Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Target Pajak Hiburan Belum Tercapai

S
Penulis: Safitri❯
ilustrasi
ilustrasi
JEMBER, RADARJEMBER.ID - Memasuki akhir tahun 2022, capaian realisasi pajak daerah belum mencapai target seratus persen. Sampai saat ini masih ada beberapa target pajak yang belum tercapai. Di sisa waktu ini perlu ada terobosan agar target tersebut bisa tercapai.

BACA JUGA : Apakah Anda Mengenali Pemanis Alami dan Buatan?

Kepala Subbidang Hotel, Hiburan, Restoran, dan Parkir Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember Taufiq Hidayat menjelaskan, pajak hiburan ada beberapa macam. Meliputi tontonan film, kesenian rakyat, pameran, diskotik, wisata, serta yang lainnya.

Menurutnya, realisasi pajak hotel memang belum mencapai target. Namun, sudah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. “Sampai saat ini, realisasi pajak hotel masih mencapai Rp 2.617.905.410 dari total target Rp 3 miliar. Sudah mencapai 87.26 persen,” ujarnya.

Pada tahun sebelum 2022, pencapaian target pajak hiburan juga masih di bawah 100 persen, yakni di kisaran 80 persen. Untuk pajak hiburan objek wisata, selama ini hampir sebagian besar objek wisata di Jember sudah diberlakukan pajak dan sudah terbayarkan. Apalagi sejak masyarakat mulai mendatangi tempat wisata, sehingga pencapaian realisasinya meningkat.

Dikatakan, Bapenda berupaya mengejar target pajak hiburan, namun ada beberapa kendala. Seperti apakah ada momen-momen penting yang harus dikawal untuk mencapai target pajak hiburan. “Contoh objek pajak hiburan yaitu tontonan film. Jika film tersebut tidak ramai diperbincangkan, maka akan berpengaruh pada pencapaian pajak hiburan, karena jumlah pemasukan akan sedikit,” tutur Taufiq.

Seiring dengan pemberlakuan sinkron box atau alat yang digunakan untuk monitoring pajak, terutama pajak hiburan, pemasukan diharapkan menjadi semakin jelas. Sehingga tidak ada lagi alasan tidak membayar pajak. Namun demikian, perlu tindakan tegas dan terobosan. Mengingat tahun 2022 tinggal menghitung hari. (nan/c2/nur)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Pemkab Jember resmi menggulirkan seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi tujuh posisi strategis yang lowong.

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Pertemuan hangat namun sarat substansi tersebut difokuskan pada penguatan kolaborasi antardaerah serta pertukaran gagasan mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer