Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Investor Diyakini Jadi Pemodal

S
Penulis: Safitri❯
NGEYEL: Salah satu aktivitas yang diduga pendirian tambak baru di sekitar Pantai Kepanjen, Gumukmas, sisi Utara JLS.
NGEYEL: Salah satu aktivitas yang diduga pendirian tambak baru di sekitar Pantai Kepanjen, Gumukmas, sisi Utara JLS.
JEMBER, RADARJEMBER.ID - Menjamurnya aktivitas tambak di sekitar pesisir Jember selatan ditengarai bukan murni digerakkan masyarakat. Mayoritas tambak yang beroperasi di sana mengatasnamakan tambak rakyat dan berdalih mempekerjakan warga sekitar atau warga lokal. Namun, fakta itu dinilai sebagai pengelabuan.

BACA JUGA : Penularan HIV/AIDS Orang Dewasa pada Anak

Pemkab Jember menilai, tidak mungkin jika masyarakat biasa mampu mendanai perusahaan tambak yang membutuhkan biaya tinggi. "Dengan modal sebesar itu, tidak mungkin masyarakat ataupun pribadi, pasti investor," kata Sekretaris Tim Penertiban Sempadan Pantai Pemkab Jember Indra Tri Purnomo.

Hal itu, menurutnya, cukup beralasan. Sebab, jika memang benar itu digerakkan masyarakat, tidak mungkin masyarakat mampu mendanai operasional tambak. Misalnya memiliki atau menyewa alat berat. Kalau pun ada, bisa jadi itu bukan tampak rakyat lagi. "Tidak mungkin masyarakat memiliki ekskavator," imbuhnya.

Dia juga tidak habis pikir, mengapa para pengusaha tambak-tambak itu menamakan dirinya sebagai tambak rakyat. Secara kriteria, mana tambak yang dikelola masyarakat maupun kelompok masyarakat juga tidak tertuang dalam undang-undang maupun aturan lain. "Saya belum dengar ada aturan yang bicara ke sana, kalau ada diberi tahu lah," imbuh Indra.

Kendati para investor itu mengklaim dan mengatasnamakan dirinya tambak rakyat, namun Indra memastikan semua aturan pengelolaan maupun pemanfaatan sempadan pantai haruslah sepengetahuan dan seizin pemerintah daerah. "Kalau mengklaim demikian, monggo, kami tidak mengkriteriakan. Tapi sudah ada aturannya, jika itu dilanggar, konsekuensinya ya nanti ditanggung sendiri," kata pria yang juga Kepala Dinas Perikanan Jember itu. (mau/c2/nur)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Pemkab Jember resmi menggulirkan seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi tujuh posisi strategis yang lowong.

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Pertemuan hangat namun sarat substansi tersebut difokuskan pada penguatan kolaborasi antardaerah serta pertukaran gagasan mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer