Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

UMKM Juga Butuh Dibuatkan Payung Hukum

S
Penulis: Safitri❯
BERDAGANG DI STADION : Salah seorang pedagang UMKM ketika menjajakan produknya di sekitar Stadion Notohadinegoro, kemarin. Mereka mendapatkan stan dari Pemkab Jember.
BERDAGANG DI STADION : Salah seorang pedagang UMKM ketika menjajakan produknya di sekitar Stadion Notohadinegoro, kemarin. Mereka mendapatkan stan dari Pemkab Jember.
SUMBERSARI, Radar Jember - Saat beberapa pasar tradisional milik pemkab mangkrak tak beroperasi, belakangan muncul inisiatif pasar rakyat yang dikemas dalam car free day (CFD) di Jalan Letjend Suprapto, Kelurahan Kebonsari, Sumbersari. Tepatnya pada CFD pertama dari Armed hingga Hotel Kemayoran, dan CFD kedua dari Kantor Kelurahan Kebonsari hingga Hotel Kemayoran.

BACA JUGA : Tanpa Dirawat, Seperti Menunggu Rusak

Meski keberadaannya mengganggu aktivitas pengguna jalan, namun tak sedikit yang mendukungnya karena alasan membantu perekonomian. "Dari dua kali CFD kemarin, antusiasme masyarakat luar biasa. Sangat disayangkan kalau kegiatan itu berhenti," kata Regar Jeane, Camat Sumbersari, saat hearing di DPRD Jember, (2/3).

Ia juga mengakui, biasanya CFD digelar di lapangan, bukan di jalan raya. Meski begitu, beberapa kelurahan lain disebutnya juga ngebet ingin menggelar pasar rakyat berkemasan CFD itu. Seperti Kelurahan Kranjingan dan Kelurahan Sumbersari. "Kendalanya itu pada soal izin pelaksanaan, izin penutupan jalan, dan pungutan," akunya.

Sementara itu, di sisi lain, Komisi B DPRD Jember secara umum memandang baik upaya kelompok masyarakat itu karena dirasa bisa memutar kegiatan perekonomian. Khususnya UMKM. "Bicara perekonomian UMKM, ini salah satu prioritas bupati. Jadi, soal izin itu memang sudah seharusnya dikomunikasikan," pinta David Handoko Seto, Sekretaris Komisi B.

Menurutnya, Komisi B mendorong pemerintah daerah mengeluarkan payung hukum penyelenggaraan pasar rakyat ataupun sejenis CFD tersebut. Seperti pengaturan operasional, buka tutup jalan, dan lainnya. "Ini ada inisiatif yang bagus untuk mendorong ekonomi UMKM, tapi butuh difasilitasi. Jadi, kami mendorong ini disediakan payung regulasi agar bisa lebih tertib," tegasnya. (mau/c2/bud)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Ambisi Pemerintah Kebut Pembangunan JLS, Akademisi Unej: Jangan Sampai Potensi Lokal Mati - Bagian 2

Ambisi Pemerintah Kebut Pembangunan JLS, Akademisi Unej: Jangan Sampai Potensi Lokal Mati - Bagian 2

Menurut dia, pembangunan jalur fisik tanpa membina potensi lokal yang melekat di dalamnya akan kehilangan esensi pemerataan pembangunan.

Menakar Efek Berantai Rp3 Triliun di Balik Proyek JLS Jember - Bagian 1

Menakar Efek Berantai Rp3 Triliun di Balik Proyek JLS Jember - Bagian 1

Progres JLS atau Pansela di Jawa Timur oleh Kementerian PU menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai kabupaten hingga akhir tahun 2026. Terkhusus JLS yang melintasi Jember, pembangunan diproyeksikan akan

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Kereta Api (KA) Pandalungan relasi Jember–Gambir (PP) terus menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan jarak jauh. Dengan jarak tempuh mencapai 919 kilometer dan waktu perjalanan sekitar 13 jam, layanan ini berperan pen

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer