Wabup Minta Kades Harus Objektif

PERINGATKAN KADES: Wakil Bupati Irwan Bachtiar memberi peringatan kepada kepala desa untuk berpihak kepada masyarakat miskin.

BONDOWOSO RADAR JEMBER.ID – Kucuran program dari pemerintah ke masyarakat sangat banyak selama ini. Misalnya dari pusat ada PKH, KIS, KIP, sampai yang dari pemerintahan seperti Jampersal, BPJS Kesehatan serta program pemerintah dan lainnya. Berdasarkan realita, masih ada warga yang miskin yang belum masuk program tersebut.

IKLAN

Karenanya, Wakil Bupati Irwan Bachtiar mewanti-wanti agar kepala desa objektif dalam menyeleksi penerima. Di berbabagi pertemuan, wanti-wanti itu sering disampaikan Wabup Irwan. Menurut dia, jangan sampai kepala desa mendahulukan saudaranya atau timnya yang mana sebenarnya lebih mampu dari masyarakat yang kurang mampu di desa tersebut.

“Data itu dari pusat, namun ada pembenahan-pembenahan, yang melakukan adalah kepala desa. Jangan sampai ada program untuk masyarakat miskin, namun justru tidak sampai,” tegas Wabup Irwan Bachtiar.

Penelusuran Radarjember.id, banyak program yang telah dikucurkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Misalnya saja PKH, ada 45.243 keluarga penerima manfaat (KPM) di Bondowoso pada 2018. Selain itu, ada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Di Bondowoso pada 2018 ada sebanyak 90.567 KPM.

Program kucuran bantuan lain dalam hal kesehatan, ada Jampersal ada BPJS Kesehatan yang dibiayai Pemkab Bondowoso dan beberapa program lainnya. Namun, dari beberapa program itu, masih ada masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan.

Pj Sekda Bondowoso Agung Trihandono mengatakan, dalam hal kesehatan, pemkab telah mengalokasikan dana untuk penanganan tersebut. Misalnya ada masyarakat miskin yang berobat ke puskesmas. Pihak puskesmas bisa memasukkan langsung masyarakat miskin itu dalam program BPJS Kesehatan yang dibiayai Pemkab Bondowoso. “Sehingga pendataannya terus berjalan, pemkab yang membiayai iurannya,” terangnya.

Khusus untuk program pengentasan kemiskinan, memang masih saja ditemui adanya kesalahan data. Misalnya ada masyarakat yang sebenarnya mampu, namun masih masuk dalam program bantuan. Untuk itu, Wakil Bupati Irwan Bachtiar meminta kepada kepala desa untuk objektif. Ketika ada pembenahan data yang di-update melalui desa dan diteruskan ke kementerian. (*)

Reporter : Solikhul Huda

Fotografer : Solikhul Huda

Editor : Narto