Mobile_AP_Rectangle 1
Eko menyebut, jika pemerintah menginginkan tidak ada penerbangan carter, maka bisa membeli pesawat sendiri. Menurut dia, satu-satunya pesawat yang bisa take off atau landing di Bandara Notohadinegoro hanya Grand Caravan, yang paling fleksibel dan memiliki safety paling baik ketimbang Boeing atau Airbus. “Grand Caravan untuk tahun pembuatan 2010-2011, bekas, sekitar Rp 35 miliar itu bisa dapat,” katanya.
Sementara itu, di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jember Agus Wijaya menilai, jika pemkab merintis sendiri, maka juga harus memiliki sarana sendiri. Artinya, pemerintah harus mandiri tanpa mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat. “Kalau kita punya sendiri, jelas harga tiket akan lebih murah. Tapi, mau beli pesawat atau tidak, itu kewenangannya Pak Bupati dan DPRD. Saya selaku petugas harus siap melaksanakan tugas,” katanya.
Ketua Komisi B Siswono menghalau inisiatif membeli pesawat tersebut, meski ia sempat menanyakan berapa harga pesawat Cessna Grand Caravan. Siswono menilai pemerintah daerah mestinya membenahi dulu status lahan dan kerja sama dengan pihak PTPN XII, sebelum bicara lebih jauh mengenai pengembangan pesawat dan bandara. “Urusan lahan itu mau tidak mau harus klir dulu,” pintanya. (mau/c2/bud)
Mobile_AP_Rectangle 2
- Advertisement -
Eko menyebut, jika pemerintah menginginkan tidak ada penerbangan carter, maka bisa membeli pesawat sendiri. Menurut dia, satu-satunya pesawat yang bisa take off atau landing di Bandara Notohadinegoro hanya Grand Caravan, yang paling fleksibel dan memiliki safety paling baik ketimbang Boeing atau Airbus. “Grand Caravan untuk tahun pembuatan 2010-2011, bekas, sekitar Rp 35 miliar itu bisa dapat,” katanya.
Sementara itu, di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jember Agus Wijaya menilai, jika pemkab merintis sendiri, maka juga harus memiliki sarana sendiri. Artinya, pemerintah harus mandiri tanpa mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat. “Kalau kita punya sendiri, jelas harga tiket akan lebih murah. Tapi, mau beli pesawat atau tidak, itu kewenangannya Pak Bupati dan DPRD. Saya selaku petugas harus siap melaksanakan tugas,” katanya.
Ketua Komisi B Siswono menghalau inisiatif membeli pesawat tersebut, meski ia sempat menanyakan berapa harga pesawat Cessna Grand Caravan. Siswono menilai pemerintah daerah mestinya membenahi dulu status lahan dan kerja sama dengan pihak PTPN XII, sebelum bicara lebih jauh mengenai pengembangan pesawat dan bandara. “Urusan lahan itu mau tidak mau harus klir dulu,” pintanya. (mau/c2/bud)
Eko menyebut, jika pemerintah menginginkan tidak ada penerbangan carter, maka bisa membeli pesawat sendiri. Menurut dia, satu-satunya pesawat yang bisa take off atau landing di Bandara Notohadinegoro hanya Grand Caravan, yang paling fleksibel dan memiliki safety paling baik ketimbang Boeing atau Airbus. “Grand Caravan untuk tahun pembuatan 2010-2011, bekas, sekitar Rp 35 miliar itu bisa dapat,” katanya.
Sementara itu, di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jember Agus Wijaya menilai, jika pemkab merintis sendiri, maka juga harus memiliki sarana sendiri. Artinya, pemerintah harus mandiri tanpa mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat. “Kalau kita punya sendiri, jelas harga tiket akan lebih murah. Tapi, mau beli pesawat atau tidak, itu kewenangannya Pak Bupati dan DPRD. Saya selaku petugas harus siap melaksanakan tugas,” katanya.
Ketua Komisi B Siswono menghalau inisiatif membeli pesawat tersebut, meski ia sempat menanyakan berapa harga pesawat Cessna Grand Caravan. Siswono menilai pemerintah daerah mestinya membenahi dulu status lahan dan kerja sama dengan pihak PTPN XII, sebelum bicara lebih jauh mengenai pengembangan pesawat dan bandara. “Urusan lahan itu mau tidak mau harus klir dulu,” pintanya. (mau/c2/bud)
