yang mencapai Rp 1,2 miliar lebih. Temuan BPK juga menyebut terjadi kekurangan volume pada 23 paket pekerjaan belanja modal di lima OPD yang besarnya mencapai Rp 4,5 miliar lebih.

Atas sejumlah temuan tersebut, BPK merekomendasikan beberapa hal kepada Bupati Jember. Salah satunya memerintahkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) agar melakukan verifikasi belanja yang dianggarkan dalam rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (RKA dan DPA) OPD, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengaku terkejut dengan hasil pemeriksaan BPK tersebut. Menurutnya, laporan keuangan Jember yang sempat turun dari WTP menjadi WDP, seharusnya bisa dipertahankan atau kembali meraih WTP.

Selaku lembaga yang mengawasi jalannya Pemkab Jember, Itqon menuturkan, pihaknya berharap agar opini WDP menjadi pelecut semangat dan entry point. Kemudian, menunjukkan kepada publik dengan memperbaiki kinerja tata kelola keuangan daerah. “Harapan kami, Jember mendapat opini WTP. Tetapi, Jember mendapat opini tidak menyatakan pendapat alias disclaimer,” sebutnya.

Menyikapi merosotnya predikat tata kelola keuangan itu, Itqon mengaku akan berupaya meminta penjelasan konkret kepada BPK, mengapa Jember mendapat opini tersebut. “Dalam waktu dekat, kami akan mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Jawa Timur. Masyarakat Jember berhak mengetahui informasi yang akurat dan sebenar-benarnya,” jelas Itqon.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah Pemkab Jember Mirfano membenarkan bahwa Jember mendapat opini disclaimer . Oleh karena itu, pihaknya akan menindaklanjuti seluruh temuan dan beberapa poin yang direkomendasikan. “Kami akan segera menindaklanjuti seluruh temuan (dan rekomendasi, Red) BPK,” tegas Mirfano, yang juga sebagai Ketua TAPD Pemkab Jember tersebut.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Istimewa

Editor : Mahrus Sholih