Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Pasangan Suami Istri Jadi Korban Ledakan HP
Namun, penetapan UMK itu tetap menjadi perhatian bagi serikat buruh di wilayah Jember. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPC Sarbumusi) Jember sekaligus Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Jember, Umar Faruk, menyebut bahwa masih ada perusahaan yang nakal meski UMK sudah diterapkan. Dalam artian, beberapa perusahaan masih ada saja yang tak menaati ketentuan UMK yang sudah disepakati.
Menurut Faruk, hal itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemkab melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Khususnya pada bidang pengawasan Provinsi Jawa Timur yang ditempatkan di Jember. “Namun, hal ini belum ada tindak lanjut dari bidang pengawasan tersebut,” ujarnya.
Bahkan Faruk memberikan komentar terkait tindakan pemerintah selama ini atas UMK buruh dari perusahaan. “Pemerintah belum tegas menangani gaji UMK terhadap para buruh,” lanjutnya.
Lebih lanjut, dengan sekitar 800 lebih perusahaan yang ada di Jember, hanya ada dua orang di bidang pengawasan. Hal itu pun menurutnya masih tak masuk akal. Faruk menyebut, kemungkinan besar banyak oknum yang meraup kepentingan pribadi karena sangat sedikit sekali jumlah orang dalam bidang pengawasan. “Setidaknya minimal harus ada 13 pengawas, dan kalaupun tidak bisa terpenuhi, ada 6 pengawas,” katanya.
Sarbumusi tak jarang mengirimkan surat resmi untuk beberapa perusahaan yang juga ada anggotanya guna menyesuaikan UMK di tahun 2023. “Dan kami hanya bisa mengimbau sekaligus menyosialisasikan kepada perusahaan tersebut. Semua keputusan ada di perusahaan dan sebaiknya harus lebih adil dalam menggaji para karyawan,” tuturnya.
Bila perusahaan tersebut tidak mampu atau keberatan membayar gaji sesuai dengan UMK, perusahaan harus melakukan pengajuan permohonan penangguhan pengupahan. Seperti yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Dan syarat-syaratnya sudah ada. Ini harus diterapkan kepada perusahaan agar tidak membayar buruh di bawah UMK,” imbuhnya.
Sementara itu, sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jember Bambang Rudianto belum banyak berkomentar mengenai tindakan dari pemerintah. Bila ada perusahaan yang masih saja membandel dengan memberikan upah tak sesuai UMK. "Nanti akan dilakukan sosialisasi terkait sanksi untuk perusahaan yang menerapkan gaji di bawah UMK," kata Bambang. (nan/c2/bud)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



