Banyak Produk Lokal Belum Ber-SNI

Bagus Supriadi/Radar Jember TANTANGAN PRODUK LOKAL: Produk lokal perlu mendapat perhatian agar bisa memiliki SNI di tengah era MEA.

RADARJEMBER.ID-Produk lokal yang dimiliki warga Jember masih banyak yang belum memiliki standar nasional Indonesia (SNI). Padahal, SNI menjadi tolak ukur kualitas sebuah produk. Sayangnya, hal ini belum bisa dipahami secara utuh oleh pengusaha industri kecil dan menengah (IKM).

IKLAN

“Para pemilik produk kopi di sini belum memperhatikan kualitas,” kata Suwarno, pemilik produk kopi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo. Padahal, desa tersebut memiliki produk kopi Arabika yang sudah dikenal cukup bagus. Hanya saja, para petani yang membuat kemasan produk lebih mementingkan hasil.

Salah satu penyebabnya, kata dia, pasar kopi tersebut masih di daerah lokal.  Sejak tahun 2007, petani yang tergabung dalam kelompok tani kopi Sidomulyo itu sudah membuat produk kopi kemasan.

Dia menjelaskan, SDM petani belum mumpuni untuk memikirkan kualitas. Mereka lebih mementingkan produksi yang banyak, lalu menjualnya. “Selain itu, belum tentu ber SNI bisa berdampak signifikan, mereka tidak tau pentingnya kualitas dan bersertifikat,” terangnya.

Sedikitnya produk IKM yang ber-SNI diakui oleh Kepala Disperindag Jember Anas Ma’ruf. Produk yang dimiliki warga yang memiliki PIRT saja. Sebab, tak mudah untuk mengajukan SNI, membutuhkan waktu dan proses panjang. “Pengurusannya di Jakarta, ini biasanya difasilitasi pemerintah provinsi,” jelasnya.

Sementara itu, Markus Apriono, pengamat ekonomi kreatif dari fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Jember menilai produk dimiliki sebagian warga belum punya standar. “Harus ada pendampingan untuk meningkatkan standar, selama ini hanya mendorong munculnya produk baru,” terangnya.

Para pelaku IKM itu, kata dia, harus didorong untuk memilki standar yang sama. Hanya saja, kendala yang terjadi di lapangan  para pelaku IKM  tidak menganggap penting standar tersebut. “Karena  pasar mereka tidak memerlukan produk tidak ber-SNI, sebab bisa lebih  murah,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, kesadaran konsumen dan produsen belum terbentuk. Mereka tidak memperdulikan pentingnya produk yang ber-SNI. Misal, mampu meningkatkan  kepercayaan konsumen.

Selain itu, para pelaku IKM juga tidak tahu kalau produknya sudah ber-SNI, akan lebih diterima pasar. Hal itu menjadi pertanyaan produsen. “Selama tidak ada kepastian SNI dan ber-SNI sama atau tidak, mereka memilih tidak ber-SNI,” ujarnya. Apalagi,  proses pengajuan SNI tidak mudah dan membutuhkan waktu lama.

Badan Standardisasi Nasional (BSN), lanjut dia, seharusnya tidak hanya memberikan nilai atau mengeluarkan SNI. Namun juga memberikan pemahaman pada masyarakat luas agar produsen dan konsumen sadar tentang pentingnya SNI.

“Kalau arahnya kesana, maka BSN akan merasa dibutuhkan,” tegasnya. Sekarang, standar atau tidak hampir tidak ada bedanya. Apalagi konsumen dalam membeli barang tidak peduli dengan SNI, terpenting barang dan harga cocok. Selama ini, BSN lebih pasif, tidak jemput bola. Kalau ada orang yang buat diterima.

Sebenarnya, pemahaman tentang SNI itu merupakan peran semua pihak, tak hanya BSN. Tetapi  produsen, konsumen serta pemerintah daerah. “Tantangan ke depan kalau mau melindungi produk lokal, semua produk harus dibuat standarisasi untuk menjamin kualitas,” tandasnya.

Reporter & Fotografer: Bagus Supriadi
Editor : Hadi Sumarsono
Editor Bahasa: Yerri A Aji

Reporter :

Fotografer :

Editor :