Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tuntaskan Perkara di Posko

S
Penulis: Safitri❯
ilustrasi
ilustrasi
JEMBER, RADARJEMBER.ID - Pemkab Jember melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jember telah mengingatkan pemilik perusahaan di wilayah Jember agar menyalurkan tunjangan hari raya (THR) sesuai dengan ketentuan. Hal itu sebagai langkah perlindungan Pemkab Jember kepada para tenaga kerja untuk mendapatkan hak mereka.

BACA JUGA : Hindari Bentrok Militer dengan RSF Mahasiswa Indonesia di Sudan Diungsikan

Untuk melindungi hak-hak pekerja, Pemkab Jember membuka posko untuk mengurus persoalan tunjangan hari raya. Sehingga, ketika mendapati perusahaan yang mungkin tidak memberikan hak tersebut, pekerja bisa melapor ke posko yang telah dibuka oleh Disnaker Jember. "Jika ada persoalan, urus saja di posko Disnaker," jelas Bupati Jember Hendy Siswanto.

Bupati juga mengingatkan akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan THR. Pertama, ada denda lima persen dari keterlambatan membayar THR. Kedua, ada sanksi administrasi, mulai dari teguran tertulis sampai pembekuan perusahaan. Kedua sanksi tidak akan main-main. Perusahaan harus mempertimbangkan hal itu.

Pembukaan posko itu, menurut bupati, sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja untuk menyosialisasikan aturan pemberian THR. Posko itu akan mengoleksi berbagai permasalahan perusahaan yang menjadi kendala penyaluran THR kepada karyawan. "Mungkin jika ada perusahaan yang terkendala membayar THR bisa datang ke posko," imbuhnya.

Perusahaan harus memberikan hak para pekerja. Tidak ada alasan untuk tidak memberikan hak itu. Jika memang ada perusahaan yang tidak menunaikan kewajibannya kepada pekerja, dengan tegas Pemkab Jember akan menjatuhkan sanksi yang sudah ditetapkan. Hal itu sudah menjadi kewajiban Pemkab Jember dalam melindungi hak pekerja.

Aturan THR harus diberlakukan konsisten. Tak hanya untuk perusahaan swasta, tapi juga dua perusahaan daerah. Dengan begitu, Bupati Hendy akan tegas memerintahkan pembayaran THR sesuai aturan kepada perusahaan-perusahaan yang berdiri di Bumi Pandalungan. (qal/c2/nur)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer