Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Jual Motor di Medsos Dua Pencuri Ditangkap Anggota Polsek Pasar Minggu
Pakar perburuhan Universitas Jember (Unej), Dr Aries Harianto, menjelaskan, sebagai akademisi di bidang hukum, dirinya tetap berpikir normatif dalam menyikapi pelaksanaan dan kewajiban suatu perusahaan untuk membayar THR. "Artinya, pengusaha dituntut untuk memenuhi hak buruhnya mendapatkan THR, karena hal itu merupakan perintah peraturan perundang-undangan," terangnya.
Mengacu kepada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan pemerintah menjadi undang-undang, PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Terkait undang-undang tersebut, Aries mengatakan, belum ada data yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan fakta penangguhan pembayaran THR, khususnya di Jember. Sementara, perusahaan yang telah mengirimkan pernyataan kesanggupan membayar THR tahun 2023 terhitung hingga tanggal 12 April 2023 pukul 16.00 terdapat sekitar 76 perusahaan. "Bisa jadi jumlah ini terus meningkat meskipun totalitasnya tidak signifikan dibanding jumlah perusahaan yang ada di Jember," ungkapnya.
Meski begitu, tidak ada satu pun pasal perundang-undangan yang mengatur tentang penangguhan kewajiban pembayaran THR. Pemberian tunjangan tersebut harus dibayarkan secara tunai, paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan digelar. Jika ada perusahaan yang membuat kesepakatan untuk menangguhkan, maka kesepakatan itu batal demi hukum. Sebab, hal itu tidak saja merugikan buruh, tetapi juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, jika ada perusahaan terlambat melakukan pembayaran, ada konsekuensi sanksi berupa denda 5 persen dari total THR yang harus diterima buruh, sejak berakhirnya batas waktu kewajiban perusahaan untuk membayar. Denda tersebut tidak berarti menghapuskan kewajiban pengusaha untuk membayar THR.
Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 79 terdapat sanksi bagi pengusaha yang tidak membayar THR. Di antaranya ada teguran tertulis yang bisa dilayangkan kepada perusahaan, pembatasan kegiatan usaha. Kemudian, penghentian sementara alat produksi, dan yang terakhir yaitu pembekuan kegiatan usaha.
Ada beberapa hal yang membuat perusahaan tidak tertib dalam melaksanakan pemberian THR kepada karyawannya. Di antaranya yaitu materi pengaturan. Pemerintah harus mempertimbangkan kondisi perusahaan pascapandemi Covid-19. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan akibat terdampak pandemi tersebut.
Kemudian, menyangkut keberadaan petugas pengawasan ketenagakerjaan. Otoritas pengawasan hubungan kerja ditarik ke provinsi sebagai konsekuensi pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di Jember saja, jumlah perusahaan kurang lebih antara 700 sampai 800 perusahaan. Hal itu tentu tidak masuk akal jika pengawas ketenagakerjaan provinsi mampu melakukan tugasnya pada masing-masing perusahaan. "Jadi, ada payung hukum yang mengatur tentang THR dan kewajiban setiap perusahaan yang memenuhi syarat untuk memberikan tunjangan tersebut," ujarnya tersebut. (faq/c2/nur)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



