Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Akan Ada Dua Pajak untuk Pedagang di Jember

S
Penulis: Safitri❯
KENA PAJAK: Sejumlah pemilik warung makan di Pantai Papuma harus siap terkait adanya rencana pajak dari Bapenda Jember. Hal itu menurut para pedagang tak sebanding dengan okupansi pengunjung pantai.
KENA PAJAK: Sejumlah pemilik warung makan di Pantai Papuma harus siap terkait adanya rencana pajak dari Bapenda Jember. Hal itu menurut para pedagang tak sebanding dengan okupansi pengunjung pantai.
LOJEJER, Radar Jember - Sejumlah pemilik warung di kawasan wisata Pantai Papuma digemparkan dengan rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember yang akan memungut pajak sebesar 10 persen. Kabarnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember telah berupaya mengumpulkan sejumlah pemilik warung dan meminta kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) para pedagang di Pantai Tanjung Pasir Putih Malikan (Papuma).

BACA JUGA : Karakter Terbangun, Keluarga Makin Kompak

Selain itu, Bapenda Jember juga membagikan selebaran yang bertuliskan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah kepada Para Pedagang. “Dinas Pendapatan daerah maunya warung-warung di sini dikenakan pajak, sebesar 10 persen,” ujar Anwar Fatoni, koordinator penjaga loket Pantai Tanjung Papuma.

Menurutnya, rencana penarikan pajak kepada warung-warung itu baru pertama kali dilakukan Pemkab Jember. Sebab, sebelumnya tidak pernah ada hal itu. Hanya sewa lahan sebesar Rp 200 ribu ke Perhutani setiap bulannya.

Tentunya hal tersebut sengat memberatkan bagi para pedagang. Sebab, meskipun ada penarikan pajak dari pemkab, tetapi pemilik warung juga tetap membayar sewa lahan ke Perhutani.

Salah seorang pedagang ikan bakar, Parto Wijaya, asal Dusun Curahrejo, Desa Sumberejo, mengaku  sangat terbebani dengan rencana pemerintah. Sebab, pendapatan dari hasil warung juga tidak menentu. Bahkan pengunjung di Papuma kadang ramai, kadang juga sepi. “Ini bukan restoran, tapi kami hanya sebatas warung,” keluhnya.

Menurutnya, jika Pemkab Jember tetap memaksa untuk menarik pajak 10 persen, dapat dipastikan banyak pemilik warung tidak sepakat. Sebab, mereka menilai Papuma belum menjadi wisata international. Bahkan untuk masuk ke Papuma juga masih dikenakan tiket.
Rencana tersebut dibenarkan oleh Site Manager Wisata Tanjung Papuma, Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Ekowisata Jawa Timur, Koako Fitriyanto. Namun, pihaknya tidak bersedia untuk diwawancarai soal penarikan pajak 10 persen oleh Pemkab Jember itu. “Jangan saya, Mas. Itu bukan ranah saya, tapi ranahnya Dispenda,” tuturnya.

Sementara ini, Kepala Bapenda Jember Hadi Sasmito belum bisa dikonfirmasi. Kemarin, Jawa Pos Radar Jember sudah berupaya datang ke kantor Bapenda, namun yang bersangkutan sedang tak ada di kantor. Ketika dihubungi via sambungan telepon pun juga tidak ada respon. (mg6/c2/bud)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Ambisi Pemerintah Kebut Pembangunan JLS, Akademisi Unej: Jangan Sampai Potensi Lokal Mati - Bagian 2

Ambisi Pemerintah Kebut Pembangunan JLS, Akademisi Unej: Jangan Sampai Potensi Lokal Mati - Bagian 2

Menurut dia, pembangunan jalur fisik tanpa membina potensi lokal yang melekat di dalamnya akan kehilangan esensi pemerataan pembangunan.

Menakar Efek Berantai Rp3 Triliun di Balik Proyek JLS Jember - Bagian 1

Menakar Efek Berantai Rp3 Triliun di Balik Proyek JLS Jember - Bagian 1

Progres JLS atau Pansela di Jawa Timur oleh Kementerian PU menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai kabupaten hingga akhir tahun 2026. Terkhusus JLS yang melintasi Jember, pembangunan diproyeksikan akan

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Kereta Api (KA) Pandalungan relasi Jember–Gambir (PP) terus menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan jarak jauh. Dengan jarak tempuh mencapai 919 kilometer dan waktu perjalanan sekitar 13 jam, layanan ini berperan pen

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer