alexametrics
23.3 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

4.000 Investor Tak Dapat Izin Mendirikan Bangunan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tak kurang dari 4.000 investor di Kabupaten Jember tidak mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB). Data ini muncul dari hasil kajian cepat yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Pasalnya, izin tersebut seharusnya berada di tangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten setempat. Namun, untuk menghindari adanya mal administrasi berupa pungli, mantan bupati Jember Faida pada waktu itu mengambil alih penandatanganan IMB tersebut.

Kebijakan yang dibuat ini justru termasuk dalam cacat wewenang dan pengabaian kewajiban hukum. Akibatnya, bupati periode 2021-2024 Hendy Siswanto harus menanggung sanksi administrasi. Salah satunya yakni pengalihan pemberian izin dan nonperizinan kepada DPMPTSP kembali.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin mengatakan, pengaduan terbanyak terkait pelanggaran pelayanan publik yang ditemukan di Kabupaten Jember adalah IMB. Hal ini perlu segera ditanggapi dengan serius. “Selebihnya, Jember menempati 50-60 persen jumlah pengaduan terkait pelayanan publik. Salah satunya yang kita soroti saat ini IMB,” ungkapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara itu Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Jatim Ahmad Khoiruddin menjelaskan, penyebab penumpukan 4.000 investor yang tak mendapat IMB itu akibat langkah mantan bupati yang menjabat sebelumnya. Di mana yang bersangkutan tak langsung memberikan hasil penandatanganannya kepada investor yang mengajukan. Namun, izin tersebut diberikan secara bersamaan melalui satu acara yang ditentukan.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tak kurang dari 4.000 investor di Kabupaten Jember tidak mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB). Data ini muncul dari hasil kajian cepat yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Pasalnya, izin tersebut seharusnya berada di tangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten setempat. Namun, untuk menghindari adanya mal administrasi berupa pungli, mantan bupati Jember Faida pada waktu itu mengambil alih penandatanganan IMB tersebut.

Kebijakan yang dibuat ini justru termasuk dalam cacat wewenang dan pengabaian kewajiban hukum. Akibatnya, bupati periode 2021-2024 Hendy Siswanto harus menanggung sanksi administrasi. Salah satunya yakni pengalihan pemberian izin dan nonperizinan kepada DPMPTSP kembali.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin mengatakan, pengaduan terbanyak terkait pelanggaran pelayanan publik yang ditemukan di Kabupaten Jember adalah IMB. Hal ini perlu segera ditanggapi dengan serius. “Selebihnya, Jember menempati 50-60 persen jumlah pengaduan terkait pelayanan publik. Salah satunya yang kita soroti saat ini IMB,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Jatim Ahmad Khoiruddin menjelaskan, penyebab penumpukan 4.000 investor yang tak mendapat IMB itu akibat langkah mantan bupati yang menjabat sebelumnya. Di mana yang bersangkutan tak langsung memberikan hasil penandatanganannya kepada investor yang mengajukan. Namun, izin tersebut diberikan secara bersamaan melalui satu acara yang ditentukan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tak kurang dari 4.000 investor di Kabupaten Jember tidak mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB). Data ini muncul dari hasil kajian cepat yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Pasalnya, izin tersebut seharusnya berada di tangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten setempat. Namun, untuk menghindari adanya mal administrasi berupa pungli, mantan bupati Jember Faida pada waktu itu mengambil alih penandatanganan IMB tersebut.

Kebijakan yang dibuat ini justru termasuk dalam cacat wewenang dan pengabaian kewajiban hukum. Akibatnya, bupati periode 2021-2024 Hendy Siswanto harus menanggung sanksi administrasi. Salah satunya yakni pengalihan pemberian izin dan nonperizinan kepada DPMPTSP kembali.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin mengatakan, pengaduan terbanyak terkait pelanggaran pelayanan publik yang ditemukan di Kabupaten Jember adalah IMB. Hal ini perlu segera ditanggapi dengan serius. “Selebihnya, Jember menempati 50-60 persen jumlah pengaduan terkait pelayanan publik. Salah satunya yang kita soroti saat ini IMB,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Jatim Ahmad Khoiruddin menjelaskan, penyebab penumpukan 4.000 investor yang tak mendapat IMB itu akibat langkah mantan bupati yang menjabat sebelumnya. Di mana yang bersangkutan tak langsung memberikan hasil penandatanganannya kepada investor yang mengajukan. Namun, izin tersebut diberikan secara bersamaan melalui satu acara yang ditentukan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/