Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Pilihan Luas, Daya Tampung Sedikit
Hal itu menyusul terbitnya SE Permenaker No M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jember Bambang Rudianto mengaku, sejak keluarnya SE terbaru Kemenaker itu, pihaknya menindaklanjuti dengan mengedarkan aturan tersebut ke semua perusahaan. "Kami edarkan ke semua perusahaan, termasuk juga ke serikat pekerja dan asosiasi pengusaha," kata Bambang, dikonfirmasi Kamis petang (30/3) kemarin.
Selain mengedarkan aturan soal THR, pihaknya juga mengaku membuat posko untuk laporan maupun pengaduan THR para buruh atau pekerja. Dengan begitu, diyakininya pembayaran THR dapat berjalan tertib sebagaimana ketentuan yang ada. "Kalau pembayaran THR ini tidak sesuai sebagaimana ketentuan, kami bisa berikan sanksi," ungkap Bambang.
Sebagaimana diketahui, untuk soal THR, memang ada beberapa ketentuan yang memayunginya. Selain diatur dalam SE Menaker itu, juga diatur dalam PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Permenaker No 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.
Berdasarkan aturan itu, pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan berhak mendapatkan THR Keagamaan dari perusahaan. Pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka mendapat THR sebesar satu bulan upah. Sementara, untuk masa kerja kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional.
Selain itu, kata Bambang, THR keagamaan paling lambat diberikan 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Jika pengusaha atau perusahaan yang tidak membayarkan THR, maka dapat dikenakan sanksi. Mulai dari yang paling ringan berupa teguran tertulis, lalu pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara, hingga paling berat pembekuan usaha.
Sederet regulasi itu cukup menegaskan bahwa urusan THR sudah menjadi hak-hak buruh dan pekerja sekaligus, menjadi kewajiban bagi perusahaan atau pengusaha. Bambang menambahkan, ketentuan soal THR itu hampir setiap tahun selalu sama.
Dia berharap, dalam pembayaran THR tahun ini, semua pengusaha ataupun perusahaan bisa mematuhinya. "THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan maksimal H-7 hari raya nanti," tegas Bambang.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jember maupun Sarbumusi Kabupaten Jember, sama-sama menghendaki pembayaran THR itu benar-benar mengikuti ketentuan yang telah ada. Karena, menurut Faruq Umar Ketua Sarbumusi Jember, baik Sarbumusi maupun SPSI, sama-sama tengah membuka posko pengaduan untuk mengawal berjalannya pembayaran THR tersebut. "Kami mengharap perusahaan atau pelaku usaha, mengikuti peraturan yang menjadi kewajiban bersama," kata Faruq.
Anggota DPRD Jember Gembong Konsul Alam menilai, para pekerja atau perusahaan, sudah mencurahkan banyak waktu, tenaga dan pikirannya di tempat dimana mereka bekerja. Karena itu perlu ada timbal balik yang layak dari perusahaan kepada para pekerja atau buruh tersebut.
Lebih lanjut Ketua Fraksi NasDem ini berpandangan, pemerintah daerah juga perlu hadir menengahi pembayaran THR tersebut. Hal itu untuk memastikan hak-hak pekerja tetap bisa mereka terima penuh, tanpa ada kekurangan atau dibayar secara dicicil. "THR ini menjadi hak pekerja dan menjadi kewajiban perusahaan. Perlu ada campur tangan pemerintah untuk menjembataninya," ucapnya. (mau/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



