Sopir Angkutan Hari Ini Dialog, Sopir Tak Mogok

Dwi Siswanto BIKIN UTANG NAMBAH: Para sopir angkutan kota memarkir kendaraannya di depan kantor Pemkab, Senin (6/8). Sebagian sopir mengaku, aksi mogok justru membuat utang bertambah akibat tak ada pemasukan. Hari ini mereka akan berdialog mencari jalan tengah polemik angkutan konvensional dengan online.

RADARJEMBER.ID- Sehari mogok beroperasi pada Senin (6/8) kemarin, para sopir angkutan kota (angkot) mengaku kesulitan membiayai kebutuhan dapur istrinya. Namun, protes itu tetap harus dilakukan, supaya tuntutan untuk transportasi daring (online) didengar pemerintah.

IKLAN

Bahkan, kata salah seorang sopir angkot jurusan Terminal Tawangalun-kampus, Hendro, sebenarnya enggan mogok. Sebab jelas, seharian itu pula mereka tak punya pemasukan. “Tapi kalau tidak demo, pemerintah sulit memperhatikan tuntutan sopir lin (angkot, Red),” katanya, Selasa (7/8).

Dia mengaku, sejak adanya ojek dan taksi daring di Jember, pemasukan para sopir turun drastis. Padahal, volume penumpang di Terminal Tawangalun dinilainya sama banyak. “Kalau penumpang tetap. Tapi yang mau naik lin jauh berkurang,” akunya.

Seperti yang diakui Hendro, setoran angkot sehari yang semula Rp 100 ribu, kini tak bisa dibayar penuh. Bahkan, lebih sering mereka hanya mampu menjangkau Rp 70 ribu. “Kalau setoran kurang, sopir utang ke juragan,” imbuhnya.

Pun demikian yang disampaikan Didik, sopir angkot lainnya di Terminal Tawangalun. Sejak pukul 04.00 subuh Selasa kemarin, dia baru bisa narik angkot. “Kesepakatan mogok sampai subuh. Supaya bisa bayar utang yang kemarin, subuh saya langsung narik,” tuturnya.

Kata Didik, seharusnya pemerintah berpihak ke sopir angkot. Sebab jelas, mereka penduduk asli Jember. Selain itu, sopir angkot tergolong kelompok warga kelas menengah ke bawah. Sedangkan tudingnya, driver ojek dan taksi daring didominasi warga luar daerah.

Meski hari ini ada dialog antara sopir angkot dan perwakilan transportasi daring, Didik dan sejumlah sopir angkot lainnya menegaskan, tidak akan menggelar demo dan mogok susulan. “Tetapi, kalau keputusannya tidak berpihak ke sopir angkot, kami sudah sepakat akan menggelar demo yang lebih besar,” ancamnya.

Seperti diberitakan, saat sejumlah sopir angkot menggelar aksi mogok di depan Kantor Pemkab Jember, disepakati bahwa hari ini perwakilan sopir angkot dan transportasi daring menggelar dialog yang difasilitasi Pemkab Jember serta stakeholder. Pertemuan tersebut diharapkan bisa menekan gesekan di lapangan.

Seperti yang disampaikan Kasatlantas Polres Jember AKP Priyanggo Parlindungan Malau, katanya, sejauh ini yang membatasi angkutan daring hanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. “Permenhub ini tidak ada sanksi pidana, hanya denda administrasi,” jelasnya. Dirinya juga menuturkan bahwa itu pun hanya mengatur untuk angkutan roda empat, bukan roda dua.

Oleh karena itu, pemerintah daerah juga tidak bisa mengeluarkan produk hukum mengenai angkutan daring tersebut. “Karena di Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak ada mengenai hal ini, makanya tidak bisa,” tegasnya menambahkan, kemarin.

Priyanggo pun dalam kesempatan kemarin memberikan solusi sebagai pihak yang netral dalam kesempatan tersebut. Yakni menawarkan adanya kesepakatan dengan duduk bersama antara stake holder. Termasuk melibatkan dari perwakilan aplikasi angkutan daring dan pemerintah daerah layaknya angkutan daring roda dua sebelumnya. “Dengan adanya kesepakatan, nanti ada sanksi dan denda administrasi,” terangnya.

Reporter : Rully Efendi
Editor : MS Rasyid
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah.
Fotografer: Dwi Siswanto

Reporter :

Fotografer :

Editor :