Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Penasaran, Warga Datangi Lokasi Penemuan Jasad Pria Hanyut di Jember
Aset Pemkab Jember maupun aset negara di Gunung Sadeng sebelumnya diklaim pemkab telah ter-plotting oleh perusahaan tambang. Rupanya penguasaan itu bukan sepenuhnya untuk keperluan operasi produksi (OP). Namun, ada beberapa yang masih mengantongi izin sebatas tahap menjelajah atau eksplorasi.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Jatim Nur Kholis mengungkapkan demikian. Menurut dia, ada sekitar 18 perusahaan tambang di Gunung Sadeng yang mengantongi izin usaha pertambangan (IUP). Di mana 8 perusahaan di antaranya telah mengantungi IUP OP, sementara 10 lainnya masih tahap IUP eksplorasi.
"Kalau perusahaan masih tahap eksplorasi itu bisa dimohonkan ke bupati, agar nanti luasan lahannya dikurangi ketika lanjut ke OP. Tapi, kalau sudah melakukan OP, ya, tidak bisa. Kecuali ada kerja sama," katanya, saat menyampaikan paparan di forum hearing pembahasan Gunung Sadeng, di ruang rapat bupati, Kantor Pemkab Jember, Jumat petang (20/1).
Kholis menjelaskan, sebagaimana regulasi perizinan, batasan kewenangan pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan warga soal lahan 10 hektare itu bisa dilakukan dengan cara mengurangi lahan-lahan konsesi tambang milik 10 perusahaan tambang yang masih IUP eksplorasi. Dengan begitu, ketika 10 perusahaan itu menaikkan status perizinannya menjadi IUP OP, bupati bisa mengurangi, untuk diberikan kepada warga. Bahkan IUP eksplorasi itu bisa saja tidak dilanjutkan ke IUP OP.
Namun, kata Kholis, jika bupati harus memenuhi keinginan warga di lahan milik perusahaan yang telah memiliki IUP, hal itu yang dinilai sulit dan berpotensi melanggar regulasi. "Kecuali kalau perusahaan pemilik OP itu bersedia bekerja sama dengan masyarakat dengan nilai yang disepakati bersama. Itu bisa. Atau opsi kedua, jika meminta lahan eksplorasi itu, ya, harus mengurus perizinan, dan itu butuh waktu," kata Nur Kholis.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak bisa seketika memenggal luasan lahan yang berada dalam penguasaan perusahaan yang telah IUP OP. Namun permasalahannya, beberapa lahan 10 hektare yang dikehendaki warga lokasinya berada dalam penguasaan perusahaan yang memiliki IUP OP dan IUP eksplorasi. Hal itu dinilainya mesti dibicarakan bersama. "Jadi intinya, ada di dua opsi itu tadi," imbuhnya.
Ditemui seusai hearing saat itu, PJ Sekda Jember Arief Tjahjono mengutarakan serupa. Arief merasa, kehendak warga yang meminta lahan 10 hektare itu di waktu yang cepat, sangat tidak memungkinkan. Sementara, di sisi lain, ketika mereka disarankan bekerja sama dengan perusahaan tambang yang telah IUP OP, warga masih pikir-pikir. "Dua skema yang sempat dijelaskan Kadis ESDM Jatim itu bisa menjadi pintu masuk untuk melahirkan solusi," katanya.
Arief juga mengatakan, jika harus mengambil opsi pertama, yakni warga bekerja sama dengan perusahaan OP, kesepakatan harga gamping per ton juga masih diberatkan oleh warga. Namun, mereka juga belum begitu siap jika harus mengurus perizinan sejak awal untuk memperoleh IUP tersebut. Terlebih cost operasional tambang juga besar. "Kalau mereka mengupayakan itu, ya, terlalu lama. Bisa-bisa warga tidak kerja," tambahnya.
Hasil pertemuan dengan Dinas ESDM Jatim itu telah memberikan gambaran, khususnya kepada warga. Baik yang tergabung dalam Pengusaha Tumangan Gunung Sadeng (PTGS) maupun Perkumpulan Pengusaha Masyarakat Gunung Sadeng (PPMGS). Mengenai posisi pemerintah daerah dan peluang mereka bisa menambang Gunung Sadeng.
Arief menegaskan, pada prinsipnya pemerintah daerah mencoba mengakomodasi kepentingan warga dan pengusaha tambang agar saling menerima. "Nanti kami bantu. Warga mengurusi izinnya, sambil jalan, juga melakukan pertambangan dengan bekerja sama itu," jelas pria yang juga mengepalai DPMPTSP Jember itu.
Di pihak pengusaha tambang, Ikhwan Kusairi, ketua Asosiasi Pengusaha Tambang Gunung Sadeng, mengungkapkan, para pengusaha tambang sebenarnya telah siap berbagi. Namun demikian, Ikhwan juga meminta warga mesti memahami kondisi perusahaan. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir kondisi sempat ada turbulensi, imbas dari pandemi, kenaikan BBM, dan lainnya. "Sejak awal kami sepakat, kami bersedia berbagi dengan warga asal jangan banyak-banyak. Namun, pada intinya kami siap," kata Ikhwan. (mau/c2/bud)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



