29.3 C
Jember
Friday, 2 December 2022

Tanah Negara Diperebutkan Investor, Pesisir Sudah Penuh Kaplingan

Mafia Tanah Diduga Banyak Bermain

Mobile_AP_Rectangle 1

PUGER, Radar Jember – Pemerintah daerah diketahui telah meneken perjanjian kerja sama dengan investor tambak baru untuk mengelola pesisir selatan Jember. Langkah itu dinilai kian menambah kompleks permasalahan sempadan pantai. Bahkan, di beberapa titik, tanah pesisir yang sejatinya menjadi aset pemerintah kini sudah penuh kaplingan. Kepemilikan perorangan dengan dikelola sebagai usaha tambak.

BACA JUGA : Hari Ini Tampilan Google Indonesia Bernuansakan Angklung

Tak heran, pesisir selatan Jember diperebutkan oleh banyak investor untuk kepentingan bisnis budi daya tambak udang modern dan ulah culas mafia-mafia tanah. “Memang indikasi penyelewengan tanah pesisir banyak dilakukan oknum-oknum, terutama oknum kepala desa. Bahkan karena oknum, tanah pengairan saja bisa ada sertifikat perorangan,” sesal Alfan Yusfi, anggota Komisi A DPRD Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Alfan juga mempertanyakan mengapa masyarakat yang sudah ada dan bertempat tinggal lama di pesisir tidak diberikan hak untuk mengelola tanah pesisir. Justru diberikan kepada investor baru. “Kalau kepeduliannya untuk menggaet investor, harusnya tambak-tambak yang masih ilegal itu ditertibkan. Mereka juga perlu difasilitasi dan dilindungi,” katanya.

Dalam kesempatan rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi (14/11), Alfan meminta pimpinan dewan yang sekaligus memimpin RDP saat itu agar menghadirkan BPN Jember. Ia meyakini di balik munculnya sertifikat kepemilikan atas tanah negara di pesisir itu ada keterlibatan oknum-oknum mafia tanah.

- Advertisement -

PUGER, Radar Jember – Pemerintah daerah diketahui telah meneken perjanjian kerja sama dengan investor tambak baru untuk mengelola pesisir selatan Jember. Langkah itu dinilai kian menambah kompleks permasalahan sempadan pantai. Bahkan, di beberapa titik, tanah pesisir yang sejatinya menjadi aset pemerintah kini sudah penuh kaplingan. Kepemilikan perorangan dengan dikelola sebagai usaha tambak.

BACA JUGA : Hari Ini Tampilan Google Indonesia Bernuansakan Angklung

Tak heran, pesisir selatan Jember diperebutkan oleh banyak investor untuk kepentingan bisnis budi daya tambak udang modern dan ulah culas mafia-mafia tanah. “Memang indikasi penyelewengan tanah pesisir banyak dilakukan oknum-oknum, terutama oknum kepala desa. Bahkan karena oknum, tanah pengairan saja bisa ada sertifikat perorangan,” sesal Alfan Yusfi, anggota Komisi A DPRD Jember.

Alfan juga mempertanyakan mengapa masyarakat yang sudah ada dan bertempat tinggal lama di pesisir tidak diberikan hak untuk mengelola tanah pesisir. Justru diberikan kepada investor baru. “Kalau kepeduliannya untuk menggaet investor, harusnya tambak-tambak yang masih ilegal itu ditertibkan. Mereka juga perlu difasilitasi dan dilindungi,” katanya.

Dalam kesempatan rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi (14/11), Alfan meminta pimpinan dewan yang sekaligus memimpin RDP saat itu agar menghadirkan BPN Jember. Ia meyakini di balik munculnya sertifikat kepemilikan atas tanah negara di pesisir itu ada keterlibatan oknum-oknum mafia tanah.

PUGER, Radar Jember – Pemerintah daerah diketahui telah meneken perjanjian kerja sama dengan investor tambak baru untuk mengelola pesisir selatan Jember. Langkah itu dinilai kian menambah kompleks permasalahan sempadan pantai. Bahkan, di beberapa titik, tanah pesisir yang sejatinya menjadi aset pemerintah kini sudah penuh kaplingan. Kepemilikan perorangan dengan dikelola sebagai usaha tambak.

BACA JUGA : Hari Ini Tampilan Google Indonesia Bernuansakan Angklung

Tak heran, pesisir selatan Jember diperebutkan oleh banyak investor untuk kepentingan bisnis budi daya tambak udang modern dan ulah culas mafia-mafia tanah. “Memang indikasi penyelewengan tanah pesisir banyak dilakukan oknum-oknum, terutama oknum kepala desa. Bahkan karena oknum, tanah pengairan saja bisa ada sertifikat perorangan,” sesal Alfan Yusfi, anggota Komisi A DPRD Jember.

Alfan juga mempertanyakan mengapa masyarakat yang sudah ada dan bertempat tinggal lama di pesisir tidak diberikan hak untuk mengelola tanah pesisir. Justru diberikan kepada investor baru. “Kalau kepeduliannya untuk menggaet investor, harusnya tambak-tambak yang masih ilegal itu ditertibkan. Mereka juga perlu difasilitasi dan dilindungi,” katanya.

Dalam kesempatan rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi (14/11), Alfan meminta pimpinan dewan yang sekaligus memimpin RDP saat itu agar menghadirkan BPN Jember. Ia meyakini di balik munculnya sertifikat kepemilikan atas tanah negara di pesisir itu ada keterlibatan oknum-oknum mafia tanah.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/