Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Dua Santri Alami Luka Bakar akibat Ledakan di Pondok Pesantren di Kediri
Kasus THR tidak cair ini terjadi setelah adanya serangkaian tuntutan dan perundingan yang dilakukan antara pihak buruh dengan pihak pabrik. Perundingan ini difasilitasi Komisi D DPRD Jember dan dihadiri Disnaker Jember serta pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur. Sayangnya, hingga perundingan selesai tak ada benang merah yang disepakati.
Pihak pabrik tripleks dan pihak buruh pabrik sama-sama ngotot dengan pendapatnya masing-masing. Para buruh menuntut agar THR dan uang lembur dibayarkan, namun pihak pabrik tidak memenuhinya.
Kebuntuan perundingan itu membuat Komisi D mengambil keputusan tegas dengan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati Jember Hendy Siswanto. Isi rekomendasi meminta agar bupati mencabut izin operasional PT Muroco, termasuk dua anak perusahaannya.
"Setelah kami fasilitasi, tidak bisa ada kesepakatan bersama, sehingga kami serahkan kepada eksekutif agar pemerintah daerah memenuhi tuntutan buruh, mencabut izin PT Muroco," ungkap Ardi Pujo Prabowo, anggota Komisi D, yang memimpin jalannya mediasi saat itu.
Dalam rapat itu, Serikat Buruh Muda Bersatu (SBMB) menyodorkan buruh pabrik yang diklaim berhak mendapatkan THR. Ada sebanyak 104 orang dengan nominal total Rp 218,4 juta, sebagaimana nominal dalam ketentuan UMK.
Namun, pihak PT Top saat itu mengantongi jumlah berbeda, yakni hanya 56 orang. Selain itu, anak perusahaan ini menyebut yang tercatat aktif hingga 20 Februari 2023 milik PT Top, dengan nominal THR Rp 60 juta. Perbedaan data itu turut mendasari kedua belah pihak tidak bisa menemui kata mufakat.
Dwi Agus Budianto, perwakilan buruh SBMB, mengatakan, semua pabrik yang bergerak di bidang usaha pembuatan tripleks itu harus bertanggung jawab. Karena itu, begitu mengetahui perundingan sudah buntu, ia meminta pemerintah menutup PT Muroco agar tidak lagi beroperasi dan tidak terus-terusan merugikan pekerja yang mayoritas adalah warga Jember.
"Cabut izinnya, tapi Muroco tidak boleh lepas tanggung jawab menyelesaikan hak teman-teman. Mereka masih punya aset. Saya kira dewan lebih paham bagaimana menjalankan sita aset untuk dijual. Kalau mereka memang tidak mampu membayar," katanya.
Suwondo, salah satu perwakilan PT Top, sempat berkelit ketika dicecar pertanyaan oleh anggota Komisi D. Ia dianggap tidak konsisten pada komitmen di forum audiensi sebelumnya yang menyanggupi akan menyelesaikan pembayaran. Meski begitu, ia masih sama irit bicara ketika dimintai konfirmasi lebih lanjut oleh awak media seusia perundingan tersebut.
Pemerintah mengaku sama-sama memiliki keterbatasan kewenangan. Baik di pihak Disnaker Jember maupun pihak Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jatim di Jember. Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur di Jember, Supiyan Sauri, mengaku menyayangkan buntunya perundingan itu.
Menurut dia, di forum audiensi sebelumnya, PT Top sempat menjanjikan akan menyelesaikan pembayaran. "Kalau memang harus proses hukum, ya, pihak-pihak akan kita periksa. Nanti ada peringatan tertulis, pembatasan pelayanan proses produksi, sampai pembekuan proses produksi," katanya.
Perundingan yang tidak menghasilkan kata mufakat itu juga tertuang dalam berita acara yang ditandatangani bersama antara anggota Komisi D, Kepala Disnaker Jember Bambang Rudianto, Perwakilan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi, dan perwakilan PT Top, yakni Suwondo, serta perwakilan buruh yang sekaligus mengetuai SBMB.
Penting diketahui, pada rapat itu ada beberapa poin penting di dalamnya. Pertama, belum adanya kesepakatan antara buruh PT Muroco dengan PT Muroco perihal pemberian tuntutan buruh. Kedua, karena tidak ada kesepakatan tersebut, Kepala Disnaker Jember diminta untuk segera melaporkan kasus tersebut kepada Bupati Jember Hendy Siswanto untuk pencabutan operasional PT Muroco. (mau/c2/nur)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


