Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Targetkan 12 Ribu UMKM Dapat BPUM

S
Penulis: Safitri❯
JAJAKAN PRODUK: UMKM di Jember saat mengikuti pameran di Sukorambi, Agustus lalu. Kini pemerintah ada program BPUM sebagai langkah membantu UMKM terdampak kenaikan BBM.
JAJAKAN PRODUK: UMKM di Jember saat mengikuti pameran di Sukorambi, Agustus lalu. Kini pemerintah ada program BPUM sebagai langkah membantu UMKM terdampak kenaikan BBM.
SUMBERSARI, Radar Jember - Pemerintah membuat program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang bertujuan untuk pemulihan perekonomian dan membantu pelaku usaha mikro. Pada Tahun 2022 ini BPUM akan diadakan lagi dan akan direalisasikan ke pelaku usaha mikro yang terdampak karena imbas harga-harga yang naik.

BACA JUGA : Anak Bisa Aktif di Kelas

Kabid Pembiayaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) Jember Titik Kusparti menjelaskan, saat ini BPUM masih dalam tahap usulan nama-nama yang menerima bantuan. “Target usulan dari kami sebanyak 12 ribu UMKM yang mendapat bantuan. Nantinya akan diseleksi, data mana saja yang lolos dan bisa mendapat bantuan,” ucapnya.

Dia menambahkan, UMKM yang mendapatkan BPUM diutamakan yang belum pernah mendapatkan semua jenis bantuan. Termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun ini. Titik melanjutkan, jika proses verifikasi data penerima UMKM selesai, maka ada tahap pengusulan kembali. Namun, masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat.

Sebagai informasi, untuk BPUM tahun 2020, bantuan yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta dan pada tahun 2021 Rp 1,2 juta. Namun, untuk tahun ini 2022, masih belum diketahui berapa besaran bantuan yang akan diterima. “Untuk besaran bantuan biasanya tergantung banyaknya usulan. Sehingga data-data usulan usaha mikro dapat terealisasikan secara merata,” tuturnya.

Titik menjelaskan, bantuan BPUM tidak ada kepastian ada setiap tahun. Umumnya, bantuan tersebut ada jika ada gejolak ekonomi atau ada persoalan krusial. Sebagai contoh adalah pandemi Covid-19 dan dampak kenaikan BBM. “Jadi, pemerintah memfokuskan bantuan ini untuk UMKM yang terdampak kenaikan BBM,” tuturnya.

Dia menegaskan, jangan sampai ada data penerima mendapatkan dua kali BPUM tahun ini. Oleh karena itu, kata dia, harus disurvei ulang agar benar-benar bantuan tersalurkan dengan tepat. Sementara, yang mendapatkan BPUM harus mempunyai surat keterangan domisili usaha (SKDU) dari desa atau surat keterangan usaha (SKU) yang bisa diajukan ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Pelaku usaha mikro yang tahun sebelumnya pernah mendapat BPUM tidak perlu melakukan pengusulan ulang. Namun, diutamakan yang belum pernah mendapatkan bantuan. “Untuk pengusulan data-data yang belum tersampaikan, maka kami tampung dan tidak akan kami tolak. Meskipun sudah melewati batas data usulan,” ujar Titik.

Harapan ke depan untuk program BPUM, sebisa mungkin semua yang terdampak kenaikan BBM, terutama usaha mikro, dapat terbantu. “Program ini juga diharapkan data membantu perekonomian usaha mikro. Apalagi saat ini harga-harga produksi banyak yang naik,” ujarnya. (mg1/c2/dwi)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer