Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : MTs “Unggulan” Al Qodiri Siapkan Siswa Fasih Berbahasa Asing dan Islami
Beberapa warga mengaku kesal dengan geliat para pengusaha tambak yang membandel tanpa mengantongi izin itu. Lantaran mereka masih bersikukuh beroperasi dengan dalih pembenaran telah mengantongi izin. Padahal di waktu yang sama, sejak beberapa pekan terakhir, pemerintah daerah telah memasang puluhan papan bertuliskan pelarangan aktivitas apa pun, termasuk tambak, di sekitar pesisir selatan Jember.
"Kami tidak habis pikir, pemerintah sudah melarang aktivitas tambak, tapi faktanya tambak-tambak ilegal ini masih beroperasi," sesal Setyo Ramires, koordinator warga, seusai melakukan aksi bersama belasan masyarakat setempat, belum lama ini.
Menurut dia, masyarakat di pesisir selatan juga mempertanyakan iktikad pemerintah daerah yang mulanya terlihat garang hendak menertibkan tambak. Namun, belakangan justru melempem. Tidak terlihat lagi tajinya. "Kami menyayangkan sikap pemerintah yang tidak tegas. Katanya mau menertibkan, tapi pengusaha tambak masih beroperasi. Itu sama saja pengusaha tambak mempermainkan pemerintah," gerutunya.
Kepada Jawa Pos Radar Jember, beberapa hari lalu, Sekretaris Tim Penertiban Sempadan Pantai Pemkab Jember Indra Tri Purnomo sempat mengutarakan bahwa sejak pemerintah daerah memberikan surat peringatan atau SP-1 ke semua pengusaha tambak, secara bersamaan pemerintah daerah juga melarang pengusaha tambak kembali menyebar benih udang lagi. Sampai mengantongi izin.
Pada surat peringatan yang dilayangkan itu pula, lanjut Indra, juga diberikan tenggat waktu hingga akhir Desember 2022, atau sampai perizinan pengusaha tambak selesai diurus. Ia mengaku bakal merapatkan di internal tim penertiban untuk langkah-langkah penyikapan berikutnya. "Kalau sampai batas waktu tetap tidak ada izin, kita layangkan peringatan kedua. Sampai peringatan ketiga tetap tidak berizin, kami tertibkan," papar pria yang juga Kepala Dinas Perikanan Jember itu.
Persoalan peliknya penindakan tambak-tambak ilegal itu juga sempat diingatkan oleh Fraksi PDIP DPRD Jember, yang meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas menyikapi tambak-tambak yang dianggap sembrono itu. "Kami sampai saat ini belum melihat sikap dan tindakan tegas dari pemerintah," urai Ketua Fraksi PDIP Edy Cahyo Purnomo, melalui juru bicaranya, Danang Kurniawan.
Dia berpandangan bahwa sumber daya alam (SDA) milik rakyat yang berada di wilayah selatan Jember seperti sempadan pantai itu, telah jelas-jelas dikelola sekelompok orang tanpa mengantongi izin alias ilegal. "Pengusaha tambak yang telah mencaplok sempadan pantai dan beroperasi secara ilegal tanpa izin resmi harus segera ditindak tegas pemerintah," tegasnya. (mau/c2/nur)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



