alexametrics
26.5 C
Jember
Wednesday, 29 June 2022

Harga Minyak Lebih Dari Rp 20 Ribu/Liter, Pemerintah Pasrah Harga Pasar

Dampak HET Minyak Goreng Dicabut

Mobile_AP_Rectangle 1

Berdasarkan hasil pertemuan pemerintah kabupaten/kota yang dipimpin Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, di Surabaya, beberapa pekan lalu, dari keseluruhan pasokan minyak goreng secara nasional, sekitar 20 persen alokasinya sudah membanjiri Jawa Timur. “Sebenarnya dengan pasokan itu, menurut Pak Dirjen sudah bisa membanjiri masyarakat di Jatim. Ternyata sejak kemarin di Jember kondisinya seperti itu. Diduga salah satunya karena jalur distribusi minyak goreng kurang lancar,” imbuh mantan camat Kaliwates ini.

Karenanya, pascapertemuan itu, lanjut Bambang, ada perubahan dalam model pendistribusian. Dengan cara BUMN menyalurkan langsung minyak goreng kemasan maupun curah ke pasar-pasar dan distributor minyak. “Di Jember ada distributor seperti Perusahaan Perdagangan Indonesia dan distributor Rajawali, yang menyalurkan ke pasar, seperti ke Pasar Tanjung, Pasar Kreongan, dan Pasar Wirolegi,” bebernya.

Kendati begitu, adanya kebijakan baru itu justru semakin diragukan dapat mengurai permasalahan kelangkaan minyak goreng kemasan. Dengan pemerintah melepas HET minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar dan menetapkan HET minyak goreng curah Rp 14 ribu per liter, secara tidak langsung pemerintah ingin mengajak masyarakat beralih menggunakan minyak curah, karena alasan harganya yang lebih terjangkau. “Ini kebijakan nasional, dan pemerintah daerah perlu menyikapi ini. Bagaimana tidak dikeluhkan masyarakat,” kata Siswono, Ketua Komisi B DPRD Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut dia, perlunya pemerintah daerah menyikapi soal dicabutnya HET minyak goreng kemasan ini sebagai wujud hadirnya pemerintah di tengah kegelisahan masyarakat akan keberadaan minyak. Terlebih, tidak sedikit masyarakat yang juga mengandalkan usahanya dari ketersediaan minyak. “Beberapa pekan nanti kami akan bahas bersama dinas mitra kami, untuk mengetahui detail perkembangannya di lapangan,” harapnya.

Soal minyak goreng kemasan ini sempat pula diwanti-wanti oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Akhir Januari kemarin, Hendy sempat mengundang sejumlah kepala cabang toko swalayan yang beroperasi di Jember agar tidak ada permainan mengenai minyak goreng.

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Nur Hariri

- Advertisement -

Berdasarkan hasil pertemuan pemerintah kabupaten/kota yang dipimpin Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, di Surabaya, beberapa pekan lalu, dari keseluruhan pasokan minyak goreng secara nasional, sekitar 20 persen alokasinya sudah membanjiri Jawa Timur. “Sebenarnya dengan pasokan itu, menurut Pak Dirjen sudah bisa membanjiri masyarakat di Jatim. Ternyata sejak kemarin di Jember kondisinya seperti itu. Diduga salah satunya karena jalur distribusi minyak goreng kurang lancar,” imbuh mantan camat Kaliwates ini.

Karenanya, pascapertemuan itu, lanjut Bambang, ada perubahan dalam model pendistribusian. Dengan cara BUMN menyalurkan langsung minyak goreng kemasan maupun curah ke pasar-pasar dan distributor minyak. “Di Jember ada distributor seperti Perusahaan Perdagangan Indonesia dan distributor Rajawali, yang menyalurkan ke pasar, seperti ke Pasar Tanjung, Pasar Kreongan, dan Pasar Wirolegi,” bebernya.

Kendati begitu, adanya kebijakan baru itu justru semakin diragukan dapat mengurai permasalahan kelangkaan minyak goreng kemasan. Dengan pemerintah melepas HET minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar dan menetapkan HET minyak goreng curah Rp 14 ribu per liter, secara tidak langsung pemerintah ingin mengajak masyarakat beralih menggunakan minyak curah, karena alasan harganya yang lebih terjangkau. “Ini kebijakan nasional, dan pemerintah daerah perlu menyikapi ini. Bagaimana tidak dikeluhkan masyarakat,” kata Siswono, Ketua Komisi B DPRD Jember.

Menurut dia, perlunya pemerintah daerah menyikapi soal dicabutnya HET minyak goreng kemasan ini sebagai wujud hadirnya pemerintah di tengah kegelisahan masyarakat akan keberadaan minyak. Terlebih, tidak sedikit masyarakat yang juga mengandalkan usahanya dari ketersediaan minyak. “Beberapa pekan nanti kami akan bahas bersama dinas mitra kami, untuk mengetahui detail perkembangannya di lapangan,” harapnya.

Soal minyak goreng kemasan ini sempat pula diwanti-wanti oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Akhir Januari kemarin, Hendy sempat mengundang sejumlah kepala cabang toko swalayan yang beroperasi di Jember agar tidak ada permainan mengenai minyak goreng.

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Nur Hariri

Berdasarkan hasil pertemuan pemerintah kabupaten/kota yang dipimpin Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, di Surabaya, beberapa pekan lalu, dari keseluruhan pasokan minyak goreng secara nasional, sekitar 20 persen alokasinya sudah membanjiri Jawa Timur. “Sebenarnya dengan pasokan itu, menurut Pak Dirjen sudah bisa membanjiri masyarakat di Jatim. Ternyata sejak kemarin di Jember kondisinya seperti itu. Diduga salah satunya karena jalur distribusi minyak goreng kurang lancar,” imbuh mantan camat Kaliwates ini.

Karenanya, pascapertemuan itu, lanjut Bambang, ada perubahan dalam model pendistribusian. Dengan cara BUMN menyalurkan langsung minyak goreng kemasan maupun curah ke pasar-pasar dan distributor minyak. “Di Jember ada distributor seperti Perusahaan Perdagangan Indonesia dan distributor Rajawali, yang menyalurkan ke pasar, seperti ke Pasar Tanjung, Pasar Kreongan, dan Pasar Wirolegi,” bebernya.

Kendati begitu, adanya kebijakan baru itu justru semakin diragukan dapat mengurai permasalahan kelangkaan minyak goreng kemasan. Dengan pemerintah melepas HET minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar dan menetapkan HET minyak goreng curah Rp 14 ribu per liter, secara tidak langsung pemerintah ingin mengajak masyarakat beralih menggunakan minyak curah, karena alasan harganya yang lebih terjangkau. “Ini kebijakan nasional, dan pemerintah daerah perlu menyikapi ini. Bagaimana tidak dikeluhkan masyarakat,” kata Siswono, Ketua Komisi B DPRD Jember.

Menurut dia, perlunya pemerintah daerah menyikapi soal dicabutnya HET minyak goreng kemasan ini sebagai wujud hadirnya pemerintah di tengah kegelisahan masyarakat akan keberadaan minyak. Terlebih, tidak sedikit masyarakat yang juga mengandalkan usahanya dari ketersediaan minyak. “Beberapa pekan nanti kami akan bahas bersama dinas mitra kami, untuk mengetahui detail perkembangannya di lapangan,” harapnya.

Soal minyak goreng kemasan ini sempat pula diwanti-wanti oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Akhir Januari kemarin, Hendy sempat mengundang sejumlah kepala cabang toko swalayan yang beroperasi di Jember agar tidak ada permainan mengenai minyak goreng.

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Nur Hariri

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/