Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Karyawan Tuntut Kejelasan Jam Kerja

R
Penulis: Radar Digital❯
SUARAKAN HAK TENAGA KERJA: Sejumlah karyawan Indomarco bersama FSPMI Jember tengah demonstrasi di depan kantor Indomarco, kemarin (9/4).
SUARAKAN HAK TENAGA KERJA: Sejumlah karyawan Indomarco bersama FSPMI Jember tengah demonstrasi di depan kantor Indomarco, kemarin (9/4).
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mencantumkan ketentuan 40 jam kerja dalam seminggu, menjadi masalah bagi karyawan PT Indomarco Prismatama. Sejumlah karyawan merasa bekerja di atas ketentuan tersebut, tapi tidak mendapat lembur. Akibatnya, puluhan pekerja bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jember menggelar unjuk rasa di depan kantor PT Indomarco Prismatama di Jalan Piere Tendean, kemarin (9/4).

Sekitar 50 pendemo tersebut menyampaikan orasinya sejak pagi. Di lokasi, tampak mereka berdiri di depan gerbang kantor yang sudah diberi pagar kawat berduri serta dijaga aparat kepolisian. Dalam unjuk rasa tersebut, para pekerja menuntut perbaikan manajemen perusahaan yang dinilai berat sebelah dan merugikan pekerja.

Kemudian, sekitar pukul 10.00, perwakilan demonstran diperbolehkan masuk untuk audiensi dengan manajemen. Sayangnya, audiensi tersebut tertutup untuk awak media. Sementara di luar, pengunjuk rasa dari karyawan Indomaret pun tetap bertahan di tengah terik matahari.

Nofi Cahyo Haryadi, koordinator aksi unjuk rasa, kemarin (9/4), menuturkan beberapa tuntutan dari karyawan. Di antaranya yaitu ingin uang lembur dibayar sesuai jam kerja serta penerapan sistem nota kurang lebih (NKL) sesuai mekanisme yang semula 0,20 persen menjadi 0,50 persen. Selain itu, tidak menghalangi serikat pekerja untuk melakukan hubungan bipartit. "Tidak melakukan diskriminasi berupa memberikan surat peringatan (SP) serta mutasi," jelasnya.

Dia juga menuntut adanya ruang atau tempat untuk organisasi pekerja berserikat. Bahkan, kata dia, seharusnya jam kerja dalam seminggu maksimal 40 jam. "Kalau kami melakukan pekerjaan delapan jam sehari bekerja, berarti total buruh bekerja itu 40 jam. Selebihnya, jam lemburnya harus dibayar. Kelebihan jam kerjanya harus dibayar. Atau paling tidak, harus ada kesepakatan pekerja," ujarnya.

Jawa Pos Radar Jember mencoba mengonfirmasi pihak HRD PT Indomarco Prismatama Jember via telepon dan pesan instan. Namun, hingga berita ini ditulis, masih belum ada respons. Sebelumnya, pihak manajemen PT Indomarco Prismatama juga mengirimkan surat kepada Polsek Sumbersari untuk membantu pengamanan aksi unjuk rasa dimulai Jumat (9/4) hingga Senin (12/4).

 

 

Jurnalis : Dwi Siswanto
Fotografer : Dwi Siswanto
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Advertisement
Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Ratusan Mahasiswa Jember Turun Jalan, Ini Tuntutan Mereka

Ratusan Mahasiswa Jember Turun Jalan, Ini Tuntutan Mereka

Ratusan mahasiswa Jember melakukan aksi turun jalan melakukan demonstrasi di sekitar bundaran DPRD Jember, pada Senin sore, 15 Juni 2026. Aksi mahasiswa yang berasal dari Cipayung Plus Jember ini sebagai bentuk protes t

Usai Didemo Mahasiswa Soal Pembebasan PBB Untuk Warga Desil 1, Dinsos P3AKB Sebut Kini Masih Lakukan Verifikasi Data

Usai Didemo Mahasiswa Soal Pembebasan PBB Untuk Warga Desil 1, Dinsos P3AKB Sebut Kini Masih Lakukan Verifikasi Data

SALAH satu alasan belum terealisasinya pembebasan PBB untuk warga yang masuk desil 1, adalah data warga miskin yang masuk dalam kategori itu, belum dapat dipastikan validasi datanya. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan P

Begini Jawaban Pemkab Bondowoso Soal Realisasi Janji PBB Untuk Masyarakat Desil 1

Begini Jawaban Pemkab Bondowoso Soal Realisasi Janji PBB Untuk Masyarakat Desil 1

PEMKAB Bondowoso memastikan tetap berkomitmen merealisasikan janji politik, pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin. Namun, kebijakan tersebut tidak akan dijalankan secara tergesa-gesa. Pemerintah

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer