Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ratusan aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jember tersebut menyerukan Jember darurat lingkungan hidup. Hal itu disuarakan sedari mereka berkumpul di Jalan Kalimantan, long march menuju alun-alun, dan aksi di depan pemkab. “Kami menolak segala bentuk pembangunan industri ekstraktif di Jember,” ucap Muhammad Faqih Al Haramain, Ketua PC PMII Jember.
Menurut dia, tambak-tambak modern di kawasan pesisir selatan Jember, seperti di pesisir Kecamatan Gumukmas, dan wacana tambang pasir besi di Pantai Paseban, Kecamatan Kencong, mengancam kerusakan lingkungan. Ekologis di sekitar lokasi juga terancam serta merugikan banyak warga.
Tak hanya itu, keberadaan tambang galian C, menurut Faqih, juga berpotensi merusak lingkungan. Hal itu pun bertolak belakang dengan kehidupan mayoritas warga Jember, karena basis ekonominya pertanian. “Kami ingatkan kepada Bupati Jember, harusnya membuat kebijakan yang memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada rakyat,” tuntutnya.
Kawasan pesisir, menurut dia, menjadi benteng pertahanan alami bagi warga dari ancaman ombak besar maupun tsunami. Namun demikian, tambak modern seakan menguasai pesisir pantai hingga ke bibir pantai. Akibatnya, ekologis di kawasan tersebut ikut rusak. Mencemari laut dan mengancam kawasan pesisir yang menjadi benteng pertahanan dari tsunami.
Untuk itulah, PMII Jember menuntut agar Pemkab Jember melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebab, dia menilai, keberadaan RTRW itu seperti hiasan semata. “Revisi RTRW agar berpihak kepada masyarakat,” ucapnya.
Pentingnya revisi RTRW juga untuk penegakan aturan yang ada di Jember. Sebab, selama ini, Pemkab Jember terkesan lemah menegakkan aturan, khususnya di wilayah pesisir yang kedatangan investor tambak modern. “Kami menolak tegas kapitalisasi industri pertambangan dan pertambakan modern di wilayah pesisir,” ujarnya.
Selain itu, mereka juga menolak eksploitasi galian C di Jember dan meminta pemkab menuntaskan konflik horizontal antara perusahaan tambak dan pertambangan dengan masyarakat yang terdampak. “Hentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap petani dan nelayan,” tukasnya.
Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dwi Siswanto
Redaktur : Mahrus Sholih
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


