Menguji KesiapanDaerah Menyambut New Normal

Jangan sampai Jadi Petaka Baru

Pemerintah telah mencanangkan kelaziman baru (new normal). Langkah yang ditujukan untuk menggeliatkan kembali ekonomi akibat dampak Covid-19 ini disambut beragam. Bahkan, ada yang mengkhawatirkan, kebijakan itu justru menjadi bumerang.Mengingat masih belum disiplinnya masyarakat menjalankan protokol kesehatan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Belum berakhirnya pandemi CoronavirusDisease 2019 (Covid-19) mengakibatkan banyak sektor yang terdampak. Di anCovid-1 sektor pendidikan, transportasi, perdagangan, dan sektor pariwisata. Bahkan, beberapaperusahaanada yang terpaksa merumahkan para karyawan lantaran sepi pemasukan. Langkah efisiensi itu dilakukan agar perusahaan itu tak sampai gulung tikar.

IKLAN

Oleh karena itu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan kenormalan baru. Jadi, seluruh sektor dapat beroperasi kembali dengan menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya, untuk meningkatkan perekonomian daerah masing-masing. Di Jawa Timur, beberapa wilayah yang bakal memberlakukan new normaladalah daerah yang sebelumnya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Di antaranya Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Malang. Lalu, bagaimana dengan Jember?

Mewakili Bupati Jember dr Faida MMR, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Gatot Triyono menjelaskan, Pemkab Jember juga berencana menerapkan kebijakan kelaziman baru tersebut. Hanya saja, tidak semua sektor. Masih terbatas pada perdagangan di pasar tradisional, swalayan, dan toko ritel. “Untuk sementara ini, kami memfokuskan penerapannya di mal dan pasar,” ungkapnya.

Sebab, kata dia, sektor tersebut harus segera beroperasi guna menopang perekonomian masyarakat. Terlebih, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada April lalu, Jember mengalami deflasi sebesar 0,13 persen. Angka itu lebih tinggi dari deflasi Jawa Timur 0,01 persen yang tercatat di angka 0,12 persen. Penerapan kelaziman baru tersebut, disebutnya, untuk menggeliatkan kembali ekonomi di sektor perdagangan.

Penerapannew normal di lingkungan pasar dan mal pun,disebut Gatot, dengan persiapan yang cukup matang. Tak hanya menerapkan pembatasan jam operasional untuk setiap pasar di Jember, tapi juga membedakan jam operasional pedagang sembako dan nonsembako, serta jadwal pembersihan sekaligus penyemprotan pasar setiap hari.

Setelah mal dan pasar ditutup mulai 23 sampai 29 Mei, pemerintah kembali membuka pasar secara serentak dengan menyiapkan berbagai hal. Di antaranya mengatur pintu masuk dan keluar pasar, alur laju pembeli, tempat berdagang yang berjarak, menambah alat cuci tangan, dan membagikan faceshield untuk pedagang.

Selain itu, pemerintah mengimbau baik pedagang maupun pembeli untuk rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, bermasker, jaga jarak minimal 1 meter, dan dilarang membawa balita lantaran rentan terpapar. “Untuk karyawan mal, mereka diwajibkan memakai faceshield juga. Lalu, pengunjung maupun karyawan wajib melewati pengecekan suhu tubuh,” jelasnya.

Sementara ini, pemerintah masih merencanakan new normal untuk sektor lain. Yakni dengan menyusun protokol keamanan yang pas untuk setiap sektor. “Bagaimanapun, semua sektor harus beroperasi, tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” terangnya.

Dengan demikian, dia menambahkan, seluruh warga Jember dapat beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Harapannya, setiap orang mau mematuhi protokol yang ditetapkan pemerintah. Sebab, masyarakat merupakan garda terdepan yang berperan penting dalam pemberantasan persebaran Covid-19.

Perlu Sosialiasi dan Pendampingan

Penerapan kelaziman baru tersebut tak lepas dari kritik. Sebab, sejauh ini protokol kesehatan untuk mencegah persebaran Covid-19 belum seutuhnya dipahami masyarakat. Pemerintah daerah dinilai masih perlu melakukan sosialisasi lebih masif lagi, sebelum benar-benar menerapkan kebijakan tersebut.

Anggota DPRD Jember Nyoman Aribowo menyebut, sebelum masuk ke era new normal perlu ada persiapan. Yakni sosialisasi menyeluruh hingga ke pelosok desa, termasuk melalui RT/RW. “New normal ini harus disosialisasikan bahwa ada pola hidup baru yang harus dilakukan. Yaitu pola hidup yang sesuai protokol kesehatan. Ini yang harus dibudayakan kepada masyarakat Jember,” ucap Nyoman.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut, penanganan korona di Jember, khususnya dari sisi sosialisasi penggunaan alat pelindung diri (APD), masih sangat lemah. “Di Jember kota saja banyak orang salat Jumat tidak pakai masker. Coba lihat banyak masjid, mayoritas orang tidak bermasker. Ini menunjukkan imbauan pemerintah tidak dipatuhi banyak orang,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut Nyoman, membudayakan pola hidup normal baru dengan APD menjadi sangat penting. “Untuk membudayakan perlu sosialisasi sampai RT/RW Perlu pengawalan. Karena membiasakan pola hidup atau budaya baru itu butuh waktu dan butuh pendampingan. Dan jangan tersentral di kota,” jelasnya.

Apabila new normal bisa dilakukan dengan baik, maka tujuan pemerintah memulihkan perekonomian akan mudah tercapai. Akan tetapi, apabila kebiasaan hidup warga masih normal dan bukan new normal, ancaman wabah korona masih tetap nyata. Dan penerapan kebijakan tersebut justru bakal menjadi petaka baru, karena penularan wabah semakin tak terkendali.

“Ekonomi pasti bisa pulih kalau aktivitas pekerjaan berjalan. Tetapi jangan sampai, new normal ini malah menjadi petaka karena pola hidup masyarakat yang tidak new normal. Sampai saat ini banyak masyarakat tidak patuh pada imbauan protokol kesehatan,” tegasnya.

Pendapat serupa juga disampaikan anggota DPRD Jember yang lain, Agusta Jaka Purwana. Menurutnya, new normal bukan saja sebatas seremonial. Harus ada upaya pemerintah agar masyarakat selalu menjalankan pola hidup sehat sesuai protokol kesehatan. “Sosialisasi dan pendampingan pola hidup sesuai protokol kesehatan masih sangat lemah. Jangankan orang-orang di desa, di kota masih sangat banyak yang tidak pakai masker,” ucapnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, ketegasan pemerintah dalam mendampingi warga agar menjalani pola hidup sesuai protokol kesehatan penting dilakukan. Kalau new normal ini tidak didukung dengan budaya hidup baru, kata dia, maka ancaman orang terkena korona sangat besar. “Kalau aktivitas normal sementara banyak yang tidak pakai alat pelindung diri, penyebaran korona bisa semakin parah,” ucapnya.

Dengan begitu, Agusta menyebut, pemerintah harus memastikan apakah warganya sudah menjalani hidup sehat sesuai protokol kesehatan atau tidak. “Jadi, selain mengimbau, pemerintah juga harus memastikan pola hidup baru bagi warganya seperti bermasker dan lain-lain, ini harus membudaya,” pungkasnya.

 

 

Editor: Mahrus Sholih
Reporter: mg1, Nur Hariri
Fotografer: Grafis Reza