alexametrics
23.5 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Banyak Tambak Bodong dan Tabrak Aturan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejumlah anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur melawat ke Jember, kemarin (15/6). Kedatangan wakil rakyat yang membidangi pembangunan itu membahas terkait dugaan pencemaran lingkungan dari adanya aktivitas tambak di kawasan pesisir selatan Jember.

Monitoring anggota dewan provinsi itu mirip seperti dilakukan anggota DPRD Jember yang sempat melakukan hal serupa. Beberapa pekan kemarin, mereka menggelar hearing bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan pengusaha tambak. Bahkan, pembahasannya juga sama, mempertanyakan legalitas perizinan tambak, dugaan pengikisan kawasan sempadan pantai, hingga dugaan tidak adanya instalasi pengelolaan air limbah-cair, atau IPAL-IPLC.

“Harapan kami, pengusaha tambak bisa mematuhi Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kawasan Sempadan Pantai,” kata Mukhlas, Ketua BPD Kepanjen, Gumukmas, dalam rapat.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut dia, selama ini banyak aktivitas tambak yang kerap dikeluhkan masyarakat sekitar pesisir. Termasuk salah satunya mempertanyakan lenturnya perizinan mengenai batas wilayah sempadan pantai. Karena dianggap terlalu mepet, dan tidak sampai 100 meter sebagaimana ketentuan dalam perpres tersebut.

Selain itu, sejumlah anggota rapat juga banyak yang mempersoalkan legalitas pengusaha tambak yang beroperasi di sekitar kawasan sempadan pantai. Padahal, jelas-jelas keberadaan mereka menabrak aturan, lalu kenapa masih tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terkait.

Kecurigaan itu muncul dan mengarah ke OPD terkait. Bagaimana mereka melakukan monitoring dan penindakan. Seperti monitoring dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember, perizinan tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember, termasuk Disperindag, sampai ke Dinas Perikanan. Di forum itu, banyak peserta rapat mempertanyakan legalitas dan perizinan tambak-tambak tersebut.

“Dari semua yang dikeluhkan itu, memang benar. Jadi, para pengusaha tambak, ayo patuhi ketentuan yang ada,” pinta Eko Heru Sunarso, Plt Kepala DLH Jember, yang baru menjabat beberapa bulan terakhir.

M Soleh, utusan dari pengelola tambak Pandawa Lima di Puger, mengaku, selama ini pihaknya dalam mengoperasikan tambak itu sudah mengantongi izin. Bahkan telah memiliki hak guna usaha (HGU). “Kami membangun atas HGU muncul. Kalau dirasa itu memakan sempadan pantai, silakan disikapi. Kami siap mengikuti aturan yang ada,” beber Soleh, saat menjawab pertanyaan sejumlah peserta rapat.

Tak hanya tambak Pandawa Lima Puger yang hadir dalam forum tersebut, dewan provinsi ini juga mengundang sekitar 12 pengusaha tambak yang semuanya beroperasi merata di sekitar kawasan jalur lintas selatan (JLS) Puger hingga Gumukmas. Rata-rata, berdasarkan hasil sidak gabungan komisi DPRD Jember, pekan kemarin, baru dua pengusaha tambak saja yang memiliki izin. Sementara sisanya, tidak berizin bahkan diduga memalsukan izin tersebut.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejumlah anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur melawat ke Jember, kemarin (15/6). Kedatangan wakil rakyat yang membidangi pembangunan itu membahas terkait dugaan pencemaran lingkungan dari adanya aktivitas tambak di kawasan pesisir selatan Jember.

Monitoring anggota dewan provinsi itu mirip seperti dilakukan anggota DPRD Jember yang sempat melakukan hal serupa. Beberapa pekan kemarin, mereka menggelar hearing bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan pengusaha tambak. Bahkan, pembahasannya juga sama, mempertanyakan legalitas perizinan tambak, dugaan pengikisan kawasan sempadan pantai, hingga dugaan tidak adanya instalasi pengelolaan air limbah-cair, atau IPAL-IPLC.

“Harapan kami, pengusaha tambak bisa mematuhi Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kawasan Sempadan Pantai,” kata Mukhlas, Ketua BPD Kepanjen, Gumukmas, dalam rapat.

Menurut dia, selama ini banyak aktivitas tambak yang kerap dikeluhkan masyarakat sekitar pesisir. Termasuk salah satunya mempertanyakan lenturnya perizinan mengenai batas wilayah sempadan pantai. Karena dianggap terlalu mepet, dan tidak sampai 100 meter sebagaimana ketentuan dalam perpres tersebut.

Selain itu, sejumlah anggota rapat juga banyak yang mempersoalkan legalitas pengusaha tambak yang beroperasi di sekitar kawasan sempadan pantai. Padahal, jelas-jelas keberadaan mereka menabrak aturan, lalu kenapa masih tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terkait.

Kecurigaan itu muncul dan mengarah ke OPD terkait. Bagaimana mereka melakukan monitoring dan penindakan. Seperti monitoring dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember, perizinan tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember, termasuk Disperindag, sampai ke Dinas Perikanan. Di forum itu, banyak peserta rapat mempertanyakan legalitas dan perizinan tambak-tambak tersebut.

“Dari semua yang dikeluhkan itu, memang benar. Jadi, para pengusaha tambak, ayo patuhi ketentuan yang ada,” pinta Eko Heru Sunarso, Plt Kepala DLH Jember, yang baru menjabat beberapa bulan terakhir.

M Soleh, utusan dari pengelola tambak Pandawa Lima di Puger, mengaku, selama ini pihaknya dalam mengoperasikan tambak itu sudah mengantongi izin. Bahkan telah memiliki hak guna usaha (HGU). “Kami membangun atas HGU muncul. Kalau dirasa itu memakan sempadan pantai, silakan disikapi. Kami siap mengikuti aturan yang ada,” beber Soleh, saat menjawab pertanyaan sejumlah peserta rapat.

Tak hanya tambak Pandawa Lima Puger yang hadir dalam forum tersebut, dewan provinsi ini juga mengundang sekitar 12 pengusaha tambak yang semuanya beroperasi merata di sekitar kawasan jalur lintas selatan (JLS) Puger hingga Gumukmas. Rata-rata, berdasarkan hasil sidak gabungan komisi DPRD Jember, pekan kemarin, baru dua pengusaha tambak saja yang memiliki izin. Sementara sisanya, tidak berizin bahkan diduga memalsukan izin tersebut.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejumlah anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur melawat ke Jember, kemarin (15/6). Kedatangan wakil rakyat yang membidangi pembangunan itu membahas terkait dugaan pencemaran lingkungan dari adanya aktivitas tambak di kawasan pesisir selatan Jember.

Monitoring anggota dewan provinsi itu mirip seperti dilakukan anggota DPRD Jember yang sempat melakukan hal serupa. Beberapa pekan kemarin, mereka menggelar hearing bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan pengusaha tambak. Bahkan, pembahasannya juga sama, mempertanyakan legalitas perizinan tambak, dugaan pengikisan kawasan sempadan pantai, hingga dugaan tidak adanya instalasi pengelolaan air limbah-cair, atau IPAL-IPLC.

“Harapan kami, pengusaha tambak bisa mematuhi Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kawasan Sempadan Pantai,” kata Mukhlas, Ketua BPD Kepanjen, Gumukmas, dalam rapat.

Menurut dia, selama ini banyak aktivitas tambak yang kerap dikeluhkan masyarakat sekitar pesisir. Termasuk salah satunya mempertanyakan lenturnya perizinan mengenai batas wilayah sempadan pantai. Karena dianggap terlalu mepet, dan tidak sampai 100 meter sebagaimana ketentuan dalam perpres tersebut.

Selain itu, sejumlah anggota rapat juga banyak yang mempersoalkan legalitas pengusaha tambak yang beroperasi di sekitar kawasan sempadan pantai. Padahal, jelas-jelas keberadaan mereka menabrak aturan, lalu kenapa masih tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terkait.

Kecurigaan itu muncul dan mengarah ke OPD terkait. Bagaimana mereka melakukan monitoring dan penindakan. Seperti monitoring dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember, perizinan tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember, termasuk Disperindag, sampai ke Dinas Perikanan. Di forum itu, banyak peserta rapat mempertanyakan legalitas dan perizinan tambak-tambak tersebut.

“Dari semua yang dikeluhkan itu, memang benar. Jadi, para pengusaha tambak, ayo patuhi ketentuan yang ada,” pinta Eko Heru Sunarso, Plt Kepala DLH Jember, yang baru menjabat beberapa bulan terakhir.

M Soleh, utusan dari pengelola tambak Pandawa Lima di Puger, mengaku, selama ini pihaknya dalam mengoperasikan tambak itu sudah mengantongi izin. Bahkan telah memiliki hak guna usaha (HGU). “Kami membangun atas HGU muncul. Kalau dirasa itu memakan sempadan pantai, silakan disikapi. Kami siap mengikuti aturan yang ada,” beber Soleh, saat menjawab pertanyaan sejumlah peserta rapat.

Tak hanya tambak Pandawa Lima Puger yang hadir dalam forum tersebut, dewan provinsi ini juga mengundang sekitar 12 pengusaha tambak yang semuanya beroperasi merata di sekitar kawasan jalur lintas selatan (JLS) Puger hingga Gumukmas. Rata-rata, berdasarkan hasil sidak gabungan komisi DPRD Jember, pekan kemarin, baru dua pengusaha tambak saja yang memiliki izin. Sementara sisanya, tidak berizin bahkan diduga memalsukan izin tersebut.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/