Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Semeru Erupsi, Masyarakat Dilarang Beraktifitas hingga 17 Km dari Puncak
Meski telah naik, ternyata belum semua perusahaan atau pabrik menggaji karyawannya sebagaimana ketentuan UMK. Mayoritas pekerja dan buruh masih digaji di bawah rata-rata UMK.
Soal kesejahteraan pekerja dan buruh itu sempat dibahas dalam rapat Pansus 2 LKPJ Bupati Jember Tahun 2022 di ruang Komisi A DPRD Jember, Senin malam (3/4). Ini melibatkan dua serikat pekerja, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jember dan Sarbumusi Jember.
Sayangnya, empat asosiasi pengusaha yang diundang bersamaan saat itu tidak ada satu pun yang hadir. Seperti Gapensi, Gapeksindo, Kadin, dan Hipmi.
Ketua DPC Sarbumusi Jember Umar Faruk mengutarakan, kenaikan UMK untuk tahun 2023 ini mencapai 8,5 persen, dari semula Rp 2,35 juta menjadi Rp 2,55 juta. Dia menyebut, itu merupakan hitungan gaji per bulan dan untuk pekerja yang masih lajang atau belum berkeluarga.
Faruk menjelaskan, berdasar data yang dimilikinya, banyak perusahaan di Jember yang menggaji karyawannya di bawah UMK. “Fakta di lapangan, di data kami, masih ada sekitar 75 persen pelanggaran pembayaran UMK yang dilakukan perusahaan di Jember ini,” beber Faruk saat rapat pansus.
Menurut dia, pemerintah daerah kurang memberikan teladan yang baik terkait pembayaran UMK. Ia mencontohkan di perusahaan daerah seperti PDP Kahyangan Jember, yang sejak enam tahun terakhir menggaji buruhnya di bawah UMK atau digaji baru sekitar 70 persen dari ketentuan UMK Jember tahun 2018. “Perumda ini perusahaan perkebunan milik pemerintah, seharusnya pemerintah bisa memberikan contoh yang baik,” bebernya.
Faruk berpandangan, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kopi dan karet itu memilik luas lahan mencapai 3,8 ribu hektare, ada sewa lahan juga, serta menghidupi sekitar 1.500 pekerja. “Jadi, bohong bilamana pengelolaan dengan luas 3,8 ribu hektare itu tidak bisa menghidupi atau mencukupi 1.500 karyawannya sesuai UMK,” sergahnya.
Selain itu, selama ini permasalahan yang dihadapi pekerja terkait UMK sering kali tersendat lantaran bidang pengawasan yang masih mengikuti Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur. Hal itu dinilainya bikin miris, karena prosesnya yang cukup panjang. "Dari angka pelanggaran yang tinggi ini, kami berharap DPRD bisa memaksimalkan kinerja bidang pengawasan, melalui Dinas Provinsi Jawa Timur di Jember, serta mendorong pemerintah daerah memberikan contoh yang baik tentang pembayaran UMK ini," katanya.
Hal senada juga diutarakan oleh Ketua SPSI Jember Koster Sianipar. Menurutnya, pekerja dan buruh selama ini selalu menjadi kelompok yang dirugikan dan termarjinalkan. "Kekuatan pekerja itu hanya melalui serikatnya. Hanya bisa bengok-bengok. Selama pasar belum mampu menampung tingkat pengangguran yang ada, sulit kita mengatasi. Tapi, apakah pemerintah daerah memiliki komitmen, misal yang tidak bayar sesuai UMK, perusahaan ditutup?" urai Koster.
Dia mengaku belum begitu yakin, apakah nominal UMK yang baru itu bisa benar-benar mencukupi kebutuhan buruh dan pekerja. Ditambah kondisi di lapangan, masih banyak gaji pekerja yang belum sesuai UMK. "UMK Rp 2,55 juta, apa mungkin para pekerja bisa beli dan memiliki rumah, padahal kebutuhan mereka sandang, pangan, papan. Kalau beli mobil misalnya, paling itu mimpi di siang bolong saja," selorohnya.
Sekretaris SPSI Jember Taufik Hidayat menyarankan agar pemerintah daerah mulai berpikir adanya program pembinaan. Menciptakan iklim lingkungan yang bagus antara pekerja dengan perusahaan dan mampu menyelesaikan setiap masalah. "Meski di Jember sendiri pelaksanaan UMK ini baru 30 persen yang sesuai, namun faktanya satu-satunya harapan meningkatkan kesejahteraan ini adalah melalui UMK," imbuhnya.
Anggota Pansus 1 DPRD Jember Siswono yang sekaligus memimpin jalannya rapat pansus saat itu meminta SPSI maupun Sarbumusi melengkapi seluruh draf catatan kritis beserta rekomendasi perihal LKPJ Bupati dalam satu dokumen. Siswono juga mengaku memahami keluhan dan aspirasi para buruh dan pekerja selama ini. "Kami bersyukur ada Sarbumusi dan SPSI ini yang masih konsisten menyuarakan kepentingan buruh dan pekerja. Namun demikian, kita perlu kekompakan, mengawal nasib buruh ini, dan kami harapkan semua rekomendasinya terkaver untuk kita bawa di rekomendasi LKPJ nanti," pungkas Siswono. (mau/c2/nur)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



