Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perizinan Pabrik Tripleks Dipertanyakan

S
Penulis: Safitri❯
Photo
Photo
SUMBERSARI, Radar Jember – Penelantaran buruh PT Muroco yang belum mendapatkan gaji serta tunjangan hari raya (THR) sepertinya berbuntut panjang. Para buruh di pabrik tripleks itu sejatinya telah berulang kali bergejolak dan kasusnya nyaris sama, yakni soal gaji serta hak-hak buruh yang lain.

BACA JUGA : Perang Global Rusia – Ukraina Enam Bulan Terakhir Jadi Lebih Kejam

Dalam audiensi yang dilakukan di DPRD Jember, Anggota Komisi A DPRD Jember Nurhasan bersama buruh PT Muroco mengaku geram. Itu lantaran persoalan buruh pabrik tripleks di Kecamatan Arjasa itu tak kunjung ada titik terang atau penyelesaian.

Menurut dia, apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi para buruh itu perlu mendapat perhatian serius. Utamanya dari pemerintah daerah. "Memang persoalan pabrik tripleks ini mulai dulu belum kelar, makanya kalau dibutuhkan mengambil langkah tegas, saya sendiri sepakat ditutup saja," geram Nurhasan, Kamis (13/4).

Menurutnya, DPRD dalam posisi mendukung penuh, menyelesaikan persoalan-persoalan buruh dalam mendapatkan hak-haknya kembali. Termasuk hak gaji dan THR para buruh PT Muroco tersebut. "Kami memahami apa yang menjadi kegelisahan teman-teman buruh, terlebih ini mau Lebaran," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jember Suharyatik mengungkapkan, jauh sebelum persoalan buruh itu, permasalahan lain sempat mencuat beberapa tahun lalu perihal limbah yang dikeluarkan pihak pabrik.

Suharyatik mengaku tak mengingat persis, karena kabar itu terjadi ketika ia masih duduk di Komisi B. Namun, ia meyakini itu erat kaitannya dengan persoalan perizinan pengelolaan dan pembuangan limbah. "Ketika kami masih di Komisi B, pabrik tripleks ini sempat ramai perbincangan karena persoalan limbah pabrik. Saya rasa ini juga perlu ditelusuri lebih lanjut," urai Suharyatik.

Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto mengaku belum mengetahui secara detail perihal awal mula berdirinya pabrik itu, dari kabar persoalan limbah hingga pada persoalan penelantaran para buruhnya. Terlebih, David sebelumnya berada di Komisi C, dan persoalan buruh dan tenaga kerja itu merupakan mitra kerja dari Komisi D.

Meski begitu, David juga sependapat dengan Suharyatik, demi mendapatkan informasi yang menyeluruh, persoalan buruh itu juga perlu mendatangkan sejumlah pihak terkait dalam rapat gabungan komisi. Antara lain Komisi A yang membidangi bagian hukum dan cipta karya. Lalu, Komisi B selaku mitra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Komisi C selaku mitra Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember, dan Komisi D yang membidangi soal tenaga kerja dan sekaligus mitra Dinas Ketenagakerjaan Jember. "Perlu melibatkan semua pihak dalam rapat gabungan semua komisi. Jadi, persoalan buruh ini bisa kita urai secara gamblang," papar David.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jember Bambang Rudianto sempat mengakui bahwa daerah memiliki kewenangan yang terbatas. Termasuk dalam melakukan proses audit lebih lanjut. Namun, Bambang menyebut, pihaknya telah melaporkan persoalan itu ke pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur. "Kami memiliki kewenangan yang terbatas. Namun, persoalan buruh PT Muroco ini sudah kami laporkan, dan hari ini kami berada pada posisi menunggu," akunya.

Puluhan buruh pabrik tripleks PT Muroco Arjasa itu, Kamis (13/4), menggeruduk Kantor DPRD Jember. Mereka mengadukan nasib yang selama ini dialaminya, menuntut pembayaran gaji yang tertunggak dan pencairan THR.

Tak hanya berdemo, mereka juga bertemu dan beraudiensi dengan anggota dewan. Mereka menyuarakan beragam tuntutan. Mulai soal ketidakjelasan pemberian THR, upah lembur yang tidak sesuai ketentuan, jam kerja mencapai 12 jam, tidak memperoleh hak cuti, memaksa bekerja di hari libur dan hari nasional, kecelakaan kerja tidak dijamin, pekerja diliburkan tanpa batas waktu, dan pemberian pesangon.

"Selama ini para buruh di sana mengalami tekanan dan intimidasi. Mereka dipaksa berhenti, hingga soal gaji yang tidak dibayarkan sampai 3 bulan,” kata Ketua Gabungan Buruh Muroco Bersatu (GBMB) Abdul Hamid. Oleh sebab itu, para buruh datang ke DPRD memohon bantuan kepada anggota dewan.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim yang dikonfirmasi melalui telepon saat audiensi dengan buruh saat itu mengaku juga mendukung penuh apa yang menjadi kepentingan para buruh saat ini. Sebab, ia mendukung aspirasi buruh itu ditindaklanjuti dalam rapat gabungan Komisi yang sedianya terjadwal Senin mendatang. "Prinsipnya teman-teman akan memfasilitasi apa yang menjadi kepentingan para buruh. Silakan disampaikan, agar nanti bisa diatur jadwalnya oleh bagian kesekretariatan dewan," pungkas Halim. (mau/c2/nur)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer