Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

UMKM Perlu Dirangsang

S
Penulis: Safitri❯
LESU: Seorang pedagang kebutuhan pokok di Pasar Tanjung. Para pedagang kecil ini menjadi sektor yang terdampak penegakan PPKM karena adanya pembatasan mobilitas warga.
LESU: Seorang pedagang kebutuhan pokok di Pasar Tanjung. Para pedagang kecil ini menjadi sektor yang terdampak penegakan PPKM karena adanya pembatasan mobilitas warga.
TEGALBOTO, RADARJEMBER.ID – Jamak diketahui, pandemi begitu berdampak terhadap ekonomi. Imbasnya, pada 2020 lalu, ekonomi Jember sempat minus di angka 2,98 persen. Kondisi ini diprediksi akan semakin sulit. Mengingat, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dua jilid. PPKM darurat, kemudian diperpanjang dengan PPKM level 3. Efek pembatasan mobilitas masyarakat selama hampir satu bulan ini diperkirakan akan membuat ekonomi Jember semakin terperosok.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera membikin terobosan untuk meningkatkan kembali geliat ekonomi. Salah satunya dengan merangsang kembali sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan mengeluarkan stimulus fiskal. Sebab, UMKM dipercaya bisa menjadi nadi ekonomi daerah dan dapat menggeliatkan kembali sektor-sektor lainnya.

Menurut pakar ekonomi Universitas Jember (Unej), Muhammad Abdul Nasir, para pelaku UMKM telah mengalami kerugian sebelum diberlakukannya PPKM darurat. Ditambah lagi adanya penegakan PPKM darurat dan diperpanjang dengan PPKM level 3. Maka dampaknya makin hari pengusaha kian terpuruk.

Namun, kata dia, penegakan PPKM tetap harus dilaksanakan. Sebab, ini merupakan langkah yang krusial terhadap penurunan angka Covid-19 di Jember yang belakangan justru semakin meningkat. Hanya, pemerintah harus menyeimbangkan antara penanganan bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi. "Keduanya harus saling bersinergi antara kesehatan dan ekonomi. Jika ekonomi meningkat tapi kesehatannya menurun drastis, maka supplier-nya juga berkurang. Begitu sebaliknya," ungkap Nasir.

Namun, dia menambahkan, jika PPKM tidak diberlakukan, ini juga bakal berdampak ke ekonomi. Sebab, masalah kesehatan menjadi penghalang berjalannya ekonomi di suatu daerah. "Ada dua jalur yang perlu diperhatikan. Ketika ekonomi tidak diberlakukan secara seimbang dalam penegakan PPKM, maka akan terjadi kontraksi ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi juga akan turun. Maka, langkah yang perlu dilakukan adalah dengan cara melakukan stimulus fiskal," terangnya.

Selama 20 hari penegakan PPKM jilid pertama, Nasir menilai usaha yang paling terdampak adalah sektor transportasi, pariwisata, dan kerajinan. Namun, untuk pelaku UMKM di sektor pasar, pengolahan, pertanian, dampaknya tidak begitu signifikan. Sebab, adanya pembatasan mobilitas tentu mengurangi penggunaan transportasi. Begitu juga di pariwisata, termasuk hotel dan restoran. "Khusus usaha makanan, itu tidak begitu terdampak, karena meskipun PPKM semuanya butuh makan. Saya melihat ini masih terkendali antara penyuplai dan pembeli makanan atau minuman," papar dosen ekonomi makro itu.

Dengan demikian, pemerintah daerah seharusnya perlu mencermati ulang, apakah para pelaku UMKM tersebut punya cukup modal atau tidak untuk mengembangkan bisnisnya. Pemerintah juga tak bisa membuat kebijakan untuk meniadakan penjualan makanan atau minuman. Sebab, jika terjadi penurunan usaha di bidang pangan, misalnya penurunan permintaan, maka pendapatan mereka juga akan menurun. "Pemerintah harus memberikan stimulus fiskal. Contohnya memberi BLT, seperti yang dilakukan oleh Menteri Keuangan," katanya.

Namun, kembali lagi, pemberian BLT untuk pengusaha harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Kemudian, bisa juga bantuan diberikan kepada seluruh pelaku UMKM atau pengusaha. Dengan catatan, harus ada klasifikasi atau menyesuaikan dengan kebutuhan pengusaha.

Menurut dia, jurnal ilmiah membagi tiga jenis UMKM. Feasible, potential, dan bankable. Jadi, ketika pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi membantu UMKM di tengah masa pandemi ini, maka juga harus disesuaikan dengan level UMKM itu. Misalnya, UMKM potential bisa dibantu lewat stimulus pendanaan atau bantuan. Sedangkan feasibel bisa melalui pinjaman kredit usaha rakyat. “Dan UMKM bankable ini tidak begitu memerlukan bantuan," jelasnya.

Kedua jenis UMKM tersebut bisa menjadi pertimbangan atau bahkan menjadi prioritas. Keduanya bisa dibantu dengan permodalan. “Jika ingin memberi bantuan ke UMKM bankable, yang merupakan usaha besar, maka mereka lebih diutamakan diberikan pelatihan digital marketing," pungkasnya.

Reporter : Delfi Nihayah

Fotografer : Delfi Nihayah

Editor : Mahrus Sholih

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Bantuan Gerobak hingga Traktor Kerap Lenyap di Jember, Pemkab Minta Warga Awasi dan Lapor Wadul Guse

Bantuan Gerobak hingga Traktor Kerap Lenyap di Jember, Pemkab Minta Warga Awasi dan Lapor Wadul Guse

Bantuan ditujukan untuk mendongkrak kesejahteraan poktan dan UMKM. Sejumlah aset negara seperti traktor, pompa air, hingga gerobak bantuan itu justru berakhir di lapak jual beli online hingga berpindah tangan

Perluas Pasar UMKM, Tim Pengabdian UNEJ Dampingi Pelaku UMKM Jember Manfaatkan Marketplace

Perluas Pasar UMKM, Tim Pengabdian UNEJ Dampingi Pelaku UMKM Jember Manfaatkan Marketplace

Melalui pendampingan ini, para pelaku UMKM mulai mengembangkan akun marketplace sebagai sarana pemasaran digital sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing usaha

UMKM Sambut Baik Komitmen BSI dan BPJPH Fasilitasi 5.000 Sertifikasi Halal

UMKM Sambut Baik Komitmen BSI dan BPJPH Fasilitasi 5.000 Sertifikasi Halal

Hingga pertengahan 2026, BSI telah dipercaya oleh lebih dari 340 ribu nasabah UMKM di seluruh Indonesia dengan penyaluran pembiayaan mencapai Rp55,17 triliun

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer