Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Hasil Evaluasi Gubernur Jatim pada APBD 2023: Jangan Bikin Warisan Utang
Angka UMK tersebut ada kenaikan dari usulan Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) dan Bupati Jember. Usulannya sebesar Rp 2.539.404 dan Gubernur menetapkan lebih besar, yakni Rp 2.555.662.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jember Bambang Rudianto menjelaskan, penetapan UMK 2023 perlu disosialisasikan kepada perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak patuh, maka akan ada sanksi sesuai ketentuan yang diatur mengenai UMK.
Bambang menyebut, keuangan perusahaan juga harus diketahui kondisinya. “Jika keuangan perusahaan tidak mencukupi, memang sebaiknya menyesuaikan keuangan tersebut,” ujarnya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPC Sarbumusi) Jember sekaligus Anggota Depekab Jember, Umar Faruk, menjelaskan, meski belum sesuai harapan buruh, minimal kenaikan 10 persen sudah mendekati, karena ditetapkan sekitar 8,5 persen. “Kami sebagai perwakilan para pekerja, angka ini bukan hanya sebagai formalitas. Tetapi, harus ada pengawalan sehingga direalisasikan,” paparnya.
Ketetapan UMK itu bisa diberikan sebagai hak para pekerja dan kewajiban para pengusaha untuk ditaati sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dijelaskan, pengusaha dilarang membayar upah buruh lebih rendah dari UMK. Ada sanksi bila pengusaha tidak menaati peraturan tersebut, dan merupakan tindak pidana kejahatan. “Harapan kami selaku perwakilan Sarbumusi benar-benar diterapkan sanksi sesuai undang-undang,” jelasnya.
Apalagi penetapan UMK saat ini berlaku bagi para pekerja lajang yang belum berkeluarga. Perusahaan juga punya kewajiban untuk menetapkan UMK bagi para pekerja yang sudah berkeluarga serta mendapat jaminan lainnya. Sehingga tidak ada kecemburuan sosial di antara pekerja. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) diharapkan dapat menghormati para pekerja sehingga mendapatkan gaji yang sesuai dengan kebutuhan.
Terpisah, Sekretaris DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jember Taufik Rahman menerangkan, akhir-akhir ini belum pernah ada sanksi bagi perusahaan yang menggaji buruh di bawah UMK. Sampai saat ini pun hanya 50 persen perusahaan yang melaksanakan penetapan UMK. Terutama di sektor tembakau dan padat karya. “Harus ada tindakan tegas dari pemerintah terkait sanksi jika perusahaan belum membayar UMK sesuai keputusan gubernur," pungkasnya. (nan/c2/nur)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



