Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dorong UMKM Masuk E-Katalog 2023 

S
Penulis: Safitri❯
BERJAJAR: UMKM Jember memasarkan produk di Alun-Alun Jember.
BERJAJAR: UMKM Jember memasarkan produk di Alun-Alun Jember.
SUMBERSARI, Radar Jember - Kemajuan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jember perlu uluran tangan pemerintah. Hal itu erat kaitannya dengan penyisihan anggaran belanja barang dan jasa terhadap produk lokal. Salah satunya dengan memasukkan produk ke dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

BACA JUGA : Elly Sugigi Minta Maaf Sambil Menangis

Merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi yang berbunyi, merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang atau jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan, dorongan untuk memajukan produk UMKM telah digencarkan. Dia juga meminta kepada OPD terkait untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan apa yang menjadi Inpres Nomor 2 Tahun 2022. "Agar nantinya barang dalam negeri bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM," katanya.

Dia juga mendorong agar Pemkab Jember memfasilitasi pelaku UMKM. Mulai dari sosialisasi persyaratan hingga kelayakan produk. Sehingga bisa masuk dalam e-katalog LKPP, baik lokal maupun nasional. "Untuk memasukkan syarat-syarat agar bisa menjadi kategori produk lokal yang layak," imbuhnya.

David juga menyebut, pada pergantian tahun nanti, Pemkab Jember dapat memberikan anggaran yang cukup untuk pengembangan produk UMKM di Jember. "Kami berharap Pemkab Jember bisa memfasilitasi dengan serius UMKM tersebut," pintanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jember Sartini mengatakan, pihaknya tengah berupaya untuk mendata semua pelaku UMKM di Jember. Hal itu dilakukan untuk menemukan produk yang sudah layak dan memenuhi syarat untuk masuk ke e-katalog. Sejauh ini, dia menyebut ada sekitar 20 UMKM yang sudah masuk e-katalog. "Hanya sebagian yang kami masukkan ke e-katalog, memang yang masuk di e-katalog ini produk tertentu," katanya.

Sartini juga membeberkan syarat utama untuk masuk ke e-katalog. Salah satunya, produk UMKM harus melengkapi administrasi yang telah ditentukan. "Syarat utama itu ada NIB, domisili usaha tersebut, foto, dan dokumen yang mereka miliki semisal omzet," terangnya. (mun/c2/nur)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer