Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Mengapa Sepeda Listrik Tidak Ditilang? Ini Alasannya
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jember Arif Joko Sutejo menjelaskan, dalam acara press release, kemarin, bahwa inflasi didominasi oleh komponen bahan makanan. “Inflasi di Kabupaten Jember berdasarkan perbandingan Year to Month (YtM) (dari bulan ke bulan, Red) yaitu 0,67 persen. Jumlah itu melebihi Jatim dan nasional,” ucapnya.
Kondisi yang sama, kata dia, juga pada inflasi Year to Date (YtD), yaitu inflasi mulai Januari hingga Juli, sebesar 5,02 persen. Sementara, tingkat inflasi YtD Jatim 3.95 persen dan secara nasional 3.85 persen.
Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi bulan Juli lalu adalah bawang merah. Disusul biaya SPP perguruan tinggi, daging ayam ras, biaya sekolah dasar, tomat, ayam hidup, kontrak rumah, cabai merah, cabai rawit, dan rokok kretek filter.
Kondisi inflasi Jember yang melebihi Jatim dan nasional menurut akademisi ekonomi dari Institut Teknologi Sains Mandala, Mustofa MSi, menjelaskan, jika mulai dahulu pemerintah selalu menekan inflasi dibawah dua digit artinya dibawah 10 persen. “Inflasi terlalu besar akan berbahaya dan income masyarakat menjadi kecil walaupun nilai uang dalam bentuk nominal tetap. Namun, ketika dibelanjakan barang dan jasa menjadi kecil karena harga naik,” ucap Kaprodi D-3 Institut Teknologi Sains Mandala
Menurutnya, ada dua faktor penyebab inflasi, yaitu internal dan eksternal. Kondisi internal, kata dia, salah satunya disebabkan oleh dalam negeri, seperti kenaikan harga bahan makanan atau lainnya. Sementara eksternal, karena kondisi ekonomi global. Salah satunya yang sekarang terjadi, yakni persoalan pangan. “Kalau faktor internal seperti terjadi ketika anomali cuaca. Sehingga banyak tanaman yang rusak dan gagal panen. Sehingga, ketika permintaannya tetap dan stok turun, ya pasti harganya naik seperti bawang merah,” ujarnya.
Menurutnya, inflasi daerah itu masih di bawah nasional. Kalau inflasi sudah sangat tinggi, maka konsekuensinya adalah daya beli masyarakat turun. “Jadi, tugas pemerintah daerah secara regional bisa memperlancar distribusi barang dan jasa,” terangnya. Dia menambahkan, Pemkab Jember juga harus mengoordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang biasanya mencoba mengamankan daya beli masyarakat. (mg1/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



