Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Danau Maninjau Tercemar, Produksi Ikan di Agam Berkurang
Larangan impor dan penjualan babebo atau istilah yang trennya thrifting, sejatinya telah lama diatur. Yaitu sejak sembilan tahun yang lalu. Namun demikian, aturan ini bak macan ompong, karena penegakan hukum yang lemah. Ending-nya, penjualan thrift atau babebo tetap aman dan nyaman, meski aturannya (baca grafis) sudah sedemikian detail.
Aturan tentang larangan impor serta penjualan babebo ini pun dinilai tidak efektif oleh banyak pelaku usaha, termasuk pengecer babebo yang ada di Jember. Apalagi, barang itu juga dibeli dengan uang, untuk tujuan dijual lagi.
Setelah barang diimpor dan masuk ke Indonesia dan Jember, penjualan babebo ini tidak sekadar dilakukan secara offline. Banyak penjualan babebo yang dilakukan secara daring, yang juga tidak tersentuh aturan.
Meskipun terkesan tiada tindakan kepada penjual daring dan pedagang offline, adanya larangan ini cukup membuat para penjual pakaian thrift waswas. Takut ada penindakan dari pemerintah. Aturan ini pun membuat para pelaku usaha yang menjual babebo terancam menjadi pengangguran.
Sekali pun kebijakan larangan ini telah dilontarkan langsung oleh Presiden Jokowi, tidak kemudian membuat pelaku usaha langsung berhenti. Ada modal uang yang telah dikeluarkan dan babebo telah ada di banyak tempat di Kota Suwar-Suwir. Jumlahnya belum habis, dan memungkinkan akan masih bertambah lagi.
Larangan Dinilai Tak Efektif
Adanya larangan impor dan penjualan babebo atau baju thrift kontan berdampak pada banyak pedagang. Sejak lama, babebo memang digandrungi banyak orang. Bukan hanya untuk baju Lebaran, melainkan untuk pakaian santai. Dengan adanya kebijakan yang terus diperbarui, usaha ini kian terancam, meski masih banyak peminatnya.
Sejak pemerintah melarang impor pakaian thrift dan menjualnya, para pelaku usahanya mulai kelimpungan. Salah satu perempuan penjual babebo di Jember yang enggan disebut namanya mengungkapkan kekesalannya. Larangan pemerintah menurutnya tidak melihat kondisi sosial di masyarakat.
Dia beserta para pedagang yang lain merasakan dampak yang cukup signifikan. Penjualannya turun drastis karena pembeli cenderung sepi. Banyak pembeli yang takut sejak ada larangan tersebut. “Sulit sekarang, yang beli jarang, padahal kalau Ramadan gini biasanya ramai. Bal-balannya (satuan pembelian grosir, Red) juga jadi lebih mahal dari distributor,” katanya kepada Jawa Pos Radar Jember saat ditemui di lapaknya, Rabu (5/4).
Menurutnya, pemerintah tidak berhak melarang. Sebab, usaha itu sudah menjadi mata pencarian bagi sejumlah masyarakat. Dia juga mengaku heran karena larangan itu dilahirkan tanpa memberi solusi terlebih dahulu. Menurutnya, babebo sudah ada sejak puluhan tahun silam.
Perempuan yang sudah menjual babebo selama empat tahun terakhir itu berharap ada kebijakan yang lebih merangkul rakyat kecil. Dia menceritakan susahnya mendapatkan barang tersebut karena ada pemeriksaan dari pihak bea cukai. “Sekarang gak nyetok dulu, barang sekarang juga susah,” ungkapnya.
Hal yang sama juga dirasakan Windi Putri Hapsari. Pedagang baju thrift online ini menyebut, sejak ada larangan dan penyitaan baju bekas impor oleh bea cukai, harga pakaian thrift naik sampai dua kali lipat. Bisa menyamai harga baju baru. Sebab, harga dari distributor yang biasanya Rp 8 juta per bal, sekarang bisa mencapai Rp 16 juta. “Pembelinya jadi menurun,” tuturnya.
Windi mempertanyakan maksud pemerintah mengeluarkan larangan impor baju thrift. Menurutnya, itu hanya akan merugikan para pedagang. “Semua orang beda-beda kesukaan dan pilihan. Semakin dibatasi, semakin banyak yang nakal,” sebut perempuan asal Kecamatan Rambipuji itu.
Saat ini, penjual baju thrift yang sudah berjalan dua tahun itu tidak kulakan lagi. Hanya menghabiskan stok yang tersisa. Dia mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan berjualan pakaian thrift lagi setelah stoknya habis.
Biasanya, Windi memasarkan produk jualannya melalui status di WhatsApp. Sebelumnya, dia menjual dengan harga belasan dan puluhan ribu per barang. Tetapi, saat ini dia menyesuaikan saat ambil barang, sehingga harga jual bisa sampai di atas Rp 100 ribu per bajunya. “Larangan itu gak efektif. Nggak usah ada larangan seperti itu. Sekarang banyak yang mau gulung tikar,” tandasnya. (sil/c2/nur)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


