Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Produksi Susu Terjun Bebas Akibat PMK
Tidak berhenti di situ, menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, sejatinya menjadi kesempatan masyarakat panen raya mendulang cuan dari ternak sapi mereka. Namun, harapan itu sepertinya sirna lantaran harga sapi yang justru turun.
Salah satu faktor anjloknya harga sapi disampaikan Khotib, warga asal Kecamatan Rambipuji. "Kemarin, sapi milik saudara saya minta dijual seharga Rp 20 juta. Namun, pedagang sapi rata-rata berani nawar di bawah Rp 10 juta," aku Khotib.
Anjloknya harga sapi itu tak lain disebabkan merebaknya wabah PMK. Namun demikian, masyarakat tidak bisa berbuat banyak, memaksakan kehendak mereka agar ternaknya laku dengan harga normal. "Dari beberapa kenalan saya juga banyak yang sambat karena harga sapi sudah rusak. Bahkan ada yang sapinya mati sebelum dijual," tambah dia.
Apa yang dialami Khotib beserta keluarganya itu baru contoh kecil dari ribuan kasus PMK yang sudah merebak di Jember. Di lapangan, tidak tertutup kemungkinan lebih parah lagi.
Kesiapan dan langkah cepat pemerintah daerah dalam menanggulangi PMK, menurut Sektretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto, dirasa sudah ditunggu masyarakat. "Sejak awal PMK mewabah, sebelum masuk ke Jember, kami sudah ingatkan agar OPD terkait segera melakukan percepatan penanganan," katanya.
Langkah antisipasi itu dinilainya penting, sebelum PMK mewabah masif di Jember. Upaya pemerintah daerah melalui dinas terkait selama ini terkesan lambat. Terlebih, DPRD mendapati kabar bahwa dinas belum memiliki anggaran khusus dalam melakukan penanggulangan PMK.
"Kami mendorong kondisi ini dijadikan referensi oleh Bupati Jember untuk menetapkan status darurat. Dengan demikian, menjadi dasar dinas menggunakan alokasi anggaran BTT (belanja tidak terduga)," pinta David.
Lebih jauh, legislator Partai NasDem itu menilai, pemerintah tidak bisa jika hanya mengandalkan upaya mengedukasi masyarakat maupun sebatas pendataan saja, tanpa sokongan anggaran. Namun, harus beserta upaya preventif, penanganan, hingga pengobatan memadai yang bisa menjangkau semua masyarakat, utamanya peternak atau pemilik sapi.
Karena itu, lanjut dia, pada situasi force majeure (memaksa) ini, pemerintah daerah sudah harus gercep hadir di tengah masyarakat mengurai wabah ini. DPRD, menurutnya, juga kerap disambati peternak sapi hingga kalangan masyarakat umum selaku konsumen yang sudah merasa gelisah akibat PMK tersebut. "Karenanya, satu-satunya jalan mungkin menggunakan BTT ini. Menurut kami sudah perlu, karena ini kondisi sudah darurat," tegas David. (mau/c2/nur)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


