Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Zonasi Tidak Ada, Perda Tidak Berlaku

S
Penulis: Safitri❯
Photo
Photo
KALIWATES, Radar Jember - Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016, pendirian toko-toko modern di Jember dipertanyakan keabsahannya. Apalagi, di dalamnya ada zonasi yang mengatur jarak. Seperti yang dapat dilihat secara riil, terdapat banyak toko modern yang berjarak dekat, bersebelahan, atau berhadap-hadapan dengan toko kelontong, pasar tradisional, juga dengan mal-mal.

BACA JUGA : Film Satria Dewa Gatotkaca Gunakan Efek Tiga Dimensi

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jember Arief Thjahjono terkait hal itu, sejak perda dibuat, tidak pernah ada undang-undang yang mengaturnya. Sementara kini, ada Undang-Undang Cipta Kerja. "Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak boleh membatasi," tegasnya.

Dikatakan, pemberian izin kepada toko-toko modern tidak ada hubungannya dengan zonasi yang sebelumnya diberlakukan dalam perda. Dia menambahkan, sekarang sudah banyak berkembang toko-toko peracangan, baik yang berjejaring maupun yang tidak, hingga masuk ke desa-desa. Saat ini, tidak ada bedanya antara toko modern dengan toko kecil, karena cara penyajian dan penjualannya sama. Pembeli mengambil barangnya sendiri.

Seiring dengan pendirian tersebut, dia menegaskan bahwa DPMPTSP hanya mengurusi usaha-usaha yang mau melakukan izin. Meski telah diketahui ada beberapa yang tidak berizin. Secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS), izin sudah bisa didapatkan. "Keluar NIB, selesai," sebut dia saat ditemui, Jumat (13/5).

Ada kurang lebih 200 toko di Jember yang telah melakukan izin berusaha. Jika berbicara tentang zonasi, kata Arief, hal tersebut tidak ada masalah. Baik toko modern maupun toko pada pasar tradisional. Sebab, di berbagai kota juga memiliki kondisi yang sama.

Alih-alih dinilai mencekik toko kelontong atau pasar tradisional di dekatnya, toko-toko modern juga memberikan andil dalam penyerapan tenaga kerja. Tak hanya itu, pendiriannya di Jember juga diwanti-wanti agar ikut memberdayakan UKM sebagai salah satu syarat di luar administrasi.

Oleh karena itu, dalam menerapkan kebijakan, DPMPTSP Jember tidak mungkin memutuskan untuk mengambil risiko menutup toko-toko modern yang dianggap menyalahi perda, yang sebenarnya tidak bisa dijalankan itu. sebab, rujukan terbarunya ialah pada Undang-Undang Cipta Kerja. "Siapa yang bertanggung jawab pada lebih dari seribu tenaga kerjanya kalau ditutup," timpalnya. (mg8/c2/nur)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer