Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Jembatan Ambruk, Warga Bengkulu Diimbau Tak Pergi ke Lampung
Tak tanggung-tanggung, ada 15 organisasi perangkat daerah (OPD) selaku mitra dari tiga Komisi DPRD yang diundang. Di antaranya, OPD yang menjadi mitra Komisi A terdiri atas inspektorat, PU Cipta Karya, pol PP, Bagian Tapem Setda Pemkab, Bagian Hukum Setda Pemkab, dan 3 camat (Puger, Gumukmas, Kencong). Lalu, OPD mitra Komisi B, ada Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Perikanan, dan DPMPTSP. Serta OPD mitra Komisi C yang terdiri atas Bappeda, DLH, dan BPKAD. Sayangnya, forum tersebut tanpa kehadiran anggota Komisi C satu pun. Ke-15 OPD tersebut sekaligus bagian dari Tim Penertiban Sempadan Pantai Pemkab yang dibentuk Bupati Jember Hendy Siswanto.
Wakil Ketua DPRD Jember Agus Sofyan yang memimpin jalannya RDP gabungan menegaskan agar semua pihak dapat menyelesaikan sengkarut masalah di pesisir pantai selatan. "Selamatkan aset pemkab ini. Harapan besar kami, masalah sempadan pantai ini bisa segera diselesaikan," pintanya.
Mengawali paparan, Sekretaris Komisi B DPRD David Handoko Seto meminta tim bentukan pemkab benar-benar bisa menunjukkan tajinya. Pasalnya, sejak dimulainya pemasangan papan penegasan aset, aktivitas tambak masih saja membandel dan beroperasi. Bahkan hingga kini belum pernah ada penindakan tegas. Baik dari tim ataupun pemkab. "Sampai hari ini, kami lihat tim bentukan pemkab belum berbuat apa-apa. Hanya pasang papan itu saja," gerutu David.
Sekretaris Tim Penertiban Sempadan Pantai Pemkab Jember Indra Tri Purnomo membantah tuduhan pemkab tidak berbuat lebih menyikapi tambak-tambak itu. Menurut dia, tim telah bertemu dengan pengusaha tambak. Di forum pertama dengan pemilik tambak yang dikelola oleh SMK Perikanan dan Kelautan Puger. Serta forum kedua bertemu dengan pengusaha tambak yang tergabung dalam Perhimpunan Pertambakan Rakyat (PPR), beberapa pekan lalu.
Di forum itu pula, lanjut Indra, pemerintah daerah menegaskan bahwa bukan alergi terhadap tambak. Namun, benar-benar hendak menertibkan. "Kami tegaskan bukan berarti pemkab alergi tambak, namun menertibkan. Artinya menata, yang muaranya penataan ruang dan pesisir untuk jangka panjang," kata Indra.
Ia mengutarakan, Pemkab Jember menurutnya menghendaki di kawasan pesisir terbentuk kawasan ekonomi baru, yang diproyeksikan dalam jangka panjang. Sekitar 10 sampai 20 tahun ke depan. Pihaknya juga mengaku telah memproses inventaris tanah pesisir di sekitar Ambulu, Puger, Gumukmas, hingga Kencong. Terkecuali pesisir di Tempurejo, karena dianggap masih sebagai aset Perhutani.
Di tengah proses inventarisasi itu, lanjut dia, diketahui banyak tanah pesisir yang awalnya masih dinilai kosong, rupanya telah dikapling-kapling. Kecuali Kencong yang masih lumayan steril, karena ada penolakan masyarakat akan tambang ataupun tambak. "Tapi yang Gumukmas dan Puger ini sudah terkapling-kapling semua, yang harusnya pengelolaannya seizin pemkab, namun tidak ada. Bahkan sudah ada SHM-nya. Ini yang kami kagetkan," beber pria yang juga mengepalai Dinas Perikanan Jember itu.
Indra menambahkan, dalam waktu dekat, tim akan memanggil semua pengusaha tambak. Termasuk perorangan yang memiliki SHM maupun HGU tanah pesisir. Pemkab, menurutnya, tidak menutup kemungkinan juga akan membuatkan kerja sama sebagai bentuk tindak lanjutnya. "Yang penting penyelamatan aset negara dulu, dan mungkin nanti tim kami berubah menjadi tim penataan sempadan atau pesisir," katanya.
Dalam rencananya pula, pemanggilan kedua oleh tim bentukan Pemkab Jember itu akan dijadwalkan pada tanggal 17 November mendatang. Bahkan pada tanggal 25 mendatang juga akan dilakukan audiensi lanjutan. Forum itu juga disebut-sebut akan mengorek proses investor bisa menduduki pesisir, memperoleh HGU dan SHM, serta persoalan lainnya. "Nanti kami layangkan surat peringatan ketiga. Ada hal-hal yang bisa kami bijaksanai ataupun langkah-langkah yang bisa kita ambil nantinya," imbuh dr Hendro Soelistijono, Asisten II Pemkab Jember, yang juga mengetuai Tim Penertiban Sempadan Pantai Pemkab.
Adanya Investor Baru Bukan Rumor
Perwakilan BPKAD Jember yang hadir dalam forum RDP memberikan sejumlah fakta penting tentang adanya investor baru. Terdapat dokumen yang memperlihatkan bahwa pemerintah daerah, selaku pihak pertama, telah menekan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak kedua, yakni PT Bangun Ombak Sejahtera. Sebuah perusahaan yang berkantor di Surabaya dan dipimpin oleh Nathanael Enrico Djojokusumo.
Dokumen PKS itu diteken pada Jumat, 12 Agustus 2022, di Kantor BPKAD Jember. Pemerintah daerah selaku pihak pertama yang juga pengelola barang milik daerah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian persewaan pemanfaatan lahan pesisir di Puger dengan PT Bangun Ombak Sejahtera tersebut.
Kabid Aset BPKAD Jember Andreas Permana Harahap yang turut hadir dalam forum RDP gabungan itu sempat membenarkan demikian. Menurut Andre, adanya PKS itu karena pemerintah daerah sendiri, Bupati Hendy, menghendaki segera ada pilot project terkait percontohan melegalkan usaha tambak itu dengan sewa (PKS) yang ada kontribusi ke pemerintah daerah. Sekaligus pengoptimalan aset. "Ini sebagai pilot project terkait contoh melegalkan tambak dengan sewa (PKS) yang ada kontribusi ke pemerintah daerah. Sekaligus pengoptimalan aset," kata Andre kala RDP.
Tidak terhenti di situ, lanjut Andre, setelah perjanjian kerja sama diteken, seketika juga dibuatkan jasa appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik, atau appraisal KJPP, yang telah dirancang mendahului pada medio Maret 2022 kemarin. "Pasca-itu, kami memberikan PKS pada Agustus 2022 kemudian. Dan berjalan sampai dengan sekarang," imbuh Andre.
Selebihnya, Andre tidak menyebutkan berapa nilai kontrak kerja sama PKS tersebut. Termasuk apakah ada PKS lain yang melibatkan investor lain, ia mengaku tidak hafal. "PKS yang jalan hanya yang 3,7 hektare itu. Selebihnya kami tidak hafal," katanya.
Anggota Komisi B Nyoman Aribowo menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan terburu-buru. Pasalnya, di tengah upaya menertibkan tambak-tambak ilegal agar mengantongi izin, pemerintah daerah justru meneken kerja sama dengan investor baru. "Ini yang memantik kecemburuan. Tambak-tambak yang lama masih molor penyelesaiannya, justru ada investor baru seperti disediakan tol khusus," kata legislator PAN itu.
Komisi B, menurutnya, mengetahui betul bagaimana suasana ketegangan kala Komisi B melakukan inspeksi, pekan lalu, ke lokasi 3,7 hektare tersebut. Di sana ada alat berat yang tengah beroperasi. Namun, dihalau oleh warga setempat karena merasa sudah lama menempati di sana dan merasa paling berhak mengelola.
Pemerintah daerah dinilainya tidak memahami kondisi di bawah yang hari ini masih ada ketegangan antara masyarakat pesisir dengan pihak investor. "Kami ini sekarang tengah berupaya bersama, ingin mengetahui sempadan ini sebenarnya apa, batasnya di mana. Tapi, di tengah-tengah konsentrasi kita ke situ, tiba-tiba diputus adanya PKS ini? Ini mirip-mirip dengan kasus Kelengkeng nantinya," kata Nyoman, mengkhawatirkan.
Sekretaris Komisi B David Handoko Seto menanggapi serupa. Menurut dia, seharusnya pemerintah daerah tidak terburu-buru mengeluarkan PKS, sebelum upaya penertiban tambak-tambak ilegal ada solusinya. Namun, faktanya tidak demikian. "Kalau bicara soal sewa seharusnya masih banyak proses yang harus dilalui. Izin-izin dan sebagainya, peraturan teknis dan sebagainya. Lah, ini sudah muncul PKS," sesal David.
Termasuk berkaitan dengan PKS tersebut, sejauh ini juga tidak ada upaya pemerintah daerah, baik oleh tim bentukan Pemkab tersebut, berkomunikasi dengan DPRD maupun dengan Komisi DPRD selaku mitra kerja OPD. Terlebih, David juga menyayangkan bahwa di lokasi lahan yang telah di-PKS tersebut ada ketegangan yang menyelimuti masyarakat dengan pihak investor asal Surabaya tersebut. "Harapan kami yang sudah PKS ini diberhentikan dulu, sampai ada kejelasan penertiban dan penataan tambak-tambak yang masih ilegal itu. Karena mereka juga berinvestasi dan harus dilindungi," jelasnya David. (mau/c2/nur)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



