Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera membikin terobosan untuk meningkatkan kembali geliat ekonomi. Salah satunya dengan merangsang kembali sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan mengeluarkan stimulus fiskal. Sebab, UMKM dipercaya bisa menjadi nadi ekonomi daerah dan dapat menggeliatkan kembali sektor-sektor lainnya.
Menurut pakar ekonomi Universitas Jember (Unej), Muhammad Abdul Nasir, para pelaku UMKM telah mengalami kerugian sebelum diberlakukannya PPKM darurat. Ditambah lagi adanya penegakan PPKM darurat dan diperpanjang dengan PPKM level 3. Maka dampaknya makin hari pengusaha kian terpuruk.
Namun, kata dia, penegakan PPKM tetap harus dilaksanakan. Sebab, ini merupakan langkah yang krusial terhadap penurunan angka Covid-19 di Jember yang belakangan justru semakin meningkat. Hanya, pemerintah harus menyeimbangkan antara penanganan bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi. "Keduanya harus saling bersinergi antara kesehatan dan ekonomi. Jika ekonomi meningkat tapi kesehatannya menurun drastis, maka supplier-nya juga berkurang. Begitu sebaliknya," ungkap Nasir.
Namun, dia menambahkan, jika PPKM tidak diberlakukan, ini juga bakal berdampak ke ekonomi. Sebab, masalah kesehatan menjadi penghalang berjalannya ekonomi di suatu daerah. "Ada dua jalur yang perlu diperhatikan. Ketika ekonomi tidak diberlakukan secara seimbang dalam penegakan PPKM, maka akan terjadi kontraksi ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi juga akan turun. Maka, langkah yang perlu dilakukan adalah dengan cara melakukan stimulus fiskal," terangnya.
Selama 20 hari penegakan PPKM jilid pertama, Nasir menilai usaha yang paling terdampak adalah sektor transportasi, pariwisata, dan kerajinan. Namun, untuk pelaku UMKM di sektor pasar, pengolahan, pertanian, dampaknya tidak begitu signifikan. Sebab, adanya pembatasan mobilitas tentu mengurangi penggunaan transportasi. Begitu juga di pariwisata, termasuk hotel dan restoran. "Khusus usaha makanan, itu tidak begitu terdampak, karena meskipun PPKM semuanya butuh makan. Saya melihat ini masih terkendali antara penyuplai dan pembeli makanan atau minuman," papar dosen ekonomi makro itu.
Dengan demikian, pemerintah daerah seharusnya perlu mencermati ulang, apakah para pelaku UMKM tersebut punya cukup modal atau tidak untuk mengembangkan bisnisnya. Pemerintah juga tak bisa membuat kebijakan untuk meniadakan penjualan makanan atau minuman. Sebab, jika terjadi penurunan usaha di bidang pangan, misalnya penurunan permintaan, maka pendapatan mereka juga akan menurun. "Pemerintah harus memberikan stimulus fiskal. Contohnya memberi BLT, seperti yang dilakukan oleh Menteri Keuangan," katanya.
Namun, kembali lagi, pemberian BLT untuk pengusaha harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Kemudian, bisa juga bantuan diberikan kepada seluruh pelaku UMKM atau pengusaha. Dengan catatan, harus ada klasifikasi atau menyesuaikan dengan kebutuhan pengusaha.
Menurut dia, jurnal ilmiah membagi tiga jenis UMKM. Feasible, potential, dan bankable. Jadi, ketika pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi membantu UMKM di tengah masa pandemi ini, maka juga harus disesuaikan dengan level UMKM itu. Misalnya, UMKM potential bisa dibantu lewat stimulus pendanaan atau bantuan. Sedangkan feasibel bisa melalui pinjaman kredit usaha rakyat. “Dan UMKM bankable ini tidak begitu memerlukan bantuan," jelasnya.
Kedua jenis UMKM tersebut bisa menjadi pertimbangan atau bahkan menjadi prioritas. Keduanya bisa dibantu dengan permodalan. “Jika ingin memberi bantuan ke UMKM bankable, yang merupakan usaha besar, maka mereka lebih diutamakan diberikan pelatihan digital marketing," pungkasnya.
Reporter : Delfi Nihayah
Fotografer : Delfi Nihayah
Editor : Mahrus Sholih
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



