Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Hindari Bentrok Militer dengan RSF Mahasiswa Indonesia di Sudan Diungsikan
Untuk melindungi hak-hak pekerja, Pemkab Jember membuka posko untuk mengurus persoalan tunjangan hari raya. Sehingga, ketika mendapati perusahaan yang mungkin tidak memberikan hak tersebut, pekerja bisa melapor ke posko yang telah dibuka oleh Disnaker Jember. "Jika ada persoalan, urus saja di posko Disnaker," jelas Bupati Jember Hendy Siswanto.
Bupati juga mengingatkan akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan THR. Pertama, ada denda lima persen dari keterlambatan membayar THR. Kedua, ada sanksi administrasi, mulai dari teguran tertulis sampai pembekuan perusahaan. Kedua sanksi tidak akan main-main. Perusahaan harus mempertimbangkan hal itu.
Pembukaan posko itu, menurut bupati, sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja untuk menyosialisasikan aturan pemberian THR. Posko itu akan mengoleksi berbagai permasalahan perusahaan yang menjadi kendala penyaluran THR kepada karyawan. "Mungkin jika ada perusahaan yang terkendala membayar THR bisa datang ke posko," imbuhnya.
Perusahaan harus memberikan hak para pekerja. Tidak ada alasan untuk tidak memberikan hak itu. Jika memang ada perusahaan yang tidak menunaikan kewajibannya kepada pekerja, dengan tegas Pemkab Jember akan menjatuhkan sanksi yang sudah ditetapkan. Hal itu sudah menjadi kewajiban Pemkab Jember dalam melindungi hak pekerja.
Aturan THR harus diberlakukan konsisten. Tak hanya untuk perusahaan swasta, tapi juga dua perusahaan daerah. Dengan begitu, Bupati Hendy akan tegas memerintahkan pembayaran THR sesuai aturan kepada perusahaan-perusahaan yang berdiri di Bumi Pandalungan. (qal/c2/nur)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


