Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Marak Temukan UMKM Tak Berizin

S
Penulis: Safitri❯
MENJUAL: Salah satu pelaku UMKM Jember saat menjual dagangannya. Tidak diketahui pasti apakah pelaku UMKM ini tergolong sudah mengantongi izin dan sertifikasi halal atau tidak.
MENJUAL: Salah satu pelaku UMKM Jember saat menjual dagangannya. Tidak diketahui pasti apakah pelaku UMKM ini tergolong sudah mengantongi izin dan sertifikasi halal atau tidak.
KEPATIHAN, Radar Jember - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jember masih banyak yang belum memiliki izin usaha. Padahal, pengurusannya tidak sulit. Untuk itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) pada tahun 2023 ini akan segera menuntaskan dengan mengadakan satu juta sertifikasi halal.

BACA JUGA : Terciduk Pesta Miras, Dua Pemuda Asal Lumajang Diamankan

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Kadiskopum) Jember Sartini mengatakan, UMKM yang ada di Jember minimal harus memiliki nomor induk pelaku usaha. Seperti produk pangan harus memiliki sertifikat produk industri rumah tangga (PIRT) dan sertifikat halal.

Terkait sertifikat halal, Sartini mengatakan, tahun ini akan mengikuti program dari pemerintah, yakni Sahati. Dalam program itu akan dilakukan pembuatan satu juta sertifikasi halal untuk pelaku UMKM. “Khususnya mereka yang ada di sektor pangan,” terangnya.

Untuk mempercepat program itu, Diskopum akan melakukan kegiatan on the spot. Artinya, akan terjun langsung ke pelaku UMKM yang ada di setiap kecamatan di Jember. “Jadi supaya perizinan ini cepat tuntas, maka kami akan terjun langsung ke lapang,” jelasnya.

Sebanyak 31 kecamatan di Jember akan segera dikunjungi oleh Diskopum. Akan ada dua hari kunjungan. Hari pertama yakni memberikan sosialisasi. Hari kedua langsung praktik. “Sehingga ketika selesai kunjungan ini, minimal mereka mendapatkan nomor induk usaha,” ucapnya.

Ketika para pelaku UMKM telah memiliki izin usaha, maka mereka sudah memiliki kepastian hukum dari usaha yang dijalankan. Selain itu, akan memberikan rasa aman kepada pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. (cad/c2/fid)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Pemkab Jember resmi menggulirkan seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi tujuh posisi strategis yang lowong.

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Pertemuan hangat namun sarat substansi tersebut difokuskan pada penguatan kolaborasi antardaerah serta pertukaran gagasan mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer