Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Perempuan Bercadar di Bondowoso Terekam Kamera Curi Bunga di Alun-Alun
Atas munculnya sejumlah tambak ilegal tersebut, Tim Penertiban Sempadan Pantai Pemkab Jember kembali turun tangan, kemarin. Mereka memasang 10 patok larangan pendirian bangunan maupun aktivitas tambak di sekitar pesisir selatan Jember. Sepuluh patok larangan itu dipasang di sekitar Pantai Paseban, Kecamatan Kencong.
Sekretaris Tim Penertiban Sempadan Pantai Indra Tri Purnomo mengatakan, pemasangan patok itu menjadi langkah awal upaya Pemkab Jember untuk menertibkan aktivitas liar dan tak berizin tersebut. Termasuk aktivitas tambak-tambak yang terus menjamur.
Menurutnya, pemasangan patok larangan akan terus dilakukan pemkab hingga mencapai target yang ditentukan. "Minggu kemarin kami pasang 10, sekarang kami pasang lagi 10 lagi. Rencananya kami akan pasang di sekitar 200 titik lagi," urai Indra.
Pengelolaan maupun pemanfaatan wilayah sempadan pantai itu menurutnya harus seizin dan sepengetahuan pemerintah daerah. Hal itu didasarkan pada amanah Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Sempadan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil. "Pemanfaatannya pun untuk masyarakat, khususnya di kawasan pesisir," katanya.
Saat memasang patok, kemarin, tim penertiban juga melihat kondisi pesisir di Paseban. Tidak seperti di Kepanjen yang sudah menjamur tambak-tambaknya, di Paseban belum begitu terlihat. Hanya ada beberapa bangunan yang mirip gazebo di sekitar pesisir dan beberapa areal pesisir yang digunakan untuk tanaman semangka. "Selama dimanfaatkan untuk bercocok tanam, kami perbolehkan. Dalam arti membantu perekonomian masyarakat, bukan dalam rangka memberi izin," kata Indra.
Namun demikian, di Kepanjen, meskipun tim penertiban telah memasang patok pelarangan, namun aktivitas pendirian tambak-tambak baru di lokasi terus dilakukan. Indra hanya memastikan, setelah keseluruhan pemasangan patok selesai, tim penertiban akan melakukan langkah lebih lanjut. Bisa berupa melayangkan surat teguran hingga pembongkaran. "Konsekuensinya nanti ditanggung mereka sendiri lah. Kami sudah sosialisasikan pelarangan itu, dan telah ada konsekuensi hukumnya juga," imbuh pria yang juga Kepala Dinas Perikanan Jember itu.
Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto menilai, pihaknya menyambut baik kesediaan Pemkab Jember yang secara penuh melakukan upaya awal penertiban tersebut. Dia meminta tim bentukan pemkab untuk tidak ragu dalam menyikapi beberapa pendirian tambak baru, seperti di Kepanjen, Gumukmas.
Menurutnya, tambak-tambak yang masih beroperasi maupun yang akan dibuka, jika dibiarkan dan hanya disikapi dengan pemasangan patok pelarangan, maka akan memicu menjamurnya tambak baru. "Kalau masih melakukan upaya pendirian, sama halnya itu tidak menghormati pemerintah daerah. Makanya kami minta disurati saja, lalu diberikan police line, dan mem-BAP mereka untuk ditindak tegas," tukas David.
Sekadar informasi, selain memasang sepuluh patok di sekitar Pantai Paseban, Kecamatan Kencong, tim sebelumnya juga memasang sepuluh patok larangan di sekitar Pantai Kepanjen, Kecamatan Gumukmas. Pemasangan patok sebagai langkah awal sebelum penertiban tambak dilakukan. (mau/c2/nur)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



