alexametrics
28.4 C
Jember
Saturday, 25 June 2022

Iklan Ada atau Tidak, Tetap Bayar Pajak

Mobile_AP_Rectangle 1

Erfan juga menjelaskan, walau semua daerah ada pajak reklame, tetapi semua daerah tetap memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Dia mengambil contoh adalah di Situbondo. Bila pengusaha mendirikan papan reklame di atas tanah pemerintah, ada biaya sewa. Namun, tidak ada biaya pajak bila papan reklame tersebut tidak ada iklan. “Kalau ada iklan produk A, berarti membayar pajak. Jadi, membayar pajaknya itu disesuaikan dengan materi yang ada,” tuturnya.

Namun, berbeda dengan Jember. Menurut dia, kalau Jember bayar pajaknya tidak disesuaikan dengan materi yang ada. Artinya, ada atau tidak materi iklan yang menempel di papan reklame, pengusaha tetap membayar pajak.

Hal itulah yang menurut dia memberatkan pengusaha reklame. Erfan menjelaskan bahwa pernah dalam setahun penuh, papan reklame di daerah Kencong tidak memiliki materi iklan. Namun, saat mau pasang materi iklan sebuah produk tidak diperbolehkan. Sebab, tahun sebelumnya dia belum membayar pajak.

Mobile_AP_Rectangle 2

Erfan pun mengusulkan, bila ada penyesuaian pajak. Apakah dengan konsep membayar pajak disesuaikan materi yang terpasang atau yang lain. Dengan begitu, lebih baik ada peraturan daerah (perda) yang mengatur hal tersebut. Dengan demikian, memiliki kekuatan hukum. “Bila tidak bayar pajak, ya dibongkar papan reklamenya,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Dwi Siswanto
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Mahrus Sholih

- Advertisement -

Erfan juga menjelaskan, walau semua daerah ada pajak reklame, tetapi semua daerah tetap memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Dia mengambil contoh adalah di Situbondo. Bila pengusaha mendirikan papan reklame di atas tanah pemerintah, ada biaya sewa. Namun, tidak ada biaya pajak bila papan reklame tersebut tidak ada iklan. “Kalau ada iklan produk A, berarti membayar pajak. Jadi, membayar pajaknya itu disesuaikan dengan materi yang ada,” tuturnya.

Namun, berbeda dengan Jember. Menurut dia, kalau Jember bayar pajaknya tidak disesuaikan dengan materi yang ada. Artinya, ada atau tidak materi iklan yang menempel di papan reklame, pengusaha tetap membayar pajak.

Hal itulah yang menurut dia memberatkan pengusaha reklame. Erfan menjelaskan bahwa pernah dalam setahun penuh, papan reklame di daerah Kencong tidak memiliki materi iklan. Namun, saat mau pasang materi iklan sebuah produk tidak diperbolehkan. Sebab, tahun sebelumnya dia belum membayar pajak.

Erfan pun mengusulkan, bila ada penyesuaian pajak. Apakah dengan konsep membayar pajak disesuaikan materi yang terpasang atau yang lain. Dengan begitu, lebih baik ada peraturan daerah (perda) yang mengatur hal tersebut. Dengan demikian, memiliki kekuatan hukum. “Bila tidak bayar pajak, ya dibongkar papan reklamenya,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Dwi Siswanto
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Mahrus Sholih

Erfan juga menjelaskan, walau semua daerah ada pajak reklame, tetapi semua daerah tetap memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Dia mengambil contoh adalah di Situbondo. Bila pengusaha mendirikan papan reklame di atas tanah pemerintah, ada biaya sewa. Namun, tidak ada biaya pajak bila papan reklame tersebut tidak ada iklan. “Kalau ada iklan produk A, berarti membayar pajak. Jadi, membayar pajaknya itu disesuaikan dengan materi yang ada,” tuturnya.

Namun, berbeda dengan Jember. Menurut dia, kalau Jember bayar pajaknya tidak disesuaikan dengan materi yang ada. Artinya, ada atau tidak materi iklan yang menempel di papan reklame, pengusaha tetap membayar pajak.

Hal itulah yang menurut dia memberatkan pengusaha reklame. Erfan menjelaskan bahwa pernah dalam setahun penuh, papan reklame di daerah Kencong tidak memiliki materi iklan. Namun, saat mau pasang materi iklan sebuah produk tidak diperbolehkan. Sebab, tahun sebelumnya dia belum membayar pajak.

Erfan pun mengusulkan, bila ada penyesuaian pajak. Apakah dengan konsep membayar pajak disesuaikan materi yang terpasang atau yang lain. Dengan begitu, lebih baik ada peraturan daerah (perda) yang mengatur hal tersebut. Dengan demikian, memiliki kekuatan hukum. “Bila tidak bayar pajak, ya dibongkar papan reklamenya,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Dwi Siswanto
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Mahrus Sholih

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/