JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jember selama ini dinilai belum optimal. Penyebabnya pun beragam. Mulai dari minimnya akses pengembangan, sampai faktor kerapnya perotasian pengurus BUMDes itu sendiri. Padahal, keberadaan BUMDes disebut-sebut bisa mengoptimalkan potensi desa dan perekonomian masyarakatnya.
Pendamping Ahli Pengembangan Ekonomi Desa Alifatul Lailiyah memaparkan, selama ini BUMDes di Jember masih kerap terkena tarik ulur birokrasi desa pascapelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades). Hal ini membuat keberadaan pengurus BUMDes kerap bongkar pasang. “Itu menyebabkan berjalannya BUMDes melambat,” ulasnya.
Selain itu, lanjut dia, sebenarnya di Jember selama 2020, sebanyak 226 desa sudah memiliki BUMDes semua. Namun, dari jumlah itu, problemnya sama, kerap gonta-ganti kepengurusan. “Bongkar pasang pengurus baru itu juga menyulitkan BUMDes bisa menjadi pilot project atau percontohan. Padahal, ada 10 persen (25 BUMDes, Red) saja yang jadi pilot project, itu sudah bagus,” terangnya.
Pihaknya mengakui, selama ini faktor lemahnya komunikasi di internal forum BUMDes se-Kabupaten Jember juga menjadi kendala tersendiri. “Sekitar 10 BUMDes saja yang rutin melaporkan progres usahanya ke Forum Komunikasi BUMDes se-Jember,” bebernya.
Kendati begitu, ia tidak menutup mata terhadap sejumlah BUMDes yang dinilainya sudah berjalan. Seperti BUMDes di Desa Grenden, Balung Kulon, Balung Lor, Dukuhdempok, Tempurejo, Sumberejo, dan lainnya. Pihaknya juga merencanakan revitalisasi BUMDes melalui penyertaan modal, meski tidak menyebutkan pasti kapan dan seperti apa.
Lebih lanjut, ia juga mengharapkan penggerak BUMDes selanjutnya bisa mengoptimalkan fungsi koordinasi antara BUMDes, kepala desa selaku pengawas, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Kalau komunikasi unsur tersebut tidak bisa jalan, keberadaan BUMDes bisa kian lemah,” pungkasnya.
Jurnalis : Maulana
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Mahrus Sholih