Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Belum Tegas Tangani UMK Buruh

S
Penulis: Safitri❯
ilustrasi
ilustrasi
KEPATIHAN, Radar Jember – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember sudah ditetapkan. Berdasarkan data, nominal UMK Jember paling tinggi se-wilayah Besuki, ketimbang Banyuwangi, Lumajang, Situbondo, maupun Bondowoso. Di Jatim, UMK Jember berada di urutan ke-16, yakni sebesar Rp 2.555.662.

BACA JUGA : Pasangan Suami Istri Jadi Korban Ledakan HP

Namun, penetapan UMK itu tetap menjadi perhatian bagi serikat buruh di wilayah Jember. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPC Sarbumusi) Jember sekaligus Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Jember, Umar Faruk, menyebut bahwa masih ada perusahaan yang nakal meski UMK sudah diterapkan. Dalam artian, beberapa perusahaan masih ada saja yang tak menaati ketentuan UMK yang sudah disepakati.

Menurut Faruk, hal itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemkab melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Khususnya pada bidang pengawasan Provinsi Jawa Timur yang ditempatkan di  Jember. “Namun, hal ini belum ada tindak lanjut dari bidang pengawasan tersebut,” ujarnya.

Bahkan Faruk memberikan komentar terkait tindakan pemerintah selama ini atas UMK buruh dari perusahaan. “Pemerintah belum tegas menangani gaji UMK terhadap para buruh,” lanjutnya.

Lebih lanjut, dengan sekitar 800 lebih perusahaan yang ada di Jember, hanya ada dua orang di bidang pengawasan. Hal itu pun menurutnya masih tak masuk akal. Faruk menyebut, kemungkinan besar banyak oknum yang meraup kepentingan pribadi karena sangat sedikit sekali jumlah orang dalam bidang pengawasan. “Setidaknya minimal harus ada 13 pengawas, dan kalaupun tidak bisa terpenuhi, ada 6 pengawas,” katanya.

Sarbumusi tak jarang mengirimkan surat resmi untuk beberapa perusahaan yang juga ada anggotanya guna menyesuaikan UMK di tahun 2023. “Dan kami hanya bisa mengimbau sekaligus menyosialisasikan kepada perusahaan tersebut. Semua keputusan ada di perusahaan dan sebaiknya harus lebih adil dalam menggaji para karyawan,” tuturnya.

Bila perusahaan tersebut tidak mampu atau keberatan membayar gaji sesuai dengan UMK, perusahaan harus melakukan pengajuan permohonan penangguhan pengupahan. Seperti yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Dan syarat-syaratnya sudah ada. Ini harus diterapkan kepada perusahaan agar tidak membayar buruh di bawah UMK,” imbuhnya.

Sementara itu, sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jember Bambang Rudianto belum banyak berkomentar mengenai tindakan dari pemerintah. Bila ada perusahaan yang masih saja membandel dengan memberikan upah tak sesuai UMK. "Nanti akan dilakukan sosialisasi terkait sanksi untuk perusahaan yang menerapkan gaji di bawah UMK," kata Bambang. (nan/c2/bud)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Ambisi Pemerintah Kebut Pembangunan JLS, Akademisi Unej: Jangan Sampai Potensi Lokal Mati - Bagian 2

Ambisi Pemerintah Kebut Pembangunan JLS, Akademisi Unej: Jangan Sampai Potensi Lokal Mati - Bagian 2

Menurut dia, pembangunan jalur fisik tanpa membina potensi lokal yang melekat di dalamnya akan kehilangan esensi pemerataan pembangunan.

Menakar Efek Berantai Rp3 Triliun di Balik Proyek JLS Jember - Bagian 1

Menakar Efek Berantai Rp3 Triliun di Balik Proyek JLS Jember - Bagian 1

Progres JLS atau Pansela di Jawa Timur oleh Kementerian PU menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai kabupaten hingga akhir tahun 2026. Terkhusus JLS yang melintasi Jember, pembangunan diproyeksikan akan

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Kereta Api (KA) Pandalungan relasi Jember–Gambir (PP) terus menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan jarak jauh. Dengan jarak tempuh mencapai 919 kilometer dan waktu perjalanan sekitar 13 jam, layanan ini berperan pen

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer