alexametrics
20.9C
Jember
Wednesday, 21 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Ribuan Rumah Terancam Digusur

Wacanakan Pembangunan Double Track

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pembangunan double track perlintasan kereta api jurusan Bangil-Jember-Banyuwangi menjadi perhatian tersendiri bagi Pemkab Jember. Sebab, pembangunan itu bakal menuai pro kontra hingga berpotensi memunculkan konflik di masyarakat. Terlebih, di sepanjang jalur rel kereta sudah disesaki dengan ribuan rumah penduduk. Ini artinya, ketika pembangunan itu benar-benar dilaksanakan, ada kemungkinan permukiman itu bakal digusur untuk perluasan lahan.

Isu pembangunan double track itu mencuat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Aula PB Sudirman, Selasa (30/3) lalu. Kala itu, Plt Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) V Jember Benny Sampirwanto menyampaikan sepuluh arahan terkait dengan program pembangunan provinsi yang perlu bersinergi dengan Pemkab Jember.

Langkah sinergi ini untuk menyukseskan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Salah satu program dari sepuluh arahan Pemprov Jatim yang menjadi sorotan Bupati Jember Hendy Siswanto adalah pembangunan double track perlintasan kereta api tersebut. Kenapa itu menjadi atensi? Hendy menegaskan, karena program itu membutuhkan pembebasan lahan yang saat ini banyak ditempati masyarakat. “Dari sekarang, kami bakal memacu dinas terkait untuk menyosialisasikan lebih dulu kepada masyarakat,” paparnya.

Hendy mengungkapkan, sebenarnya program itu merupakan ranah PT Kereta Api Indonesia (KAI). Namun, sebagai pucuk pimpinan di pemerintah daerah, dia menyampaikan, pihaknya bakal turut membantu. Maka dari itu, sosialisasi disebutnya sebagai langkah awal yang sangat penting, sehingga nantinya masyarakat tidak kaget dengan adanya program pembangunan itu. “Jangan sampai mendadak ada pembangunan tanpa sosialisasi lebih dulu. Malah bisa jadi persoalan nanti,” ungkapnya.

Di sisi lain, sosialisasi itu juga perlu untuk menyamakan persepsi dengan pemerintah. Baik pusat maupun provinsi. Selain itu, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa selama ini tanah di sepanjang rel kereta yang merupakan aset PT KAI tidak pernah dijual. Oleh karena itu, semua rumah yang berdiri di atas aset milik PT KAI tersebut bisa dipastikan bakal digusur.

Terpisah, Pelaksana Harian (Pelakhar) Manajer Humas KAI Daop 9 Radhitya Mardika Putra mengatakan, hingga kini pihaknya tidak pernah menjual aset milik PT KAI, tapi hanya menyewakan. Berdasar data milik PT KAI Daop 9, ada sebanyak 4.948 penyewa di Kabupaten Jember. “Dan penyewaannya bergantung kebutuhan,” ujarnya.

Menurut Radhitya, aset milik PT KAI berbentuk memanjang. Kebanyakan, berada di sepanjang jalur rel kereta. Baik yang masih difungsikan, atau rel kereta yang sudah mati. Namun, kata dia, pada kenyataannya banyak penyewa yang tidak sesuai perjanjian. Ada beberapa yang memindah patok batas penyewaan. Kemudian, mendirikan bangunan berdempetan dengan perlintasan kereta api. Padahal, hal itu sangat berbahaya.

Ditanya tentang rencana pembangunan double track, dia menjelaskan, pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut. Menurut dia, hal itu merupakan wewenang sepenuhnya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. “Kalau untuk manfaat, yang bisa menjawab dari sisi Balai Teknik Perkeretaapian (BTP),” pungkasnya.

Perlu Cara Jitu

Wacana pembangunan double track perlintasan kereta api disebut sebagai tindak lanjut dari program strategis nasional untuk kereta api. Program itu juga sudah dilaksanakan untuk jalur lain. Sementara ke arah ke timur, yakni dari Bangil–Jember–Banyuwangi, merupakan yang paling akhir.

Sistem transportasi darat di Indonesia memang hanya ada dua. Yakni melalui jalan raya dan rel kereta. Sementara, via jalan raya, traffic-nya sudah sangat tinggi. Karena itu, perlu memikirkan cara membagi beban transportasi tersebut. Dan ini yang sedang dilakukan pemerintah pusat dengan membangun double track.

“Kalau kereta api kan lebih ke transportasi massal. Jadi, jumlah yang diangkut cukup besar. Selain itu, juga bisa mengurangi beban jalan raya terkait dengan muatan logistik. Sehingga bisa dialihkan atau dibagi,” kata Nunung Nuring Hayati, Kepala Program Studi (Kaprodi) Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember (Unej).

Double track, Nunung mengungkapkan, juga dapat mengurangi waktu tempuh serta mengurangi delay. “Dan kecepatan bisa stabil karena tak perlu menunggu,” paparnya.

Kendati begitu, pemerintah harus melakukan kajian terlebih dulu sebelum program itu dilaksanakan. Misalnya, apakah ada bantaran perlintasan yang bisa digunakan masyarakat sekitar untuk mengamankan diri. Sebab, menurut Nunung, muara pembangunan itu akan kembali untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Terpisah, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jember Muhammad Muhib Alwi mengungkapkan hal serupa. Program itu pasti akan memangkas bangunan di kanan dan kiri jalur rel kereta yang dimiliki PT KAI. Konsekuensinya, bakal muncul konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Konflik semacam ini disebutnya merupakan masalah purba dan sudah terjadi di mana-mana. “Makanya harus ada sosialisasi dulu,” terangnya.

Menurut dia, masyarakat menempati tanah itu sudah sejak lama, tapi tidak punya hak milik dan hanya hak guna bangunan yang memiliki jangka waktu terbatas. Setelah hak itu selesai, maka lahan itu bakal kembali kepada pemiliknya. Namun, tidak semua masyarakat memahami persoalan itu, sehingga butuh sosialisasi dan pendekatan yang intens melalui beberapa tahapan. “Karena ini merupakan hal yang sensitif,” jelas Kaprodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) IAIN Jember tersebut.

Muhib kembali menegaskan alasan sosialisasi dan pendekatan tersebut. Kata dia, memindahkan tempat tinggal itu tak semudah memindahkan tempat parkir sepeda motor dari satu tempat ke tempat lain. Perlu pertimbangan terkait kesiapan membangun rumah baru dan ketersediaan dana. Makanya, setiap ada program pembangunan yang diikuti dengan penggusuran, pasi muncul penolakan dan perlawanan dari masyarakat.

Dia menyarankan, agar lebih efektif teknis sosialisasinya, jangan dilakukan bersama-sama. Namun, dalam kelompok-kelompok kecil. Jika dikumpulkan secara langsung dan bersamaan, hal itu terlalu luas, serta rentan memicu emosi massa. “Emosi orang itu akan mudah tersulut jika dikumpulkan dalam jumlah yang banyak. Berbeda lagi jika dipecah-pecah, karena lebih mudah untuk diberi pemahaman,” paparnya.

Lebih lanjut, dia menyebut, sosialisasi itu akan lebih pas jika dilakukan oleh tokoh setempat. Jadi, tokoh-tokoh kunci di masyarakat harus dipegang dulu. Harapannya, mereka bakal menjadi informan yang dapat membantu pemerintah dalam menyosialisasikan program itu kepada masyarakat yang terdampak atau yang tinggal di sekitar bantaran rel kereta api.

 

 

 

 

Jurnalis : Isnein Purnomo
Fotografer : Tri Joko
Redaktur : Mahrus Sholih

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pembangunan double track perlintasan kereta api jurusan Bangil-Jember-Banyuwangi menjadi perhatian tersendiri bagi Pemkab Jember. Sebab, pembangunan itu bakal menuai pro kontra hingga berpotensi memunculkan konflik di masyarakat. Terlebih, di sepanjang jalur rel kereta sudah disesaki dengan ribuan rumah penduduk. Ini artinya, ketika pembangunan itu benar-benar dilaksanakan, ada kemungkinan permukiman itu bakal digusur untuk perluasan lahan.

Isu pembangunan double track itu mencuat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Aula PB Sudirman, Selasa (30/3) lalu. Kala itu, Plt Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) V Jember Benny Sampirwanto menyampaikan sepuluh arahan terkait dengan program pembangunan provinsi yang perlu bersinergi dengan Pemkab Jember.

Langkah sinergi ini untuk menyukseskan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Mobile_AP_Half Page

Salah satu program dari sepuluh arahan Pemprov Jatim yang menjadi sorotan Bupati Jember Hendy Siswanto adalah pembangunan double track perlintasan kereta api tersebut. Kenapa itu menjadi atensi? Hendy menegaskan, karena program itu membutuhkan pembebasan lahan yang saat ini banyak ditempati masyarakat. “Dari sekarang, kami bakal memacu dinas terkait untuk menyosialisasikan lebih dulu kepada masyarakat,” paparnya.

Hendy mengungkapkan, sebenarnya program itu merupakan ranah PT Kereta Api Indonesia (KAI). Namun, sebagai pucuk pimpinan di pemerintah daerah, dia menyampaikan, pihaknya bakal turut membantu. Maka dari itu, sosialisasi disebutnya sebagai langkah awal yang sangat penting, sehingga nantinya masyarakat tidak kaget dengan adanya program pembangunan itu. “Jangan sampai mendadak ada pembangunan tanpa sosialisasi lebih dulu. Malah bisa jadi persoalan nanti,” ungkapnya.

Di sisi lain, sosialisasi itu juga perlu untuk menyamakan persepsi dengan pemerintah. Baik pusat maupun provinsi. Selain itu, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa selama ini tanah di sepanjang rel kereta yang merupakan aset PT KAI tidak pernah dijual. Oleh karena itu, semua rumah yang berdiri di atas aset milik PT KAI tersebut bisa dipastikan bakal digusur.

Terpisah, Pelaksana Harian (Pelakhar) Manajer Humas KAI Daop 9 Radhitya Mardika Putra mengatakan, hingga kini pihaknya tidak pernah menjual aset milik PT KAI, tapi hanya menyewakan. Berdasar data milik PT KAI Daop 9, ada sebanyak 4.948 penyewa di Kabupaten Jember. “Dan penyewaannya bergantung kebutuhan,” ujarnya.

Menurut Radhitya, aset milik PT KAI berbentuk memanjang. Kebanyakan, berada di sepanjang jalur rel kereta. Baik yang masih difungsikan, atau rel kereta yang sudah mati. Namun, kata dia, pada kenyataannya banyak penyewa yang tidak sesuai perjanjian. Ada beberapa yang memindah patok batas penyewaan. Kemudian, mendirikan bangunan berdempetan dengan perlintasan kereta api. Padahal, hal itu sangat berbahaya.

Ditanya tentang rencana pembangunan double track, dia menjelaskan, pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut. Menurut dia, hal itu merupakan wewenang sepenuhnya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. “Kalau untuk manfaat, yang bisa menjawab dari sisi Balai Teknik Perkeretaapian (BTP),” pungkasnya.

Perlu Cara Jitu

Wacana pembangunan double track perlintasan kereta api disebut sebagai tindak lanjut dari program strategis nasional untuk kereta api. Program itu juga sudah dilaksanakan untuk jalur lain. Sementara ke arah ke timur, yakni dari Bangil–Jember–Banyuwangi, merupakan yang paling akhir.

Sistem transportasi darat di Indonesia memang hanya ada dua. Yakni melalui jalan raya dan rel kereta. Sementara, via jalan raya, traffic-nya sudah sangat tinggi. Karena itu, perlu memikirkan cara membagi beban transportasi tersebut. Dan ini yang sedang dilakukan pemerintah pusat dengan membangun double track.

“Kalau kereta api kan lebih ke transportasi massal. Jadi, jumlah yang diangkut cukup besar. Selain itu, juga bisa mengurangi beban jalan raya terkait dengan muatan logistik. Sehingga bisa dialihkan atau dibagi,” kata Nunung Nuring Hayati, Kepala Program Studi (Kaprodi) Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember (Unej).

Double track, Nunung mengungkapkan, juga dapat mengurangi waktu tempuh serta mengurangi delay. “Dan kecepatan bisa stabil karena tak perlu menunggu,” paparnya.

Kendati begitu, pemerintah harus melakukan kajian terlebih dulu sebelum program itu dilaksanakan. Misalnya, apakah ada bantaran perlintasan yang bisa digunakan masyarakat sekitar untuk mengamankan diri. Sebab, menurut Nunung, muara pembangunan itu akan kembali untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Terpisah, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jember Muhammad Muhib Alwi mengungkapkan hal serupa. Program itu pasti akan memangkas bangunan di kanan dan kiri jalur rel kereta yang dimiliki PT KAI. Konsekuensinya, bakal muncul konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Konflik semacam ini disebutnya merupakan masalah purba dan sudah terjadi di mana-mana. “Makanya harus ada sosialisasi dulu,” terangnya.

Menurut dia, masyarakat menempati tanah itu sudah sejak lama, tapi tidak punya hak milik dan hanya hak guna bangunan yang memiliki jangka waktu terbatas. Setelah hak itu selesai, maka lahan itu bakal kembali kepada pemiliknya. Namun, tidak semua masyarakat memahami persoalan itu, sehingga butuh sosialisasi dan pendekatan yang intens melalui beberapa tahapan. “Karena ini merupakan hal yang sensitif,” jelas Kaprodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) IAIN Jember tersebut.

Muhib kembali menegaskan alasan sosialisasi dan pendekatan tersebut. Kata dia, memindahkan tempat tinggal itu tak semudah memindahkan tempat parkir sepeda motor dari satu tempat ke tempat lain. Perlu pertimbangan terkait kesiapan membangun rumah baru dan ketersediaan dana. Makanya, setiap ada program pembangunan yang diikuti dengan penggusuran, pasi muncul penolakan dan perlawanan dari masyarakat.

Dia menyarankan, agar lebih efektif teknis sosialisasinya, jangan dilakukan bersama-sama. Namun, dalam kelompok-kelompok kecil. Jika dikumpulkan secara langsung dan bersamaan, hal itu terlalu luas, serta rentan memicu emosi massa. “Emosi orang itu akan mudah tersulut jika dikumpulkan dalam jumlah yang banyak. Berbeda lagi jika dipecah-pecah, karena lebih mudah untuk diberi pemahaman,” paparnya.

Lebih lanjut, dia menyebut, sosialisasi itu akan lebih pas jika dilakukan oleh tokoh setempat. Jadi, tokoh-tokoh kunci di masyarakat harus dipegang dulu. Harapannya, mereka bakal menjadi informan yang dapat membantu pemerintah dalam menyosialisasikan program itu kepada masyarakat yang terdampak atau yang tinggal di sekitar bantaran rel kereta api.

 

 

 

 

Jurnalis : Isnein Purnomo
Fotografer : Tri Joko
Redaktur : Mahrus Sholih

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pembangunan double track perlintasan kereta api jurusan Bangil-Jember-Banyuwangi menjadi perhatian tersendiri bagi Pemkab Jember. Sebab, pembangunan itu bakal menuai pro kontra hingga berpotensi memunculkan konflik di masyarakat. Terlebih, di sepanjang jalur rel kereta sudah disesaki dengan ribuan rumah penduduk. Ini artinya, ketika pembangunan itu benar-benar dilaksanakan, ada kemungkinan permukiman itu bakal digusur untuk perluasan lahan.

Isu pembangunan double track itu mencuat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Aula PB Sudirman, Selasa (30/3) lalu. Kala itu, Plt Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) V Jember Benny Sampirwanto menyampaikan sepuluh arahan terkait dengan program pembangunan provinsi yang perlu bersinergi dengan Pemkab Jember.

Langkah sinergi ini untuk menyukseskan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Salah satu program dari sepuluh arahan Pemprov Jatim yang menjadi sorotan Bupati Jember Hendy Siswanto adalah pembangunan double track perlintasan kereta api tersebut. Kenapa itu menjadi atensi? Hendy menegaskan, karena program itu membutuhkan pembebasan lahan yang saat ini banyak ditempati masyarakat. “Dari sekarang, kami bakal memacu dinas terkait untuk menyosialisasikan lebih dulu kepada masyarakat,” paparnya.

Hendy mengungkapkan, sebenarnya program itu merupakan ranah PT Kereta Api Indonesia (KAI). Namun, sebagai pucuk pimpinan di pemerintah daerah, dia menyampaikan, pihaknya bakal turut membantu. Maka dari itu, sosialisasi disebutnya sebagai langkah awal yang sangat penting, sehingga nantinya masyarakat tidak kaget dengan adanya program pembangunan itu. “Jangan sampai mendadak ada pembangunan tanpa sosialisasi lebih dulu. Malah bisa jadi persoalan nanti,” ungkapnya.

Di sisi lain, sosialisasi itu juga perlu untuk menyamakan persepsi dengan pemerintah. Baik pusat maupun provinsi. Selain itu, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa selama ini tanah di sepanjang rel kereta yang merupakan aset PT KAI tidak pernah dijual. Oleh karena itu, semua rumah yang berdiri di atas aset milik PT KAI tersebut bisa dipastikan bakal digusur.

Terpisah, Pelaksana Harian (Pelakhar) Manajer Humas KAI Daop 9 Radhitya Mardika Putra mengatakan, hingga kini pihaknya tidak pernah menjual aset milik PT KAI, tapi hanya menyewakan. Berdasar data milik PT KAI Daop 9, ada sebanyak 4.948 penyewa di Kabupaten Jember. “Dan penyewaannya bergantung kebutuhan,” ujarnya.

Menurut Radhitya, aset milik PT KAI berbentuk memanjang. Kebanyakan, berada di sepanjang jalur rel kereta. Baik yang masih difungsikan, atau rel kereta yang sudah mati. Namun, kata dia, pada kenyataannya banyak penyewa yang tidak sesuai perjanjian. Ada beberapa yang memindah patok batas penyewaan. Kemudian, mendirikan bangunan berdempetan dengan perlintasan kereta api. Padahal, hal itu sangat berbahaya.

Ditanya tentang rencana pembangunan double track, dia menjelaskan, pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut. Menurut dia, hal itu merupakan wewenang sepenuhnya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. “Kalau untuk manfaat, yang bisa menjawab dari sisi Balai Teknik Perkeretaapian (BTP),” pungkasnya.

Perlu Cara Jitu

Wacana pembangunan double track perlintasan kereta api disebut sebagai tindak lanjut dari program strategis nasional untuk kereta api. Program itu juga sudah dilaksanakan untuk jalur lain. Sementara ke arah ke timur, yakni dari Bangil–Jember–Banyuwangi, merupakan yang paling akhir.

Sistem transportasi darat di Indonesia memang hanya ada dua. Yakni melalui jalan raya dan rel kereta. Sementara, via jalan raya, traffic-nya sudah sangat tinggi. Karena itu, perlu memikirkan cara membagi beban transportasi tersebut. Dan ini yang sedang dilakukan pemerintah pusat dengan membangun double track.

“Kalau kereta api kan lebih ke transportasi massal. Jadi, jumlah yang diangkut cukup besar. Selain itu, juga bisa mengurangi beban jalan raya terkait dengan muatan logistik. Sehingga bisa dialihkan atau dibagi,” kata Nunung Nuring Hayati, Kepala Program Studi (Kaprodi) Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember (Unej).

Double track, Nunung mengungkapkan, juga dapat mengurangi waktu tempuh serta mengurangi delay. “Dan kecepatan bisa stabil karena tak perlu menunggu,” paparnya.

Kendati begitu, pemerintah harus melakukan kajian terlebih dulu sebelum program itu dilaksanakan. Misalnya, apakah ada bantaran perlintasan yang bisa digunakan masyarakat sekitar untuk mengamankan diri. Sebab, menurut Nunung, muara pembangunan itu akan kembali untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Terpisah, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jember Muhammad Muhib Alwi mengungkapkan hal serupa. Program itu pasti akan memangkas bangunan di kanan dan kiri jalur rel kereta yang dimiliki PT KAI. Konsekuensinya, bakal muncul konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Konflik semacam ini disebutnya merupakan masalah purba dan sudah terjadi di mana-mana. “Makanya harus ada sosialisasi dulu,” terangnya.

Menurut dia, masyarakat menempati tanah itu sudah sejak lama, tapi tidak punya hak milik dan hanya hak guna bangunan yang memiliki jangka waktu terbatas. Setelah hak itu selesai, maka lahan itu bakal kembali kepada pemiliknya. Namun, tidak semua masyarakat memahami persoalan itu, sehingga butuh sosialisasi dan pendekatan yang intens melalui beberapa tahapan. “Karena ini merupakan hal yang sensitif,” jelas Kaprodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) IAIN Jember tersebut.

Muhib kembali menegaskan alasan sosialisasi dan pendekatan tersebut. Kata dia, memindahkan tempat tinggal itu tak semudah memindahkan tempat parkir sepeda motor dari satu tempat ke tempat lain. Perlu pertimbangan terkait kesiapan membangun rumah baru dan ketersediaan dana. Makanya, setiap ada program pembangunan yang diikuti dengan penggusuran, pasi muncul penolakan dan perlawanan dari masyarakat.

Dia menyarankan, agar lebih efektif teknis sosialisasinya, jangan dilakukan bersama-sama. Namun, dalam kelompok-kelompok kecil. Jika dikumpulkan secara langsung dan bersamaan, hal itu terlalu luas, serta rentan memicu emosi massa. “Emosi orang itu akan mudah tersulut jika dikumpulkan dalam jumlah yang banyak. Berbeda lagi jika dipecah-pecah, karena lebih mudah untuk diberi pemahaman,” paparnya.

Lebih lanjut, dia menyebut, sosialisasi itu akan lebih pas jika dilakukan oleh tokoh setempat. Jadi, tokoh-tokoh kunci di masyarakat harus dipegang dulu. Harapannya, mereka bakal menjadi informan yang dapat membantu pemerintah dalam menyosialisasikan program itu kepada masyarakat yang terdampak atau yang tinggal di sekitar bantaran rel kereta api.

 

 

 

 

Jurnalis : Isnein Purnomo
Fotografer : Tri Joko
Redaktur : Mahrus Sholih

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Desktop_AP_Rectangle 2
×

Info!

Mau Langganan Koran, Info Iklan Cetak dan Iklan Online

×Info Langganan Koran