Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Racikan Khusus, Rasa Kopi Berbeda
Legislatif menilai, Koperasi KJHS yang menakhodai sembilan RMU (rice milling unit) selaku penyedia beras itu diragukan kredibilitasnya. Mulai dari riwayat pendiriannya, komposisi pengurus, rekam jejak dalam pengadaan barang, sampai jaminan terhadap keterserapan harga gabah petani, dinilai masih remang-remang.
Anggota Komisi B DPRD Jember Alfian Andri Wijaya berpendapat, Koperasi KJHS dinilai mengandung unsur permainan elite di pusaran konflik kepentingan. "Bagaimana mungkin Dinas Koperasi bisa mengawasi Koperasi KJHS yang diurus para pejabat? Ada inspektur dan kepala OPD di sana. Apa berani? Seharusnya, yang pengurusnya bukan pejabat, untuk menghindari konflik kepentingan yang mengarah KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme)," kata Alfian.
Menurut dia, Dinas Koperasi yang salah satu tupoksinya membina dan mengawasi perkoperasian di Jember tidak akan bisa menjalankan tupoksinya secara maksimal. Terlebih, beberapa komposisi pengurus Koperasi KJHS diduduki wajah-wajah pejabat lama hingga inspektur. Bahkan Ketua Koperasi KJHS adalah Arismaya Parahita, yang merupakan mantan kepala Dinas Koperasi Jember, yang baru purnatugas beberapa bulan kemarin.
Selain itu, dikerahkannya ASN/PNS di lingkungan Pemkab Jember untuk membeli beras, dinilainya juga syarat nuansa monopoli karena mencederai semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang beberapa prinsipnya harus mandiri, dikelola secara demokratis, dan keanggotaannya bersifat sukarela. Artinya, ASN/PNS berhak menerima dan menolak, tanpa ada pengerahan apalagi memaksa halus melalui surat edaran (SE) bupati.
"Ini harus diubah. Kalau pengen profesional, harusnya pengurusnya bukan dari kalangan ASN. Tujuannya untuk menghindari konflik kepentingan, karena biasanya kalau sudah ada konflik kepentingan, maka yang dikhawatirkan adalah mengarah kepada KKN," tegas politikus Partai Gerindra itu.
Di sisi lain, anggota Fraksi PDIP DPRD Jember Tabroni mengatakan, dalam prinsip koperasi, terdiri atas pengelolaan yang dilaksanakan secara demokrasi. Kemudian, prinsip kemandirian, yang artinya harus lestari dan jangka panjang. Tidak bergantung pada situasi politik.
"Kalau koperasi hidup karena kebijakan politik, setelah itu terjadi pergantian kekuasaan, siapa yang kemudian bisa menjamin? Artinya, kemandiriannya (KJHS, Red) itu sangat diragukan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Koperasi KJHS adalah Arismaya Parahita. Arismaya mendirikannya pada Juni 2021 lalu, saat masih menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jember. Pada bulan Mei lalu, Arismaya pensiun, tapi masih jadi ketua koperasi.
Selebihnya, pengurus terdiri atas posisi sekretaris yang dijabat Suko Winarno (Kadispendik), bendahara diampu Bambang Saputro (Kadisperindag), dan pengawas Ratno Cahyadi Sembodo (inspektur), Boby Arie Shandy (Kadiskominfo), serta Farisa J Taslim (Kabid Aset BPKAD).
Postur organisasi yang demikian dianggap Tabroni berpotensi menjadi alat tekan. Mengingat, Koperasi KJHS menarget puluhan ribu orang ASN berikut keluarganya sebagai objek penjualan barang dagangan.
Lebih jauh, pria yang juga Ketua Komisi A DPRD Jember itu mendesak pembubaran koperasi yang dianggap telah memonopoli penjualan beras kepada ASN dengan omzet Rp 2 miliar per bulan tersebut. Menurut Tabroni, selain nuansa monopoli, Koperasi KJHS melanggar prinsip koperasi yang harus bersifat demokratis. Sebab, semua pos jabatan strategis dalam strukturnya diisi oleh pejabat eselon II. "Koperasi KJHS harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip koperasi yang benar," tegas Tabroni.
Sebagaimana diketahui, Koperasi KJHS tidak memiliki kantor kala Komisi B melakukan inspeksi, belum lama ini. Alamat yang tertera di Jalan Letjen Panjaitan nomor 40, Sumbersari, ternyata digunakan sebagai kantor BPOM Jember. Koperasi beromzet Rp 2 miliar yang belum memiliki kantor itu juga dinilai mencederai semangat Dinas Koperasi Jember yang selama ini menertibkan koperasi-koperasi yang beroperasi namun tidak memiliki kantor.
"Dari asas pendirian, kepengurusan, sampai tujuannya, memang penuh ketimpangan. Karenanya, mengapa kami, termasuk saya pribadi, sejak awal menolak koperasi KJHS ini," kata Dogol Mulyono, anggota Komisi B DPRD Jember. (mau/c2/bud)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



