22.8 C
Jember
Tuesday, 7 February 2023

Izin Usaha Pertambangan Gunung Sadeng Jember Diobral

- Pemerintah Pusat Terbitkan 10 Izin Eksplorasi

- Gubernur Jatim Terbitkan 8 Izin Operasi Produksi 

Mobile_AP_Rectangle 1

PUGER, Radar Jember – Aset Gunung Sadeng (GS) menyimpan banyak kekayaan. Ini terus diperebutkan oleh banyak orang. Bahkan, izin penambangan di lokasi itu seperti diobral. Tak heran, muncul gerakan warga yang tergabung dalam Persatuan Tumangan Gunung Sadeng (PTGS) maupun Perkumpulan Pengusaha Masyarakat Gunung Sadeng (PPMGS) yang juga mendesak agar dapat mengelola aset tersebut.

BACA JUGA : Perempuan Muda di Jember Lompat dari Gladak Kembar, Korban Selamat

Inisiatif adanya tambang rakyat ini belakangan gencar disuarakan warga Puger, mengingat banyak perusahaan yang dengan leluasa menambang di GS. Aspirasi warga kerap disuarakan seperti di forum hearing Komisi B DPRD, maupun melalui demonstrasi memblokade jalan, pekan lalu. Mereka menagih keberpihakan pemerintah daerah, Bupati Jember, apakah sepenuhnya ngopeni pengusaha tambang atau rakyat sendiri.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Warga ini bukan pengusaha besar. Apa sulitnya warga dikasih lahan untuk menambang sendiri? Padahal perusahaan tambang yang besar-besar itu sudah menguasai puluhan hektare,” gerutu Nur Hasan, Ketua PTGS Puger, saat audiensi bersama Pj Sekda Jember Arief Tjahjono, Kapolres AKBP Hery Purnomo, Kadisperindag Bambang Saputro, dan Kadis ESDM Jatim Nur Kholis, di Aula Kantor Pemkab Jember, Jumat (20/1) lalu.

Anggota PTGS, M Suja’i, membeberkan kehendak warga untuk bisa menambang di lahan 10 hektare itu. Mereka mulanya meminta 15 hektare dengan asumsi bisa diberi sekitar 7 hektare. Namun, mereka menurunkan 10 hektare yang menjadi kesepakatan final di antara warga, dengan perhitungan kemampuan mengelola dan produksi. “Kami minta 10 hektare itu bulat sudah. Gimana caranya dari 190 hektare yang katanya aset pemda itu bisa. Bukan digarap siapa-siapa, oleh warga sendiri,” katanya.

- Advertisement -

PUGER, Radar Jember – Aset Gunung Sadeng (GS) menyimpan banyak kekayaan. Ini terus diperebutkan oleh banyak orang. Bahkan, izin penambangan di lokasi itu seperti diobral. Tak heran, muncul gerakan warga yang tergabung dalam Persatuan Tumangan Gunung Sadeng (PTGS) maupun Perkumpulan Pengusaha Masyarakat Gunung Sadeng (PPMGS) yang juga mendesak agar dapat mengelola aset tersebut.

BACA JUGA : Perempuan Muda di Jember Lompat dari Gladak Kembar, Korban Selamat

Inisiatif adanya tambang rakyat ini belakangan gencar disuarakan warga Puger, mengingat banyak perusahaan yang dengan leluasa menambang di GS. Aspirasi warga kerap disuarakan seperti di forum hearing Komisi B DPRD, maupun melalui demonstrasi memblokade jalan, pekan lalu. Mereka menagih keberpihakan pemerintah daerah, Bupati Jember, apakah sepenuhnya ngopeni pengusaha tambang atau rakyat sendiri.

“Warga ini bukan pengusaha besar. Apa sulitnya warga dikasih lahan untuk menambang sendiri? Padahal perusahaan tambang yang besar-besar itu sudah menguasai puluhan hektare,” gerutu Nur Hasan, Ketua PTGS Puger, saat audiensi bersama Pj Sekda Jember Arief Tjahjono, Kapolres AKBP Hery Purnomo, Kadisperindag Bambang Saputro, dan Kadis ESDM Jatim Nur Kholis, di Aula Kantor Pemkab Jember, Jumat (20/1) lalu.

Anggota PTGS, M Suja’i, membeberkan kehendak warga untuk bisa menambang di lahan 10 hektare itu. Mereka mulanya meminta 15 hektare dengan asumsi bisa diberi sekitar 7 hektare. Namun, mereka menurunkan 10 hektare yang menjadi kesepakatan final di antara warga, dengan perhitungan kemampuan mengelola dan produksi. “Kami minta 10 hektare itu bulat sudah. Gimana caranya dari 190 hektare yang katanya aset pemda itu bisa. Bukan digarap siapa-siapa, oleh warga sendiri,” katanya.

PUGER, Radar Jember – Aset Gunung Sadeng (GS) menyimpan banyak kekayaan. Ini terus diperebutkan oleh banyak orang. Bahkan, izin penambangan di lokasi itu seperti diobral. Tak heran, muncul gerakan warga yang tergabung dalam Persatuan Tumangan Gunung Sadeng (PTGS) maupun Perkumpulan Pengusaha Masyarakat Gunung Sadeng (PPMGS) yang juga mendesak agar dapat mengelola aset tersebut.

BACA JUGA : Perempuan Muda di Jember Lompat dari Gladak Kembar, Korban Selamat

Inisiatif adanya tambang rakyat ini belakangan gencar disuarakan warga Puger, mengingat banyak perusahaan yang dengan leluasa menambang di GS. Aspirasi warga kerap disuarakan seperti di forum hearing Komisi B DPRD, maupun melalui demonstrasi memblokade jalan, pekan lalu. Mereka menagih keberpihakan pemerintah daerah, Bupati Jember, apakah sepenuhnya ngopeni pengusaha tambang atau rakyat sendiri.

“Warga ini bukan pengusaha besar. Apa sulitnya warga dikasih lahan untuk menambang sendiri? Padahal perusahaan tambang yang besar-besar itu sudah menguasai puluhan hektare,” gerutu Nur Hasan, Ketua PTGS Puger, saat audiensi bersama Pj Sekda Jember Arief Tjahjono, Kapolres AKBP Hery Purnomo, Kadisperindag Bambang Saputro, dan Kadis ESDM Jatim Nur Kholis, di Aula Kantor Pemkab Jember, Jumat (20/1) lalu.

Anggota PTGS, M Suja’i, membeberkan kehendak warga untuk bisa menambang di lahan 10 hektare itu. Mereka mulanya meminta 15 hektare dengan asumsi bisa diberi sekitar 7 hektare. Namun, mereka menurunkan 10 hektare yang menjadi kesepakatan final di antara warga, dengan perhitungan kemampuan mengelola dan produksi. “Kami minta 10 hektare itu bulat sudah. Gimana caranya dari 190 hektare yang katanya aset pemda itu bisa. Bukan digarap siapa-siapa, oleh warga sendiri,” katanya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca